Menimbulkan polemik. Sedang berpolitik. Bermanuver. Begitu asumsi yang berkembang menanggapi pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5000 pucuk senjata. Pernyataan Jenderal GN, membentuk dua kelompok. Kelompok pro dan tidak. Kelompok pro Jenderal Gatot Nurmantyo mengapresiasi pernyataan GN, karena dianggap membongkar tindakan yang dianggap berbahaya. Terlebih maraknya isu PKI menambah keberpihakan kelompok pro mengapresiasi GN. Pernyataan GN soal pembelian 5000 pucuk senjata, dianggap sebuah tindakan preventif yang dikaitkan dengan isu kebangkitan PKI.
Tanggapan dari kelompok lain yang tidak pro GN, menganggap GN sedang berpolitik dan menimbulkan polemik. Menko Polhukam turut bicara menanggapi pernyataan GN soal pembelian 5000 pucuk senjata. Menko Polhukam menjelaskan bahwa hanya ada 500 senjata yang dibeli Badan Intelejen Negara (BIN) dari Pindad.
Meski demikian, masih ada tanda tanya yang belum terjawab dari polemik itu. Baik Jenderal Gatot Nurmantyo maupun Menko Polhukam merupakan representasi pemerintah. Kenapa bisa beda?
Ada dua kemungkinan. Pertama, panglima TNI dan Menko Polhukam membicarakan dua objek pengadaan senjata yang berbeda. Kedua, salah satu di antara dua pejabat itu mendapat informasi yang kurang lengkap soal pengadaan senjata tersebut.
Kemungkinan-kemungkinan itu, bisa benar atau tidak. Soal pernyataan Jenderal GN maupun Menko Polhukam, penting untuk digaris bawahi adalah akurasi pernyataan keduanya, karena representasi negara. Pejabat publik sekaliber mereka (Jenderal GN dan Menko Polhukam, red) sudah semestinya memiliki menejemen komunikasi yang baik, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Bisa dibayangkan, jika pernyataan berbeda dari pemerintah, soal kemiskinan mungkin. Satu pihak menyatakan kemiskinan rendah, dipihak lain kemiskinan meningkat. Contoh komunikasi ganda berbeda seperti itu. BERBAHAYA!
Kejadian pernyataan ganda berbeda yang hadir dari pemerintah sudah semestinya dihindari. Dalam konteks menciptakan nuansa kondusif, semestinya pejabat publik tidak menyampaikan secara publik sebelum informasi tersebut akurat dan tidak menimbulkan polemik.
Di era millenial seperti saat ini, apapun pernyataan pejabat publik mudah dan cepat sampai ke telinga masyarakat. Pernyataan ganda berbeda yang dipertontonkan Jenderal GN dan Menko Polhukam ditakutkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sudah waktunya, pejabat publik belajar dari kejadian ini. Meminimalisasi komunikasi yang menimbulkan polemik dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga. Berikan informasi yang akurat untuk menjaga martabat pemerintah.
Baik pernyataan Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menko Polhukam, siapa dipercaya?
