Indonesia merupakan Negara yang dipenuhi oleh beberapa aktivis yang selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam Negara yang menganut sistem politik demokrasi, kehadiran seorang aktivis tentunya merupakan sebuah oase yang benar-benar bisa menyembuhkan kehausan intelektual yang berada di masyarakat.
Aktivis merupakan salah satu komunikator politik yang selalu menjadi delegasi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah yang berasal dari jeritan rakyat kecil, sehingga perannya pun tidak dapat diremehkan.
Menjadi seorang aktivis memang tidak semudah mengedipkan mata, aktivis selalu dihadapi oleh persoalan-persoalan status quo yang tak pernah usai, aktivis selalu diklaim sebagai kumpulan orang yang beraliran kiri, dan anti pemerintahan. Begitu pun dengan saat ini, menjadi seorang aktivis tentunya tidak hanya menguasai satu bidang saja. Pada saat ini seorang aktivis harus dibekali rasionalitas dan kemampuan analisis yang mendalam untuk melihat situasi seperti apa yang dapat mendehumanisasi masyarakat.
Aktivis pada saat ini harus mempunyai kemampuan polimorfik (serba bisa) yang sangat baik. Karena semakin berkembangnya zaman, maka pembodohan publik pun semakin berbeda bentuknya.
Misalnya pada saat sebelum merdeka, kita dihadapi oleh pemerintahan yang sangat diktator, sehingga kediktatoran tersebut dapat di identifikasi sebagai kekerasan fisik yang sangat kejam. Tetapi pada saat ini bentuk kediktatoran bukan hanya dari segi kekerasan fisik saja, tetapi bentuk kediktatoran bisa merambah ke dalam informasi yang seringkali dimanipulasi sangat begitu hebat, sehingga sangat sulit untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah.
Misalnya saja pada saat ini, masyarakat seringkali di bohongi oleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang juga sering diklaim sebagai keberhasilan suatu kepemimpinan, padahal hakikatnya Opini WTP merupakan sebuah kesalahan kepemimpinan. Begitu pun dengan data-data statistik yang awalnya dikira benar dan objektif, padahal data tersebut sangat politis sekali, sehingga fakta yang ada di dalamnya bisa diubah tanpa diketahui oleh masyarakat luas.
Jadi memahami situasi pada saat ini, tidak semudah memahami situasi politik saat orde baru, atau orde lama. Ketika reformasi telah berjalan selama bertahun-tahun, pembodohan publik pun semakin kompleks.
Bahkan terkadang seorang atkivis pun bisa saja membelok untuk melakukan hal yang juga membodohi masyarakat. Lebih nahasnya lagi, pada saat ini juga masyarakat bukan hanya dibodohi oleh para oknum politisi ataupun oknum pemerintahan, tetapi juga masyarakat seringkali dibodohi oleh oknum aktivis yang selalu mengatasnamakan dirinya sebagai agent of change (agen perubahan) dan oknum aktivis yang selalu menari dalam pentas yang bernama dramaturgi.
Fenomena Dramaturgi di Era Milenial
Erving Goffman dalam bukunya yang berjudul “The Presentational of Self in everyday Life” pertama kali memperkenalkan konsep dramaturgi. Menurut Goffman, perilaku orang dalam interaksi sosial selalu melakukan permainan informasi, agar orang lain mempunyai kesan yang lebih baik.
Sehingga penting untuk menganalisis perilaku non verbal yang ditampilkan, mengingat kebenaran informasi lebih banyak terletak pada perilaku non verbal. Goffman berpendapat bahwa perilaku yang umum ditampilkan oleh individu merupakan perilaku yang diatur oleh kehidupan sosial (Engkus Kuswarno, 2011: 24).
Fenomena dramaturgi di era milenial ini sangat begitu digandrungi oleh para politisi. Tak pelak jika hingga saat ini, semua politisi saling berdesak-desakan untuk berebut hati kaum milenial. Dramaturgi merupakan cara politisi untuk berupaya menciptakan persepsi positif di mata publik, sehingga publik pun semakin melupakan hal-hal negatif yang berada di dalam diri politisi tersebut.
Strategi komunikasi yang di tularkan oleh para politisi juga menjadi sangat penting untuk memengaruhi pemikiran kaum milenial, sehingga para kaum milenial juga mempunyai peluang yang besar untuk memilih politisi yang selalu melakukan pentas dramaturgi tersebut. Tidak kalah dengan para politisi, aktivis yang berada di Indonesia pun selalu mengikuti trend dramaturgi yang semakin menjamur. Sehingga hal itu menjadi strategi untuk membodohi masyarakat, bukan mencerdaskan masyarakat.
Aktivis tersebut bernama Ratna Sarumpaet, dengan bermodal wajah yang dipenuhi dengan bekas operasi plastik yang gagal, Ratna mengaku bahwa ia telah mengalami pemukulan pada wajahnya, beberapa politisi seperti Prabowo, Amien Rais, Rachel Maryam dan para jurnalis pun sempat menjadi korban hoax dari Ratna, sehingga dramaturgi yang diciptakan oleh Ratna Sarumpaet berhasil memukau masyarakat Indonesia. Tetapi sangat disayangkan, akhirnya kebohongan yang dilakukan oleh Ratna terkuak begitu saja. Ratna Sarumpaet pun mengakui bahwa dirinya adalah penyebar hoaks terbaik, sehingga pada akhirnya Prabowo pun memecat Ratna dari tim suksesnya, dan akhirnya Ratna pun menjadi tersangka.
Sangat disayangkan memang jika seorang yang mengaku dirinya aktivis, tetapi pada akhirnya dia menjadi penyebar hoax terbaik di Negara yang sedang ramai dengan perang adu tagar di media sosial maupun di dunia nyata ini. Bukannya mencerdaskan bangsa, tetapi justru menyebarkan berita yang tidak benar.
Oleh karenanya, Ratna Sarumpaet bukan lagi seorang aktivis yang bisa membantu untuk membuat masyarakat menjadi cerdas, tetapi Ratna Sarumpaet sangat pantas diberikan gelar sebagai “Ratu Dramaturgi”.
Maka dari itu, memahami situasi politik saat ini bukan hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin, politisi, ataupun para aktivis. Masyarakat juga harus mempunyai inisiatif untuk melindungi diri dari pembodohan publik yang semakin rumit, dan semakin sulit untuk menemukan bentuknya. Jika para pemimpin, politisi, dan para aktivis sibuk bermain dalam pentas dramaturginya, maka masyarakat harus sibuk juga untuk berpikir secara proaktif ataupun mengkritisi dramaturgi yang seringkali dimainkan oleh orang-orang yang selalu menyebarkan kebodohan.
DAFTAR PUSTAKA
Kuswarno, Engkus. 2011. Etnografi Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran.
