Romantis, kata itu setidaknya perlu dipahami berbagai pihak dalam menyikapi hubungan mahasiswa dan negara hari-hari ini. Kata tersebut tidak hanya direpresentasikan sebagai hubungan yang harmonis dan mesra.
Maknanya menjadi utuh bersama konflik dan tragedi. Tentu saja konflik dimaksud seputar kesenjangan moral, serta tragedi gugurnya harapan segenap pihak tentang peradaban bangsa yang demokratis.
Maka tragedi tidak semestinya terepresentasi dengan jatuhnya korban dari massa aksi mahasiswa juga pihak aparat. Sehingga dalam upaya menyamaka frekuensi tentang moral pejabat negara dan mahasiswa, serta membangkitkan harapan yang disangkakan telah dikubur hidup-hidup, proses ini seharusnya terjaga dengan baik tanpa represi.
Romantika antara mahasiswa dan negara kali ini tidak terjadi begitu saja. Melibatkan segala jejak sejarah. Begitupun gelombang aksi mahasiswa hari-hari ini, berangkat dari luapan perasaan galau yang terakumulasi secara berjenjang menurut rentetan peristiwa yang terjadi di Republik Indonesia.
Sehingga ketika narasi pelemahan KPK dan penolakan terhadap beberapa rancangan undang-undang bergema mahasiswa merasa mendapat “momentum” untuk meluapkan perasaannya. Sederhanaanya mahasiswa mulai merasa tidak nyaman berhubungan dengan negara yang dianggapnya mulai tertutup dan posesif.
Hadirnya gerakan pada skala besar merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dalam membina hubungan dengan negara. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab membaca gejala yang muncul hingga pada tataran realitas dibalik kenyataan sosial. Artinya pertukaran harus terjadi hingga pada tataran moral antara keduanya. Justru bila mahasiswa hanya bergeming, sementara perasaan tidak nyaman berkecamuk, justru itu tanda penghujung sejarah panjang romantika mahasiswa dan negara.
Sangat disayangkan hubungan yang diidam-idamkan harus diwarnai dengan bentrokan aparat dan massa aksi. Mahasiswa bertanggungjawab mempersiapkan barikede yang kokoh agar tidak ada penyusup masuk pada barisan mereka.
Secara gagasan pun mereka telah siapkan rangkaian tuntutan tertulis untuk mencegah narasi mereka ditunggangi kepentingan lain. Dengan demikian telah tampak pembeda antara entitas dalam dan luar dari massa aksi. Aparat negara yang dilengkapi perangkat intelejen super canggih pun telah cukup diri menganulir elemen provokasi sebelum massa aksi memadati lokasi protes.
Kebanyakan orang mungkin beranggapan bahwa hal demikian biasa terjadi pada gerakan sosial yang berwujud kerumunan massa. Apalagi aksi mahasiswa yang identik dengan bakar ban dan dorong-dorongan. Tetapi setidaknya tiga faktor yang perlu menjadi perhatian: Pertama, faktor orang ketiga.
Kebiasaan buruk dalam hubungan mahasiswa dan negara yang selalu mencari kembing hitam saat situasi semakin tegang. Hal ini sama sekali tidak melerai ketegangan. Sebab pada kenyataannya pihak ketiga memicu sikap saling tuduh dan menyalahkan antara mahasiswa dan negara. pada akhirnya kebiasaan buruk semacam ini malah memperumit hubungan yang tengah dibina.
Kedua, lemahnya kepemimpinan mahasiswa. Bukan hanya soal bekal pemahaman tentang materi tuntutan, pondasi kepemimpinan menjadi utama bagi mahasiswa sebelum turun kejalan. Tentu saja hal ini perlu dipersiapkan dengan matang dalam latihan kepemimpinan mahasiswa ditataran kampus.
Setidaknya mahasiswa yang turun kejalan telah mampu memimpin dirinya sendiri dan teguh dalam prinsip keadilan yang mereka bawa turun ke jalan. Pimpian kampus pun akan melepas dengan optimis mahasiswanya turun menyuarakan aspirasinya. Oleh karena yakin dan percaya mereka akan kembali ke kampus dengan selamat.
Ketiga, sikap kenegarawanan kepala negara menyikapi massa aksi. Meski banyak pejabat negara menurut tugas dan fungsinya bertanggung jawab merespon tuntutan. Tetap pembicara kunci adalah presiden. Negara harus mengondisikan komunikasi dua arah yang efektif dan efisien dalam rangka menjaga massa aksi tetap tenang. Sejauh ini komunikasi tidak berjalan baik.
Eksekutif dan legislatif terkesan saling lempar bola panas. Setelah sebelumya presiden mengumumkan bahwa durasi aksi protes diperpanjang melalui ungkapan menunda penetapan. Dampaknya aksi semakin memanas, aparat dan mahasiswa semakin tegang dan represif satu dengan lainnya.
Sebagian pihak beranggapan bahwa aksi mahasiswa hari-hari ini tidak menunjukan kualitas yang baik. Terutama ketika beberapa perwakilan mahasiswa menyampaikan detail tuntutannya tanpa memenuhi ketepatan-ketepatan tertentu. Hal ini manjadi wajar sebab akad hubungan mahasiswa dan negara yang sama sekali tidak kuat. Hubungan bisa saja terjadi dengan saling lepas tangan.
Namun romantika yang terjadi antara mahasiswa dan negara hari ini bukan semata-mata tentang catatan diatas kertas. Malainkan tentang makna yang sublim dari lukisan demokrasi yang telah lama digoreskan.
Tidak ada salahnya mahasiswa turun ke jalan meluapkan ambek kapegung kepada negara. Bahkan dalam ungkapan paling radikal, aksi massa wajar terjadi demi memperjuangkan rasa keadilan, alih-alih membaca draf rancangan perundang-undangan secara keseluruhan dan memahaminya.
Romantika penuh curiga lazim mengisi perjalanan menjelang akad hubungan yang sesungguhnya. Diharapkan peristiwa ini mendorong berbagai pihak berinterospeksi tentang keadaan bangsa dan negara yang sedang tidak baik-baik saja.
Gerakan mahasiswa yang muncul merupakan bekal bagi hubungan mahasiswa dan negara kelak setelah akad yang sesungguhnya dilakukan. Yakni mahasiswa yang kemudian melepas jas almamater dengan bangga, berangkat dari dunia kampus, dan mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara dalam bidang profesi dan keahliannya masing-masing. Maka jaga mereka hingga hari itu tiba, tidak lantas menyerang dan melemahkannya.
