Saya rasa, pengalaman saya sewaktu SMA menyiratkan sebuah persoalan demokrasi yang unik. Sebagai informasi saja, saya menjalani masa SMA di sekolah negeri di Surabaya. Semasa SMA saya turut aktif di beberapa organisasi intra sekolah dan kesempatan tersebut saya gunakan untuk mempelajari sejarah beberapa organisasi di sekolah saya.
Salah satu fakta menarik yang saya temukan adalah, sejak masa reformasi, Ketua OSIS dan MPK di sekolah saya selalu berasal dari siswa yang beragama Islam. Belakangan ini saya menyadari bahwa hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan.
Kekuatan politik islam di SMA saya memang sangat kuat terutama bila sudah berurusan dengan yang namanya SKI (Sub-Seksi Kerohanian Islam). SKI merupakan badan bagi siswa muslim yang biasanya mengorganisir kajian-kajian dan mengelola mushola di SMA saya dulu.
Di tahun terakhir, saya menyadari bahwa SKI di SMA saya memiliki kaitan yang cukup erat dengan cabang daerah dari suatu partai politik nasional. Kedekatan tersebut bahkan sampai pada taraf SKI sekolah saya mencampuri proses Latihan Dasar Kepemimpinan bagi calon pengurus OSIS. Dari pengalaman saya, calon non-muslim atau yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria SKI biasanya akan didorong untuk dicoret dari bursa kepengurusan. Hal ini lantas menjawab kebingungan saya mengapa Ketua OSIS dalam 20 tahun terakhir selalu beragama Islam.
Laporan penelitian yang dilakukan oleh UIN Jakarta, dan SETARA Institute mengafirmasi bahwa di beberapa wilayah di Indonesia ekslusivisme keagamaan di tingkat sekolah sedang mengalami perkembangan.
Bahkan di beberapa sekolah yang menjadi objek penelitian, narasi islam yang ekslusif diproduksi dan direproduksi oleh dewan guru dan kepala sekolah. Singkatnya, budaya wacana keagamaan yang eksklusif telah dihasilkan di tingkat pendidikan menengah atas. Bahkan di SMA saya, pandangan keagamaan yang eksklusif telah bertansformasi menjadi sebuah gerakan politik.
Lantas pertanyaannya adalah apa kaitan antara peristiwa yang saya alami dengan budaya politik dan demokrasi? Sebagian jawabannya saya rasa terletak dalam pernyataan Almond & Verba berikut:
“Demokrasi yang stabil dan efektif bergantung pada orientasi proses politik yang dimiliki oleh masyarakatnya.” (Almond & Verba, 1963, hal. 498).
Budaya suatu masyarakat menentukan manajemen politik mereka. Mungkin saja kelembagaan politik di SMA saya yang didominasi oleh kelompok Islamis disebabkan karena wacana islam politik telah diproduksi dan menjadi budaya.
Namun, yang menjadikan pengalaman SMA saya sangat berharga bagi pembelajaran demokrasi adalah karena adanya relasi yang unik antara budaya politik yang aktif dengan ekslusivisme keagamaan. Menurut Almond & Verba budaya politik di suatu masyarakat dapat dilihat dari empat aspek antara lain: kesadaran masyarakat akan adanya sebuah pemerintahan politik; input dari pemerintahan tersebut; output yang dihasilkan oleh pemerintahan tersebut; dan cara suatu masyarakat menerjemahkan status kewargaannya (Almond & Verba, 1963).
Di SMA saya, hampir seluruh dari siswa yang ada memiliki kesadaran akan suatu pemerintahan politik, input, dan outputnya. Beberapa diantaranya juga bahkan secara aktif melakukan negosiasi dan lobi untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Mengenai sikap suatu warga komunitas politik terhadap suatu pemerintahan, Dalton & Welzel (2014) membaginya ke dalam dua kategori, yaitu allegiant dan assertive.
Sikap allegiant ditunjukkan ketika suatu masyarakat percaya terhadap nilai-nilai demokrasi dan percaya pada praktik dan pelembagaan dari nilai-nilai tersebut. Di sisi lain, sikap kewargaan yang assertive berarti bahwa suatu masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap nilai-nilai demokrasi hanya saja mereka cenderung skeptis terhadap praktik dan pelembagaannya.
Mereka yang memiliki sikap assertive dapat pula disebut sebagai dissatisfied democrat (demokrat yang tidak terpuaskan). Dari pengalaman SMA, saya justru mendapati suatu sikap politik terhadap demokrasi yang lain dari dua kategori Dalton & Wenzel tersebut. Di SMA saya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kelompok masyarakatnya percaya dan mempraktikkan demokrasi sebagai sebuah lembaga dan mekanisme pengambilan keputusan namun cenderung skeptis terhadap nilai-nilai demokrasi. Saya menyebut orang yang memiliki sikap semacam itu sebagai unaware democrats.
SMA saya pada dasarnya memiliki institusi politik yang cukup demokratis bagi para siswanya. Pembagian fungsi pemerintahan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah dikenal di sekolah saya. Bahkan di tingkat kelas sekalipun, pelembagaan demokrasi dalam bentuk mekanisme pengambilan keputusan sangat vital.
Contohnya, bila sekolah sedang ingin menentukan bintang tamu dari sebuah acara pentas seni, maka para ketua kelas dan anggota majelis perwakilan kelas digerakkan untuk melakukan musyawarah di tiap-tiap kelas yang mereka wakili. Namun banyak di antara siswanya yang cenderung memiliki sikap yang antipati terhadap demokrasi sebagai sebuah nilai. Demokrasi sebagai sebuah nilai cenderung kurang dikenal dan kurang diterima dengan baik oleh para siswa.
Contohnya ketika ditanya mengapa sebuah jabatan politik seperti Ketua OSIS dan Ketua MPK harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, banyak junior dan senior saya mengatakan karena pertanggung-jawaban politik Ketua OSIS dan MPK adalah langsung kepada Tuhan, dan karena itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Artinya, banyak dari kolega SMA saya memiliki tafsiran terhadap akuntabilitas yang didominasi oleh jargon keagamaan ketimbang konsep-konsep demokrasi seperti representasi. Namun, hal tersebut tidak menghentikan mereka untuk menjalankan jabatan politik tersebut secara demokratis. Buktinya musyawarah dan referendum terhadap sebuah persoalan seringkali dilakukan di SMA saya.
Mengapa topik ini saya angkat sebagai refleksi? Karena saya merasa bahwa fenomena semacam ini terjadi tidak hanya di SMA saya saja. Saya rasa dalam konteks politik nasional, banyak unaware democrats yang menolak demokrasi sebagai sebuah nilai namun secara tidak sadar menikmati ruang dan kebebasan yang diberikan oleh institusi politik yang demokratis.
Apabila “anomali” tersebut di sekolah saya dahulu disebabkan kekosongan pembelajaran demokrasi secara teoritis akibat pelajaran PKn yang tidak menyinggung secara mendalam dimensi ontologi dan aksiologi demokrasi, yaitu apa itu dan mengapa demokrasi penting dipelajari.
Mungkin saja, di dalam konteks nasional penyebab yang sama juga terjadi. Dalam pandangan saya, ketika pemerintah mendorong adanya pemberantasan radikalisme melalui pendidikan kewarganegaraan, yang dilakukan pemerintah pada dasarnya sebatas menjual pancasila sebagai obat sakit radikalisme. Narasi mengenai pancasila yang didorong oleh pemerintah juga lebih bersifat politis ketimbang akademis. Sehingga sulit untuk menarik makna yang jernih tentang apa itu demokrasi, apalagi tentang mengapa demokrasi perlu untuk dipertahankan.
Referensi:
Almond, Gabriel A. & Verba, Sidney. The Civic Culture. Princeton University Press (New Jersey), 1963.
Dalton, Russel J. & Welzel, Christian. Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens. Cambridge University Press (New York), 2014.
