Alangkah beratnya beban yang ditanggung oleh bangsa ini, terlepas dari jeratan orde baru menuju alam demokrasi, ternyata belum mampu memberikan angin segar bagi kemajuannya.
Tetapi semakin melenceng jauh dari skema besar yang telah ditancapkan oleh pendahulu dengan semakin terkotak-kotaknya masyarakat. Mungkin kita perlu membaca lagi, bagaimana gagasan besar yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini, dan merenungkan secara mendalam dengan hati yang bersih, agar proses dan praktek demokrasi tidak keluar dari panggung sejarah dan asupan demokrasi dari gegap gempitanya panggung politik.
Ruang kebebasan perpendapat dan berekspresi yang ditawarkan oleh demokrasi, telah menjadi sarana bagi setiap orang untuk menawarkan apa saja yang ada dibenak masing-masing. Kebebasan ini pula menjadi dampak dari menjamurnya narasi-narasi kebencian yang diumbar di ruang publik oleh kelompok-kelompok tertentu.
Tahun politik adalah zona paling nyaman untuk melakukan semua ini, karena dianggap tempat paling tepat dan efesien untuk meraup perhatian publik. Salah satu yang sangat fenomenal dan masih hangat dibenak kita adalah propaganda ganti presiden yang berbalut kebencian digaungkan oleh elit PKS, cenderung dianggap biasa karena masih dianggap prosedural dalam berdemokrasi.
Dalam realitas prosedural itu pula, kita disuguhkan inkonsistensi narasi berdemokrasi dengan menjamurnya berbagai kekerasan psikis sampai fisik, dari persekusi hingga memenjarakan seseorang karena hanya mengutip ayat lalu diplintir maksudnya, mengkritik volume suara toa dianggap sebagai penodaan agama, sedangkan kelompok-kelompok yang bebas memprogandakan kebencian dianggap sah sebagai bentuk berekspresi di alam demokrasi. Adegium berdemokrasi, dimana hak setiap warga negara untuk dapat berpendapat, hanya tergambar milik kelompok dan kondisi tertentu saja.
Inilah iklim demokrasi yang berlangsung di tengah kita saat ini, sangat jauh dari subtansi demokrasi itu sendiri yang menjadi harapan untuk melindungi segenap warga negara, apapun golongannya hanya sebatas kerinduan.
Demokrasi subtantif hanya akan terus menjadi mimpi yang selalu dirindukan, ketika elit politik masih tidak bisa memastikan bahwa dalam tahun politik terbebas dari politik uang dan kampanye biopolitik (politik identitas) yang berbalut perpecahan oleh para calon calon anggota legislatif, serta calon presiden dan wakil presiden.
Permainan olah kata dan simbol interaction propaganda, untuk menyampaikan dan mempengaruhi nalar masyarakat, tentu saja tidak menjadi masalah. Jika dilakukan tidak berisi ujaran kebencian serta membawa isu SARA. Ukuran bahwa elit politik serius dalam menciptakan demokrasi yang sehat, ketika elit politik telah mampu menghadirkan kebijakan yang imparsial yaitu menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman,berkeadilan, berkerakyatan, dan memiliki perhatian khusus terhadap rakyat yang kurang beruntung.
Demokrasi yang seharusnya menampilkan narasi yang rasional dan egaliter, banyak tercederai oleh sentimen-sentimen primordialisme dan sebaran kebencian yang justru menjadi kontraproduktif dalam mewujudkan demokrasi yang sehat.
Terperangkapnya kita dalam jebakan praktik demokrasi yang sangat jauh dari subtansinya, tak lepas dari gagalnya parpol melaksanakan UU Parpol, khususnya pendidikan politik terhadap masyarakat maupun kadernya.
Maraknya perilaku yang menghalalkan politik uang, timbulnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, serta menjamurnya berita hoax (palsu), ujaran kebencian dan saling menaruh curiga sambil menerka siapa mendukukung siapa adalah sebagai bukti bawa parpol gagal melaksanakan UU Parpol.
Belum lagi menjamurnya isu sektarian dan rasial yang nampak dibiarkan begitu saja, telah menjadi catatan hitam dalam proses berdemokrasi, yang tidak sehat cenderung telah dianggap sah, dan mendapat tempat yang luar biasa di partai poltik, fragmatisme ini tentu demi hitung-hitungan meraup suara.
Fenomena ini dapat disimak dalam kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilgub Jabar tahun 2018, dimana isu sekterian, rasis berkembang biak yang memiliki modus operandi yang relatif sama. Jika modus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilgub Jabar tahun 2018 terulang kembali di tahun 2019, maka semakin menambah langkah mundur dalam demokrasi kita dan merupakan preseden yang amat sangat buruk bagi tumbuh kembang demokrasi di masa depan.
