Senin, Mei 17, 2021

DPR vs KPK: Kepo Yang Momennya Kurang Tepat

Memupuk Peradaban Milenial

Mungkin bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bermedia sosial sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, bahkan kebiasaan yang tak bisa dilepaskan. Pasalnya, media sosial memang...

Meninggalkan Jejak Puasa Ramadhan

Tanpa kita sadari waktu terus berjalan, sejak kita di dalam kandungan yang berumur hari, kemudian minggu dan bulan lalu terlahir menjadi bayi, remaja, dewasa,...

Wacana sebagai Represifitas Tersembunyi

Dewasa ini, lumrah dipahami bahwa represifitas diartikan sebagai tindakan kekerasan yang berorientasi pada tindakan fisik. Represifitas juga acap kali dikaitkan sebagai konflik antara aparatus...

Wajah Tanah Mentawai yang Terampas

Digariskan menjadi pihak yang kalah tak menyurutkan rasa cinta terhadap adat. Di tengah keterbatasan dan tekanan, banyak di antara mereka yang melawan. Di tangan...

DPR vs KPK: Kepo Yang Momennya Kurang Tepat

Hiruk pikuk Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK belakangan ini semakin memanas, terlebih setelah sis Tsamara Amany mendebat om Fahri Hamzah di sosial media beberapa waktu lalu. Persoalan ini kemudian menciptakan dua kubu ekstrim, antara pro DPR dan pro KPK. Tidak dapat dipungkiri, selain peristiwa ini merupakan fenomena hukum in casu, hal ini juga sebuah pergolakan politik kancah nasional. Namun ada yang menarik dari sisi aturan hukum terkait apakah DPR dapat melaksanakan Hak Angket terhadap KPK atau tidak.

Yuzril Ihza Mahendra selaku profesor hukum tata negara sekaligus pihak yang pro terhadap DPR berpendapat bahwa secara hukum Hak Angket DPR terhadap KPK sah secara hukum. Berdasarkan risalah ketatanegaraan Montesquieu, KPK merupakan lembaga dengan rumpun eksekutif, bagian dari Pemerintah (penggunaan huruf “P” secara kapital bermaknakan pemerintah dalam arti luas), menggunakan dana APBN, sehingga DPR sah-sah saja menggunakan Hak Angketnya terhadap KPK. Hak Angket DPR yang diatur dalam UU MD3 dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang dan terhadap kebijakan Pemerintah, karena KPK dibentuk dari pelaksanaan UU Tipikor tahun 1999, maka KPK dapat dijadikan objek HaK Angket DPR.

Berseberangan dengan kubu pro DPR, Todung Mulya Lubis menganggap teori ketatanegaraan klasik dari Montesquieu sudah tidak tepat digunakan pada zaman sekarang. KPK layaknya Komnas HAM adalah Lembaga Non Struktural (State Auxiliary Agency), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. Selain itu Hak Angket DPR dilihat hanya mengganggu kinerja KPK.

Adanya perbedaan pemikiran mengenai permasalahan ini wajar dan normal saja. Doktrin dua orang hukum yang bertemu dapat melahirkan tiga pendapat membuat Penulis juga ingin menyampaikan bahwa terlepas dari apa kategori lembaga ketatanegaraan yang cocok diterapkan terhadap KPK, KPK tetaplah bagian dari Pemerintah, sebab tidak mungkin dapat dinyatakan KPK adalah sebuah LSM atau NGO. Berdasarkan hal tersebut Hak Angket DPR terhadap KPK merupakan sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan DPR harus dipandang sebagai manifestasi dari check and balance antar sesama lembaga negara.

KPK layaknya DPR bukanlah institusi yang tidak punya kelemahan hukum. Tidak adanya masa expired status tersangka yang diberikan pada seseorang, penilaian subjektif terhadap keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka, hingga tidak adanya aturan mengenai bisa atau tidaknya pendampingan hukum terhadap saksi membuat pro justicia yang dilakukan KPK justru kerap tidak memberikan keadilan dalam prosesnya. Hak Angket DPR bisa menjadi mekanisme untuk mengevaluasi berbagai persoalan tersebut. Namun adanya kasus mega korupsi yang sedang dikerjakan oleh KPK saat ini yang menyeret berbagai nama anggota DPR membuat Penulis melihat tindakan kepo DPR pada KPK dalam bentuk Hak Angket dilakukan pada momen yang kurang tepat.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.