Data merupakan unsur penting dalam segala kebijakan. Bila diibaratkan, data menjadi pondasi sedang kebijakan menjadi rumahnya. Rumah yang bertujuan melindungi penghuninya akan mudah roboh apabila pondasi yang dibangun asal-asalan.
Demikian halnya dengan data pangan yang digunakan untuk mendesain kerangka kebijakan tak boleh sembarangan. Apalagi ini bicara tentang pangan yang menyangkut perut seseorang. Jangan sampai dijadikan mainan.
Bukan isu baru lagi, akurasi data pangan sudah lama menjadi sorotan persoalan. Lagi-lagi yang menjadi tumbal perbincangan adalah data jagung dan beras. Kali ini, begini duduk perkara keduanya.
Pertama, akurasi data jagung yang menyebabkan harga melambung. Lagi dan lagi, Kementerian Pertanian optimis bahwa data produksi jagung nasional 2018 mencukupi sehingga impor dihentikan.
Dalam rilisnya, kementan menyebutkan hitungan Ditjen Tanaman Pangan, dimana produksi jagung dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata 12,49 persen per tahun artinya pada 2018 produksi jagung diperkirakan mencapai 30 juta ton pipilan kering (PK), sedangkan prediksi kebutuhannya hanya 15,5 juta ton PK. Jelas surplus sebesar 14,5 juta ton PK kalau memakai hitungan ini.
Tapi kenyataan bukan sekadar hitungan di layar datar. Indikasi berlawanan muncul ketika kalangan peternak menganggap jagung tidak cukup tersedia sehingga harganya melonjak tinggi. Padahal teorinya, jika pasokan barang melimpah, maka harga cenderung menurun. Lucunya, data Badan Ketahanan Pangan (BKP) mencatat harga jagung sekarang sudah mencapai Rp5.380 per kg di tingkat petani. Sementara itu, harga jual jagung eceran rata-rata sebesar Rp6.320 per kg, naik dari harga acuan jagung sebesar Rp 4.000 per kg sebagaimana yang tercantum dalam Permendag No. 27/2017.
Kedua, polemik data beras antara Perum Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan). Direktur Utama Bulog mengklaim pasokan melimpah sehingga stok beras aman, diperkirakan mencapai 3 juta ton hingga Desember 2018, sehingga pemerintah tak perlu melakukan impor lagi.
Beda cerita dengan data Kementan yang justru menyebutkan pentingnya impor untuk mencegah defisit beras. Stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog memang mencapai sekitar 2,1 juta ton, namun jumlah ini hanya sekitar 800 ribu ton yang merupakan beras produksi dalam negeri. Sisanya, merupakan beras impor.
Memang beda data, beda cerita. Tapi jika barangnya sama, harusnya hasil datanya juga serupa dan minimal ceritanya bakal mirip. Data memang pucuk segalanya, karena itu butuh data yang satu pintu.
Dari sisi pemerintah memberikan penjelasan bahwa polemik data pangan salah satunya bersumber pada absennya publikasi data pangan resmi, setelah BPS merilisnya sejak 2015 silam. Dampak panjangnya berakhir pada karut marut data pangan. Kejadian ini mendorong BPS untuk memproduksi data pangan kembali dan menyiapkan metode penelitian baru untuk menghitung pangan secara lebih riil.
Pakar ekonomi pertanian, Bustanul Arifin pernah menyampaikan bahwa sengkarut data pangan terjadi akibat kualitas data dan estimasi produksi dan konsumsi komoditas masih belum memadai.
Beliau menyarankan agar kerangka sampel dan pengukuran atau survei luas panen dan luas tanam diperbaiki dan lebih teliti serta pengunaan data konsumsi yang telah dihitung dengan kalibrasi survei stok pangan dan metodologi lain yang lebih ketat. Ini penting untuk dilakukan, guna menjaga kualitas dari data yang dihasilkan.
Selain itu, pemerintah seharusnya juga mulai mengeksekusi data pertanian secara lebih modern melalui digitalisasi data. Langkah pemerintah untuk perbaikan data harus disambut baik dan didukung oleh semua pihak, agar cita-cita swasembada pangan bisa diwujudkan.
