Demokrasi sering dianggap sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Namun, di balik retorika ini, ada argumen bahwa demokrasi sebenarnya hanyalah ilusi kekuasaan yang tersembunyi.
Meskipun demokrasi memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan partisipasi politik dan kebebasan, realitanya seringkali berbeda. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai argumen bahwa demokrasi hanya merupakan ilusi kekuasaan yang tersembunyi.
Salah satu argumen yang sering diajukan adalah dominasi kekuasaan oleh kelompok oligarki atau elit politik. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan seharusnya berada di tangan rakyat. Namun, dalam praktiknya, kepentingan kelompok oligarki seringkali menjadi prioritas utama, sementara kepentingan rakyat terabaikan. Para oligarki ini memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya finansial dan pengaruh politik, sehingga mereka dapat memanipulasi proses politik sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.
Demokrasi merupakan sistem politik dimana pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan kebebasan dalam menyampaikan pendapat serta memilih wakil-wakil mereka. Prinsip dasar dalam demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan yang adil, kebebasan berpendapat, kehormatan terhadap hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan adil, serta pluralisme dan toleransi. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan untuk sistem politik yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan dan menjamin hak-hak dasar individu.
Bagaimanakah demokrasi di indonesia pada masa sekarang? Walaupun demokrasi di Indonesia sering dianggap sebagai sistem politik yang mewakili kekuasaan rakyat, pada kenyataannya, demokrasi pada masa sekarang sering menjadi ilusi kekuasaan yang tersembunyi di balik manipulasi politik, pengaruh uang, dan korupsi yang merajalela.
Demokrasi sering kali menjadi panggung bagi manipulasi politik yang dilakukan oleh para elit politik. Partai politik dan politisi sering menggunakan strategi licik, kampanye negatif, dan pemilihan umum yang tidak adil untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Demokrasi hanya ilusi keuasaan.
Pembatasan partisipasi politik juga menunjukkan bahwa demokrasi hanyalah ilusi kekuasaan. Ada rintangan dan hambatan bagi orang biasa untuk terlibat dalam proses politik. Biaya yang tinggi untuk mencalonkan diri atau terlibat dalam kampanye politik dapat menjadi penghalang bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam sistem politik dan mengurangi representasi yang adil dalam proses demokrasi.
Selain itu, dilihat dari kasus tahun tahun sebelumnya, Dalam pemilihan presiden tahun 2014, ada laporan yang menyebutkan praktik money politics. Calon-calon presiden dan partai politik diduga menggunakan dana besar untuk mempengaruhi pemilih, seperti memberikan uang tunai atau barang-barang kepada pemilih sebagai imbalan untuk mendapatkan suara. Pada pemilihan legislatif tahun 2019, banyak laporan yang menunjukkan adanya praktik money politics.
Beberapa calon anggota legislatif diduga memberikan uang atau hadiah kepada pemilih sebagai upaya untuk memenangkan suara. Selain itu, terdapat juga laporan tentang penyalahgunaan dana kampanye untuk kepentingan pribadi. Pemilihan kepala daerah di Indonesia juga seringkali diwarnai oleh praktik money politics.
Calon kepala daerah atau tim kampanye mereka diduga menggunakan dana besar untuk mempengaruhi pemilih, seperti memberikan uang atau bantuan sosial kepada warga sebagai imbalan untuk mendapatkan dukungan. Program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), juga seringkali menjadi ajang praktik money politics. Terdapat laporan tentang penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk kepentingan politik, seperti meminta pemilih untuk memberikan suara kepada calon tertentu sebagai syarat menerima bantuan.
Selain itu, Korupsi telah menjadi masalah yang kronis di Indonesia selama bertahun-tahun. Kasus-kasus korupsi yang terungkap mengungkapkan betapa merajalelanya tindakan yang dilakukan kalangan elit tersebut merugikan negara dan masyarakat yang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kasus korupsi yang menghebohkan telah mencuat ke permukaan, mengguncang keyakinan publik terhadap integritas pemerintahan dan sistem hukum.
Salah satu kasus korupsi yang menarik perhatian adalah kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap praktik korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group. Kasus ini melibatkan penyerobotan lahan yang merugikan negara. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana korupsi dapat menghancurkan potensi pembangunan dan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, juga terjerat dalam kasus korupsi yang menggemparkan. Ia divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar, serta diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp15,5 miliar. Kasus ini menjadi bukti bahwa demokrasi hanya ilusi kekuasaan yang tersembunyi yang dilakukan oleh para elit politik.
Oleh karena itu, media juga memiliki peran penting dalam menciptakan ilusi demokrasi. Namun media yang dikuasai oleh kelompok tertentu dapat mempengaruhi opini publik dan mengendalikan narasi politik. Informasi yang disajikan kepada masyarakat seringkali tidak objektif dan cenderung memihak pada kepentingan kelompok elit. Dalam hal ini, demokrasi hanya menjadi ilusi yang menciptakan kesan bahwa rakyat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang.
Walaupun demokrasi memiliki kelebihan dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi, kita perlu menyadari bahwa kenyataanya seringkali jauh dari harapan. Dominasi kekuasaan oleh kelompok elit, praktik money politics, pengendalian media, dan pembatasan partisipasi politik adalah bukti bahwa demokrasi hanya menjadi ilusi kekuasaan yang tersembunyi.
Apakah masih ada harapan untuk memperbaiki sistem ini? Tentu saja ada, Untuk memperbaiki sistem politik, kita perlu terus memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang lebih luas dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik.
