Masih teringat kisah Dwi Hartanto (DH), seorang akademisi yang mengaku sebagai ahli dirgantara dari Indonesia. Tahun lalu, kasus DH mungkin menjadi salah satu berita yang paling mengejutkan.
DH mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan gelar doktornya di TU-Delft jurusan Aerospace dengan beasiswa dari Pemerintah Belanda . Selanjutnya, dia juga mengklaim bahwa dia sedang menjalani program Post-Doktoral dan bekerja sebagai Asisten Profesor di TU Delft.
Dalam beberapa wawancara, dia menyatakan telah meraih beberapa penghargaan dan memenangkan kompetisi dalam proyek kedirgantaraan Internasional. Yang lebih menarik lagi, ia juga mengatakan bahwa ia telah memiliki tiga hak paten kedirgantaraan. DH kemudian diundang dalam beberapa wawancara dari beberapa media besar karena prestasinya tersebut. Bahkan ia sempat dikatakan sebagai penerus Habibie, Presiden Indonesia ketiga.
Namun, pada tanggal 7 Oktober 2017, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia telah memalsukan prestasi dan catatan akademis yang diungkapkan. Melalui surat klarifikasi, dia meminta maaf dan menjelaskan semua klaim palsu yang dia buat.
Kasus ini sontak menjadi perhatian nasional. Bagaimana mungkin sebuah kebohongan demikian besar tidak terdeteksi oleh media dan bahkan pemerintah? Sayangnya, kejadiannya seperti ini tidak sepenuhnya mengejutkan. Praktik pemalsuan dokumen akademik demi kepentingan pribadi bukanlah sesuatu yang baru kita dengar.
Kasus terbaru yang menimpa JR Saragih, bakal calon gubernur Sumatera Utara 2018, yang tidak diloloskan menjadi cagub di Sumatera Utara karena terganjal masalah ijazah semakin menunjukkan adanya permasalahan yang serius mengenai pengakuan gelar akademis di Indonesia. selain itu, terdapat pula kasus dimana beberapa politisi dan otoritas pemerintah sebuah provinsi yang gelarnya ditarik karena gelar doktoralnya terungkap sebagai hasil plagiarisme.
Dengan melihat adanya kasus-kasus tersebut, permasalahan tentang ijazah ini hanyalah bagian kecil dari sebuah gunung es. Inti masalahnya bukan hanya sekedar seorang individu yang sedang mencari pengakuan melalui cara yang salah. Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang diwariskan dari generasi ke generasi oleh masyarakat kita sendiri.
Disadari atau tidak, masyarakat memiliki andil besar dalam meluasnya pandangan yang salah tentang mendewakan “skor nilai” dan “peringkat.” Klaim bahwa nilai akademik dan prestasi angka di sekolah menentukan kualitas seseorang menjadi begitu mengakar dalam masyarakat kita. Definisi kualitas itulah yang kemudian dianggap sangat menentukan pencapaian masa depan seseorang yang meliputi: uang, properti, ksejahteraan dan pengakuan sosial.
Masyarakat seolah akan selalu menilai orang lain berdasarkan standar ini sehingga membuat mereka seakan percaya bahwa tingginya gelar adalah apa yang menentukan keberhasilan seseorang dalam hidup. Menjalani kehidupan di luar standar tersebut tentunya juga seakan membawa konsekuensi yang terlalu beresiko. Hal inilah yang kemudian membentuk mentalitas pemuja gelar.
Padahal kenyataanya, tidak sedikit figur-figur besar yang memilih untuk mengesampingkan gelar demi meraih mimpinya. Bill Gate, Steve Jobs, atau Mark Zuckerberg merupakan produk Drop Out. Pada tahun-tahun pertama keluar dari standar tersebut, mereka tentu saja menghadapi kritik negatif dan stigma buruk. Namun pada akhirnya, mereka benar bisa menaklukkan dunia dengan bisnis miliaran dolar yang sekarang mereka miliki meskipun tanpa gelar. Mereka berani “keluar” dari ekspektasi sosial tentang kuliah dan gelar.
Tentu saja masih banyak orang yang berdedikasi dan berkualitas dengan gelar yang juga tinggi. Namun, jika masyarakat tidak berhenti untuk memaksakan standar bahwa gelar adalah segalanya seprti saat ini, kasus DH dan lainnya akan terus muncul. Seolah seseorang hanya diukur berdasarkan nilai dan peringkat saat sekolah.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan mengejar gelar yang lebih tinggi. Namun, jika kita menganggap bahwa tingginya gelar sebagai satu-satunya ukuran untuk melihat kualitas seseorang, maka kita sudah sangat salah. Tentu banyak yang lebih dari apa yang tertulis di selembar kertas.
Kita harus menyadari bahwa apa yang DH lakukan tidak bisa dibenarkan. Menipu masyarakat melalui kebohongan dan klaim palsu harus ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tapi masyarakat harus mulai menyadari juga bahwa generasi saat ini merupakan generasi yang dinamis. Sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda pula, terutama dalam memaknai pendidikan.
Masyarakat seharusnya memahami bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah. Justru masyarakat dan keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan dan karakter bagi seorang individu.
Masyarakat harus membantu generasi muda dalam mengeksplorasi potensi individu dan juga menghormati pilihan mereka. Sistem masyarakat yang baik sudah sepatutnya dapat mendukung keunikan pilihan individu dan menghargai setiap pencapaian.
Menciptakan lingkungan yang dapat mendorong terbetuknya dialog antar individu yang jujur dan konstruktif sangatlah penting. Selain sekolah, keluarga dan masyarakat menjadi wadah yang potensial dalam mewujudkan lingkungan tersebut. Wadah-wadah diskusi yang saling menghormati pilihan dan keberagaman sangat sentral dalam memotivasi setiap orang untuk berpikir kritis dan kontributif bagi lingkungan mereka.
Pentingnya mempelajari nilai dan karakter kemanusiaan yang sangat mendasar juga harus diprioritaskan. Anak-anak harus diajari bagaimana bersikap hormat, jujur dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar mereka. Sehingga tidak perlu lagi pemasungan terhadap potensi individu atas dasar standar dan ekspektasi yang salah.
Akhirnya, kita semua dapat memepelajari hal penting dari kasus DH, yaitu bahwa kredibilitas dan kualitas individu dibangun dari kualitas kinerja individu dan bukan dari omongan mereka. Sudah saatnya kita semua menyadari bahwa gelar tidak perlu dipuja.
