OUR NETWORK
Senin, Oktober 25, 2021

“Bom Waktu” di Tengah Pandemi

Santri Itu Keren

Pinjol Merajalela, di Mana Lembaga ZIS?

Habis Gelap Terbitlah Terang

Anicetus Windarto
Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta

Menarik bahwa di tengah PPKM Darurat belum lama ini terjadi kericuhan antara petugas kepolisian dan anggota Paspampres saat berlangsung penyekatan jalan di Daan Mogot, Slipi, Jakarta Barat. Kericuhan yang lebih disebabkan oleh salah paham itu sempat mengakibatkan puluhan anggota Paspampres mendatangi Polres Jakarta Barat. Syukurlah, peristiwa itu dapat diredam dengan segera dan diselesaikan secara damai.

Dalam kajiannya berjudul “Military Politics in Pandemic Indonesia” (The Asia Pasific Journal, 2020), Jun Honna menunjukkan bahwa tampak telah terjadi krisis dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pihak militer cenderung terlibat di dalamnya. Krisis yang dapat dibaca melalui cukup tingginya angka penambahan kasus positif di antara negara-negara se-Asia Tenggara itu menjadi semakin tak tertanggungkan saat diketahui bahwa pengaruh militer kelihatan begitu dominan di sana. Bahkan Honna yang sudah cukup lama mengamati dominasi itu memperlihatkan bagaimana kalangan militer selalu dapat bersiasat dengan memanfaatkan keintiman mereka dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Contohnya, dalam menangani pandemi yang tampak fluktuatif itu pemerintah justru membuka pintu keluar masuk ke Indonesia secara leluasa untuk para pekerja, wisatawan, dan termasuk juga pengusaha. Dengan pertimbangan demi menarik investor dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan itu tampak terlalu tergesa-gesa dan mengabaikan pertimbangan medis dengan semena-mena. Meski ada jaminan sudah diberi vaksin sekalipun, sulit untuk dibantah bahwa pandemi belum juga usai lantaran virus sebagai sumber pandemi masih terus-menerus bermutasi. Itulah mengapa pandemi yang di awal tahun ini sempat melandai justru melonjak kembali di pertengahan tahun ini pula.

Lonjakan, yang mirip dengan yang terjadi di India seusai pelaksanaan ritual keagamaan di sungai Gangga, justru menimbulkan kepanikan, bahkan kekacauan, di sisi penanganan medis, khususnya pada berbagai tingkat fasilitas kesehatan. Artinya, bukan hanya tenaga kesehatan (nakes) yang kewalahan menghadapi gelombang kedua dari pandemi sesudah perayaan Hari Raya Idul Fitri yang baru saja berlalu, namun tenaga pemulasaran dan pemakaman jenazah dari Covid-19 pun tampak kelelahan dan nyaris terkapar.

Belum lagi ditambah dengan merebaknya fenomena yang tak kalah dahsyat seperti terjadi di awal pandemi setahun yang lalu dalam bentuk kelangkaan masker atau hand sanitizer, kini perburuan tabung oksigen dan beragam multivitamin seperti You C 1000 dan Bear Brand terjadi kembali dan tidak mudah untuk dikendalikan. Akibatnya, terjadilah lonjakan harga yang tidak wajar dari sejumlah komoditi medis yang berkait dengan peningkatan imunitas demi terhindar dari paparan virus Korona selama pandemi.

Namun, yang lebih ironis dan juga tragis, tidak sedikit pasien yang terabaikan lantaran berbagai fasilitas kesehatan yang telah dipersiapkan sudah tidak dapat menampung dan menanganinya secara layak. Maka tak heran jika angka kematian juga menanjak sedemikian cepat karena pada pertengahan tahun lalu saja angkanya sudah mencapai 2500 jiwa. Sungguh memprihatinkan dan tentu tak pernah terbayangkan sebelumnya.

Padahal, seperti telah dikaji oleh Honna di atas, buah dan/atau akar dari kekacauan penanganan pandemi ini adalah karena “bom waktu” yang dengan/tanpa sadar telah ditanamkan oleh kalangan elit pemerintahan yang berlatar belakang militer. Bukan kebetulan bahwa sejak awal pemerintahannya, Presiden Jokowi telah menempatkan militer di posisi yang cukup penting dan menentukan.

Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) misalnya, meski tidak sejak awal berada dalam Kabinet Kerja (2014-2019), namun beliau sudah diposisikan sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Baru pada perombakan kabinet jilid I di tahun 2015, LBP menjabat sebagai Menkopolkam, dan perombakan jilid II pada tahun 2016, diserahi jabatan sebagai Menko Kemaritiman serta menjadi pejabat sementara (Plt) sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya, dalam kabinet Indonesia Maju (2019-2024), LBP ditunjuk sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dan di masa PPKM Darurat bertindak sebagai pimpinan atau “panglima perang”. Dengan posisi yang selalu dipercaya oleh Presiden Jokowi, LBP tampak menjadi poros atau kiblat yang memberi arah ke mana RI akan bergerak. Itulah mengapa di mata para netizen Indonesia beliau sempat dijuluki sebagai “Lord” atau “Tuan Besar”.

Meski sudah pensiun sebagai perwira tinggi militer, dengan beragam jabatan yang dipegangnya dalam pemerintahan, LBP memang mendapat kuasa yang cukup esensial dan krusial. Penting untuk dicatat bahwa sudah sejak tahun 2018 ada 500 lebih pensiunan perwira tinggi militer yang tidak lagi punya punya jabatan atau “non-job”. Dengan demikian, mereka seperti kehilangan kekuasaan atau “post power syndrom”.

Maka, masuk akal jika ada kekhawatiran bahwa mereka dapat menjadi “bom waktu” yang bisa meledak kapan dan di mana pun. Ledakan inilah yang sementara ini dapat diredam dengan memposisikan sejumlah pensiunan perwira tinggi militer di beberapa kursi pemerintahan. Tak heran, Prabowo Subianto yang dalam Pilpres 2019 lalu menjadi lawan dari Jokowi, kini justru diberi jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Pertimbangannya bukan semata-mata demi meredam pertikaian yang tak berujung, tetapi lantaran “bom waktu” itu amat potensial untuk diledakkan sewaktu-waktu.

Sementara di tengah pandemi ini, berbagai keputusan politik yang dibuat tampak hanya bermaksud untuk meredam “bom waktu” politik militer yang telah membangun jaringan secara efektif dan operatif, khususnya di kalangan para perwira tingginya. LBP, Prabowo dan Moeldoko contohnya, adalah patron atau sumbu utama yang dalam pemerintahan saat ini begitu diandalkan untuk menangani “bom waktu” itu.

Tanpa mereka, pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, bisa jadi kewalahan dan kelelahan untuk mengelola pandemi yang lambat laun dapat menggoyahkan stabilitas, baik politik maupun ekonomi, dari NKRI. Sebab sulit untuk dibantah bahwa pandemi ini telah menimbulkan krisis yang dengan mudah dapat dimanfaatkan untuk menggoyang pemerintahan dengan segala cara, termasuk lewat salah paham antara pihak kepolisian dan paspampres seperti di atas.

Anicetus Windarto
Peneliti di Litbang Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

- Advertisement -

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.