Pembangunan selalu diimajinasikan sebagai lahirnya kota-kota yang gemerlap, dikelilingi gedung-gedung pencakar langit yang nampak angkuh dengan kokohnya beton-beton yang kian menunjukan kesombongannya dan kepongahanya—pembangunan atau yang biasa disebut modernisasi secara kasat, selalu digambarkan sebagai perubahan melalui wujud fisik produk pembangunan.
Kebutuhan untuk menopang pembangunan infrastruktur unggulan Presiden Jokowi yang telah dianggarkan APBN 2018 sebesar Rp. 410,4 Trilyun menyisakan paradoks dan harus berhadapan dengan isu-isu tentang keberlanjutan ekologi, keanekaragaman hayati dan nilai-nilai kearifan lokal, seperti yang terjadi di kawasan pegunungan kendeng.
Modernisasi pada dasarnya merupakan sebentuk upaya untuk meningkatkan nilai dan kualitas hidup dengan bertumpu pada sumber daya manusia untuk mengeksplorasi serta mengelola sumber daya alam, dengan menjadikannya sebagai faktor-faktor yang memiliki nilai ekonomi.
Artinya pembangunan selalu menempatkan ekonomi sebagai panglima tertinggi, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini pandangan mainstream pembangunan ekonomi akan selalu melihat indikator pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari indeks GDP dan GNP.
Sejak kali pertamanya GDP dilontarkan ke publik dalam kongres Amerika pada tahun 1934 oleh Simon Smith Kuznets, ia mengetengahkan GDP sebagai konsep untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP dengan berbagai argumentasi yang ditopang oleh ekonomitrik (matematika ekonomi) sebagai satu-satunya jalan menuju rasionalitas, maka matematika ekonomi mencapai tingkat kejayaannya sebagai salah satu iktiar untuk menakar keberhasilan pembangunan (kesejahteraan)—yang termanifestaskikan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu melalui indeks GDP dan GNP.
Bagi para ekonom seperti Arthur Lewis, Harrod Domar, W.W. Rustow, Hirschaman, Resenstein Rodan, Nurkse dan Leibenstein, pembangunan merupakan sebuah keadaan di mana meningkatnya pendapatan per-kapita, ikhtiar untuk mengatasi permasalahan krusial seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, terutama di negara sedang berkembang.
Beberapa ekonom tersebut sepertinya melihat bahwa problem tersebut dapat dipecahkan melalui alternatif trickle down effect yang berharap bahwa persoalan kesejahteraan ekonomi dapat diatasi dengan mengucurnya atau merembesnya kekayaan ke bawah, sehingga dapat menjadi pemicu pemerataan. Apakah benar mengucur dan ada pemerataan? Yang terjadi adalah sebaliknnya kesenjangan ekonomi semakin tinggi.
Beberapa pandangan ekonom diatas mengarah pada konsep pembangunan melalui teori pertumbuhan—mengacu pada pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama negara manapun tanpa tedeng aling-aling. Pandangan konservatif ini sering mendapat lebel sebagai The Theory of Economic Growth. Tak dapat dinafikan lagi bahwa, semangat developmentalisme yang ditandai dengan; munculnya kapitalisme yang menyusup dalam setiap ranah bisnis modern perlahan menggerogoti dimensi sosial masyarakat.
Paradigma ini sering kita kenal sebagai kosep pertumbuahan ekonomi mainstream. Apakah paradigma pembangunan masih ini relevan?, ketika hanya melihat hanya dari akslerasi ekonomi saja?. Kita bisa mengadopsi dari apa yang dilakukan pemerintah Kerajaan Bhutan untuk menakar keberhasilan pembangunan dengan menggunakan indeks kebahagiaan manusia (Gross National Happiness). Dalam konteks Indonesia ini sangat relevan.
Rekontekstualisasi Pembangunan
Upaya rekontekstualisasi pembangunan memang sebuah keharusan, terutama dalam menterjemahkan pembangunan ekonomi melalui investasi. Aspek yang teramat penting adalah bahwa pembangunan ekonomi melalui investasi harus bermuara pada penciptaan lapangan kerja, terutama untuk masyarakat lokal. Pertanyaan kritis, pertama apakah pembangunan pabrik semen di kawasan Kendeng dapat menciptakan lapangan kerja terutama utuk warga lokal?
Menurut data yang disajikan dalam Valuasi Ekonomi oleh Poppy Ismalina (2013) dari UGM bahwa studi kelayakan yang dibuat semen memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Bahwa biaya investasi yang ditaksir kurang lebih Rp. 7 Triliun dirasa belum mampu berdampak secara langsung terhadap warga sekitar dalam mengakses lapangan pekerjaan.
Pendirian pabrik tersebut justru akan menyerap tenaga kerja non lokal (bukan sedulur sikep) karena yang dibutuhkan adalah tenaga kerja di bidang kontruksi yang kurang lebih sekitar 2000 Orang, sedangkan tenaga kerja dibidang Operasi kurang lebih membutuhkan 1.000 Orang yang komposisinya jelas tidak berpihak pada warga sekitar Kendeng.
Kedua adalah bahwa investasi yang dikucurkan diharapakan dapat berdampak kepada masyarakat kecil. Ini jalas tidak mungkin, karena yang jelas-jelas akan mendapatkan dampaknnya adalah korporasi besar. Perhitungan studi kelayakan hanya memuat perhitungan ekonomi produksi (keuntungan dan biaya produksi semen saja) tanpa menjelaskan seberapa besar dampak nilai investasi tersebut terhadap masyarakat kecil khusunya para petani dan warga sedulur sikep. Bahkan keuntungan produksi tidak memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ketiga adalah analisis mengenai dampak-dampak negatif dari adannya investasi dan pembangunan pabrik semen hanya diserahkan pada studi Amdal saja, tanpa melihat aspek-aspek sosial yang sudah terbangun sejak ratusan tahun. Dalam hal ini studi Amdal tersebut hanya dari kacamata investasi, tanpa melihat dimensi sosial dan lingkungan. Selain itu juga kajian studi kelayakan tidak secara rinci menjelaskan biaya-biaya apa saja yang dibutuhkan dalam pembangunan pabrik semen tersebut.
Belum lagi persoalan yang akan muncul dibalik hilangnya lahan-lahan produktif yang ada di kawasan pegunungan kendeng, yang tentunya akan berdampak secara langsung terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan lahan pabrik semen di Pati akan menghabisi lahan Sawah sebesar + 639 ha, Tegalan sebesar + 794 ha dan totalnnya mencapai Total 1433 ha. Banyak warga sedulur sikep yang menggantungkan nasibnnya kepada lahan persawahan dan tegalan yang ada di area pabrik semen tersebut. Tercatat bahwa ada 1197 jiwa sedulur sikep yang menggarap lahan pertanian di wilayah Sukolilo, Baturejo, Gadudero, Kedumulyo dan Kasiyan.
Dalam melihat pembangunan tentunnya ada banyak aspek yang harus di ukur secara seksama dilihat dari berbagai macam aspek dan dimensinya. Perlu adanya rekontekstualisasi pembangunan melalui pendekan perubahan paradigma baru. Artinya perlu ditegaskan bahwa kualitas pembangunan tidak semata diukur dari capaian pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur. Tetapi pembangunan hendaknnya bermuara kepada peningkatan seluruh sistem sosial dengan tetap menjaga keberagaman dan keberlanjutan ekosisitem serta keanekaragaman hayati serta nilai-nilai kearifan lokal.
Seperti apa yang disampaikan Joseph Stiglitz (2006: 45) dalam Making Globalization Work mengungkapkan bahwa “If economic growth is not shared throughout society, the development has failed”
