Oleh: Arie Surya Gutama, S.Sos.,S.E.,M.Si, Aulia Asmara, Indhira Sri Yudhawasti
Sejak awal tahun 2020, banyak terjadi bencana yang menimbulkan permasalahan di Indonesia, salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia hingga kini. Terhitung sudah tiga belas bulan sejak pandemi ini masuk ke Indonesia dan menjalar dengan cepat, menginfeksi seluruh kota di Indonesia.
Hingga saat ini 1,53 juta orang telah terinfeksi virus ini dan angkanya bisa terus meningkat dikarenakan sifat dan ciri COVID-19 yang sangat cepat menular. Ditambah sejak pandemi ini dimulai, telah banyak dampak besar yang ditimbulkan pada segala sektor dan bidang termasuk di Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya, dan Pendidikan.
Hal ini dikarenakan melumpuhnya berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan sehari-hari secara normal juga menimbulkan tekanan sosial ekonomi masyarakat hampir di seluruh negara terlanda masalah yang dilematis antara menyelamatkan perekonomian negaranya atau keselamatan hidup warganya.
Untuk mengatasi dilemma ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi yang berhubungan dan mempengaruhi secara tidak langsung ke berbagai kebijakan dalam bidang lainnya. Bisa dikatakan bahwa ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi.
Dengan dikeluarkannya kebijakan publik, negara dapat meningkatkan GDP nya dalam jangka panjang. Negara dengan GDP lebih tinggi biasanya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Melihat kepada realita yang ada di dalam roda perputaran ekonomi selama pandemi ini, Indonesia sedang dilanda resesi, dimana dapat dilihat dalam perekonomian negara yang outputnya rendah, para pekerja menganggur, dan pabrik tutup.
Di Indonesia sendiri kenaikan tingkat pengangguran di Ibu Kota sebanyak 175.890 yang disebabkan perusahaannya terdampak dari pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar karena COVID-19. Melihat kondisi ini bisa dikatakan perekonomian bangsa saat ini sedang diambang krisis yang serius, walaupun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah harus diarahkan terlebih dahulu pada sektor kesehatan.
Selain itu prioritas pemerintah haruslah warga negaranya karena tindakan dan kegiatan masyarakat dapat menyebabkan penghentian ekonomi dan jika mengutip kata-kata John Cochrane “Mematikan ekonomi tidak seperti mematikan bola lampu. Ini lebih seperti mematikan reaktor nuklir. Anda perlu melakukannya perlahan dan hati-hati atau bisa meleleh.” dalam artian bisa terjadi bencana keuangan yang hebat dengan gelombang besar kebangkrutan, insolvenci atau sekadar ketidakmampuan membayar tagihan.
Melihat hal ini pemerintah tidak bisa hanya diam dan melihat penurunan yang terus terjadi ini. Berbagai kebijakan telah diberikan oleh pemerintah untuk menekan angka penurunan dan penaikan. Salah satunya di dalam kebijakan untuk pendidikan di Indonesia.
Jika dihubungkan antara ekonomi dan pendidikan yang ada di Indonesia, diketahui bahwa sejak dulu masih banyak masyarakat di pedalaman yang masih kekurangan akses untuk belajar, bahkan tidak hanya didalam pelosok pedesaan saja, tetapi masyarakat di daerah pinggiran perkotaan pun masih banyak yang kesulitan dalam mendapatkan akses untuk belajar.
Minimnya akses yang ada ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mengapa demikian? Salah satu alasan terbesar adalah karena adanya pembatasan sosial yang bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan orang yang terpapar virus ini yang dimana sekarang semua aktivitas pembelajaran dialihkan secara online.
Kekurangan akses yang mulanya hanya pada kesulitan untuk pergi ke sekolah, sekarang bertambah menjadi kekurangan akses dalam mempunyai barang yang dibutuhkan dalam kelas online, seperti gadget ataupun jaringan, dan mendapatkan bimbingan dalam pembelajaran.
Melihat kesulitan ini pemerintah turun tangan dengan memberikan kebijakan untuk membantu masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengakses pembelajaran serba online ini, yaitu pemberian kuota gratis dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah ini disambut antusias oleh masyarakat luas, namun ada beberapa kekurangan dalam pemberian bantuan yang ada ini, seperti dalam hal pemberian kuota gratis yang tidak merata dan kurang efisiensi dalam penggunaannya, dimana maksudnya adalah tidak semua aplikasi yang ada dapat terakses dengan baik dan hanya beberapa yang dapat diakses.
Kemudian, juga jaringan yang di beberapa tempat tidak dapat berfungsi dengan baik, lalu terkait dengan pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak tepat sasaran kepada orang yang seharusnya lebih membutuhkan, serta pemerintah sendiri masih demikian minim mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan.
Saat ini baru beberapa Institut-institut pendidikan yang memiliki fasilitas untuk mengakses jaringan IT yang memadai. Padahal masih banyak institut-institut pendidikan lainnya yang belum diperlengkapi dengan fasilitas IT.
Daftar Pustaka
Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID –19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. EduPsyCouns Journal, 2(1), 8. https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423/240
Syah, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15314
BPS Jakarta. (2020). Dampak Covid-19, Pengangguran DKI Jakarta Tembus Dua Digit, (22), 1–4.
Pujilestari, Y. (2020). Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. Adalah, 4(1), 49–56. Retrieved from http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15394/7199
Mankiw, N. G. (2006). Makroekonomi (6th ed.). Penerbit Erlangga.
Baldwin, R., & Mauro, B. W. di. (2020). Economics in the Time of COVID-19. Human Vaccines and Immunotherapeutics.
