Konsep mengenai pembangunan selalu menjadi hal yang menarik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sendiri yang berarti perubahan menuju lebih baik menjadi pertanyaan besar tentang “lebih baik menurut siapa”. Apakah menurut pemerintah, ataukah menurut pemilik modal ataukah menurut masyarakat. Jawaban idealnya tentu menurut semua pihak. Tapi tentu akan menjadi rumit ketika semuah elemen berupaya saling berebut hak atas nama pembangunan.
Konsep pembangunan sendiri sudah menjadi masalah awal yang masih belum selesai. Lantas kemudian mengenai cara-cara pembangunan juga menjadi masalah yang serius. Pembangunan selalu digambarkan atau dibayangkan tentang pembangunan-pembangunan fisik seperti gedung, jalan, jembatan dan lain-lain. Sekarang ini juga pemerintah sedang menggencarkan pembangunan-pembangunan jalan tol dan pembangunan-pembangunan fisik di daerah Indonesia Timur.
Pembangunan fisik memang menjadi cara yang baik dalam mensejahterahkan masayarakat. Terbukti pembangunan-pembangunan infrastruktur berupa jalan di daerah Timur membuat perekonomian Papua sendiri pada triwulan I-2017 tumbuh 3,36%. Dan diharapkan pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2018 sebesar 6,81%, sehingga mampu menyumbang 1,88% ekonomi Indonesia di tahun 2018. Namun meskipun demikian, pembangunan fisik atau infrastruktur hanyalah bersifat temporer dan cenderung rentan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Dewasa ini pemerintah perlu mengubah cara pandang dalam pembangunan. Ada banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pembangunan kultural masyarakat yakni dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Christope Bahuet selaku Direktur UNDP (United Nations Development Programme) Indonesia telah mengumumkan secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016. Dalam laporan tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188 negara. Beberapa pihak lantas membandingkannya dengan peringkat Indonesia di tahun 2015, di mana terjadi penurunan peringkat dari 110 menjadi 113.
Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemerataan fasilitas pendidikan tapi juga perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas guru dan pemerataannya. Perubahan secara kultural ditempuh secara jangka panjang dan harus direncanakan dengan konsep yang matang. Dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesiapan agar perubahan yang teradi menyeluruh dan mengakar. Akhirnya terciptalah sebuah revolusi dalam dunia pendidikan.
Ketika masyarakat memiliki pendidikan yang baik seperti misalnya pendidikan vokasional, akademik, non-akademik, kewirausahaan. Maka sumber daya manusia di Indonesia dapat bersaing secara global. Arah pendidikan juga harus menciptakan manusia yang mandiri tidak hanya menjadi buruh. artinya masyarakat juga harus dididik untuk berkarya dan berdaya sehingga persaingan bukan hanya bicara soal buruh tapi juga pasar ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, kesenjangan dan juga angka pengangguran. Bukan hanya bidang ekonomi yang diukur tapi juga sosio-kultural masyarakat. Karena sesunguhnya kesejahteraan itu bukan hanya diukur secara ekonomi tapi juga ada hal-hal yang lain.
Dalam implementasi pembangunan non fisik atau dari segi sosio-kultural masyarakat, diharapkan para pendidik atau bisa disebut aktivis pendidikan lah yang menjadi ujung tombak atau pahlawan dalam pembangunan. Karena para pekerja di bidang pendidikan lah yang ahli dalam perubahan kultural masyarakat melalui pendidikan.
Perubahan kultural masyarakat menjadi hal yang tidak mudah karena pelaksanaannya dalam jangka panjang namun hasil yang didapatkan akan sebanding. Pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengapresiasi dan membantu perjuangan para pahlawan pendidikan. Persatuan dalam pembangunan akan menciptakan sebuah harmonisasi langkah yang mampu melakukan perubahan menjadi lebih baik bagi bersama.
