Senin, Mei 17, 2021

Menabrak Blokade Kekuasaan

Semangat Baru Faldo Maldini dan PSI

Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilu 2019 di Sumatera Barat hanyalah 38.373 dari total 2.929.309 suara atau sekitar 1,3% saja. Sekiranya tidaklah memerlukan...

Perempuan dalam Pusaran Ekstremisme

Pelaku bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara (13/11) ditengarai terpapar pandangan ekstrem dari istrinya sendiri. Fenomena ini menjadi unik...

Sikap Publik Terhadap Seks dalam “Dua Garis Biru”

Sewaktu SMA dulu, pada pelajaran Biologi, kami memasuki bab pembahasan alat reproduksi manusia. Ketika guru membahas alat kelamin (laki-laki/perempuan) hampir seisi kelas cekikian hingga...

Tite dan Pondasi Kejayaan Brazil

Mimpi Brazil bersinar di Piala Dunia 2018 sirna. Lajunya terhenti di babak perempat final akibat gagal menaklukkan Belgia. Tim favorit juara itu harus menelan...
Andi Suryadi
Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Pupus sudah perjuangan rakyat terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah presiden Joko Widodo mengirim surat presiden (surpres).

Dalam keterangan konferensi pers yang dilakukan presiden beberapa waktu lalu memenuhi media menyatakan bahwa ada poin-poin tertentu yang dipandang berbeda oleh pemerintah.

Perbedaan pandangan yang diungkapkan presiden lebih mengarah pada teknis, bukan secara subtantif RUU KPK. Misal, poin terkait dewan pengawas yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh presiden dipandang anggotanya harus berasal dari kalangan akademisi atau penggiat anti-korupsi.

Sebelumnya, RUU KPK yang diajukan oleh DPR dinilai masyarakat bertujuan melemahkan KPK. Publik menilai bahwa KPK tumbuh dan berkembang bersama demokrasi dan mendapat kepercayaan masyarakat luas.

Mulai dari kalangan awam, mahasiswa, akademisi hingga tokoh bangsa dan pegiat anti-korupsi berbondong-bondong menolak pelemahan lembaga anti rasuah karena dinilai juga telah melemahkan sendi-sendi demokrasi Indonesia.

Namun, tidak sedikit pula yang mendukung RUU KPK dengan dalih perlu adanya penyegaran dan penguatan. Selain itu, masyarakat ditingkatkan tensinya dengan pemilihan pimpinan KPK yang dinilai kontroversial.

Ada pun draf RUU yang diinisiasi DPR antara lain, yaitu: (1) terkait status pegawai KPK harus berasal dari pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja; (2) penyadapan dilakukan atas izin tertulis Dewan Pengawas dan dilakukan paling lama 3 bulan sejak diterbitkannya; (3) ketua dan anggota Dewan Pengawas diusulkan presiden dan dipilih DPR; (4)  penyidik KPK berasal dari institusi kepolisian/bidang penyelidikan; dan (5) kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan perkara yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Independensi KPK digoyahkan sedari pegawai hingga status kelembagaannya. Status kelembagaan KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen karena diletakkan dalam ranah eksekutif atau bagian dari pemerintah.

Singkatnya, dalam menjalankan fungsi dan kinerja lembaga anti rasuah dibingkai dengan ketergantungan pada DPR dan presiden. Faktanya memang revisi telah disepakati oleh DPR dan presiden sehingga pengawalan hukum lebih pada subtansi penguatan KPK untuk memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Hanya saja, perlu disadari bahwa telah terjadi ketidaksesuaian penggunaan kekuasaan dalam proses inisiasi RUU tersebut.

Secara umum di Indonesia dikenal tiga ruang kekuasaan, yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif. Seturut dengan gagasan trias politica seorang filsuf abad pencerahan, Baron de Montesquieu. Yudikatif erat kaitannya dengan konstitusi atau rule of the game elemen-elemen negara.

Dalam hal ini, lembaga yudikatif berwenang untuk memutuskan perkara melalui prosedur hukum acara yang berlaku. Di Indonesia, ranah ini dikenal memiliki dua institusi utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA dikenal sebagai pengadilan yang memutus perkara berdasarkan fakta-fakta secara konkret dapat dibuktikan didepan hukum. Sementara itu, MK dipahami sebagai lembaga terpisah yang berwenang menangani masalah konstitusional.

Selanjutnya, DPR pada hakikatnya merupakan institusi pemerintah yang menghubungkan rakyat dengan negara. Sebab, DPR dipilih langsung oleh rakyat untuk merepresentasikan suaranya dalam mekanisme demokrasi.

Selain representasi, secara konseptual badan legislative memiliki fungsi legislasi, deliberasi, otorisasi pengeluaran, pengawasan dan membentuk pemerintahan pada sistem parlementer (Hague, Harrop, & McCormick, 2016). Secara simbolik, suara legislatif dianggap mewakili kepentingan rakyat.

Kemudian, inti pemerintah adalah eksekutif yang memiliki seorang administrator tertinggi, yakni presiden. Dalam sistem parlementer seperti di Inggris administrator ini disebut Perdana Menteri (prime minister). Presiden sebagai kepala negara berwenang menentukan kabinetnya atau Menteri-menteri yang akan membantu dalam melaksanakan Undang-Undang dengan tujuan kemakmuran dan kedaulatan rakyat.

Konsep pemisahan kekuasaan yang lahir dengan gagasan dasar membatasi kekuasaan dengan kekuasaan bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan akibat kebebasan politik. Oleh karenanya, inisiatif DPR mengajukan draf RUU KPK harus melalui persetujuan presiden.

Gelombang penolakan RUU tersebut lebih dari sekadar hanya memiliki alasan yang bersifat pragmatis. Cacat konseptual jelas digambarkan dalam prosesnya. RUU yang merupakan produk badan legislatif itu salah alamat. Poin kritis yang harus dipahami adalah bahwa KPK lebih dekat ke ranah yudikatif, bukannya eksekutif.

Lembaga independen anti rasuah bersifat imparsial dalam penegakan hukum. Artinya, asas kesamaan didepan hukum (equality before the law) tetap harus berdiri tegak dalam memerangi kejahatan korupsi.

Andi Suryadi
Mahasiswa S1 Program Studi Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.