Minggu, April 18, 2021

Ibu Kota Baru, Legacy Jokowi, dan PR Berat Presiden Selanjutnya

Perlunya Pemerintah Menertibkan Buzzer Politik

Kehadiran penggaung (buzzer) mewarnai rentetan peristiwa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kehadiran berbagai media sosial yang dipandang telah memberikan ruang keterlibatan masyarakat dalam...

Kita Tidak Boleh Mati Karena Kabut Asap

Jumat kemarin jutaan orang, sebagian besar siswa sekolah, turun ke jalan untuk berpartisipasi dalam protes perubahan iklim global. Dari New York ke Sydney mereka...

Satire yang Bikin Keder

Polemik Papua dalam beberapa hari terakhir makin genting ketika pemerintah membatasi akses internet di pulau tertimur Indonesia tersebut. Namun, belum reda pro-kontra terkait keputusan...

Mencari Kasih Yesus dan Rahmat Muhammad

Malik Al-asytar, siapa yang tidak mendengar namanya. Sahabat karib yang kerap menyertai Ali bin Abi Tholib dalam peperangan ini, dikenal dengan keberanian, ketegasan dan...
Dhedi R Ghazali
Pecinta kopi, buku dan sastra. Penulis yang belum tenar.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini…, saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan.” Begitulah sepenggal kalimat bersejarah yang disambut oleh riuh tepuk tangan para hadirin yang hadir di Gedung Nusantara, Jakarta pada Jum’at (16/8/2019). Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden Jokowi dengan mantap menyampaikan keputusannya untuk menggeser pusat pemerintahan ke Kalimantan.

Wacana pemindahan Ibu Kota ke daerah lain sebenarnya sudah lama didengungkan. Bahkan, Presiden Soekarno juga pernah sempat berencana memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya.

Selain itu, sejak bangsa ini merdeka, setidaknya sudah terjadi pergantian Ibu Kota sebanyak tiga kali. Pada tahun 1946, Ibu Kota berganti dari Jakarta ke Yogyakarta. Tahun 1948 Ibu Kota berganti dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi dan pada tahun 1949, Ibu Kota kembali ke Jakarta.

Sebelum memutuskan dan memantapkan niat memindahkan Ibu Kota, wacana pemindahan itu menimbulkan pro dan kontra hingga sekarang. Satu hal yang paling sering diperdebatkan adalah terkait besarnya biaya yag dibutuhkan.

Menurut estimasi pemerintah, biaya pemindahan Ibu Kota bisa mencapai 33 Miliar Dolar AS atau setara dengan Rp. 469 Triliun. Biaya itu setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar Rp. 1.942 Triliun.

Masalah lain adalah terkait urgensi pemindahan Ibu Kota. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemindahan Ibu Kota bukan menjadi prioritas saat ini. Pemikiran itu muncul dengan alasan yang klise yaitu kesejahteraan rakyat yang jauh lebih penting dibandingkan dengan menghamburkan anggaran untuk memindahkan Ibu Kota.

Pemerintah tidak mau kalah, bagi pemerintahan saat ini, langkah Jokowi adalah langkah terbaik untuk melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi di wilayah Timur Indonesia. Selain alasan itu, tentu banyak alasan lain yang bisa digunakan pemerintah untuk menjawab ketidaksetujuan itu.

Legacy Jokowi

Pemindahan Ibu Kota sejatinya bukan hanya perkara pembangunan infrastruktur, banyak hal lain yang tentu harus dipersiapkan matang-matang. Namun sayangnya, sampai detik ini, saya belum menemukan kajian ilmiah terkait pemindahan Ibu Kota.

Alasan yang diutarakan pemerintah juga belum sepenuhnya dilandasi dengan kajian-kajian ilmiah serta belum adanya jejak pendapat yang semestinya dikedepankan dalam sistim demokrasi yang dianut negeri ini. Hal itu pula yang membuat beberapa kalangan menilai bahwa pemindahan Ibu Kota terkesan terburu-buru dan sarat akan kompensasi politik serta bagi-bagi proyek.

Namun, keputusan sudah diambil oleh Presiden Jokowi dan tentu keputusan itu juga akan didukung oleh para partai pengusungnya. Kalau sudah begini, sebagai negara demokrasi yang suara rakyat diwakilkan kepada anggota DPR, mau tidak mau, suka tidak suka, pemindahan Ibu Kota harus dipahami sebagai bentuk keinginan yang telah disetujui rakyat, meskipun tidak sedikit rakyat yang menolaknya.

Dengan demikian, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur akan menjadi legacy bersejarah bagi Presiden Jokowi. Terlebih, keputusan itu diambil menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi di era pertama (2014-2019) menjadi presiden.

Legacy itu akan menjadi sejarah yang akan dikenang oleh bangsa ini, bahkan, meskipun pada akhirnya pemindahan Ibu Kota belum usai pada akhir masa jabatan Jokowi di periode keduanya, tetap saja Jokowi akan dikenal sebagai Presiden yang revolusioner. Kelak, bisa jadi, dalam pelajaran sejarah, nama Jokowi akan selalu muncul sebagai Presiden yang berhasil memberikan warisan berharga bagi bangsa ini.

PR Berat Bagi Presiden Selanjutnya

Perlu disadari bahwa pemindahan Ibu Kota adalah sebuah Mega Proyek yang selain membutuhkan biaya besar juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jika berkaca dari pengalaman pemindahan Ibu Kota negara Brazil dan Kazakhstan, dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk memindahkan Ibu Kota.

Sementara itu, lima tahun ke depan atau pada tahun 2024, era kedua Jokowi sebagai Presiden akan berakhir. Dengan demikian, tentu akan ada estafet untuk melanjutkan pemindahan Ibu Kota kepada presiden selanjutnya. Ibarat kata, Presiden selanjutnya akan terkena ‘getah’ dari langkah yang diambil Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota.

Hal tersebut tentu menjadi PR yang cukup berat, terlebih lagi jika pemindahan di masa jabatan Jokowi tidak berjalan lancar sesuai dengan rencana. Dengan kata lain, selain meninggalkan legacy bagi bangsa ini, Jokowi juga akan meninggalkan ‘beban warisan’  kepada Presiden selanjutnya.  Beban itulah yang akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang berat.

Namun, apapun itu, keseriusan Jokowi memindahkan Ibu Kota hampir pasti tidak akan bisa dirubah dan tinggal menunggu adanya payung hukumnya. Dengan demikian, sebagai warga negara yang baik, meskipun secara pribadi masih mempertanyakan terkait keputusan memindahkan Ibu Kota yang hanya dalam jangka waktu beberapa pekan, saya berdoa dengan setulus-tulusnya agar pemindahan Ibu Kota berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

Harapan lain yang tidak kalah penting adalah semoga pemindahan Ibu Kota tidak dihiasi dengan praktik-praktik kotor yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Bagaimanapun juga, kepentingan rakyat menjadi prioritas utama bagi sebuah negara.

Bahan Referensi:

[1] cnnindonesia.com/nasional/20190827065243-32-424873/ibu-kota-baru-pertaruhan-jokowi-dan-pr-presiden-selanjutnya

[2] tirto.id/di-balik-biaya-besar-pemindahan-ibu-kota-berbagai-negara-egAa

Dhedi R Ghazali
Pecinta kopi, buku dan sastra. Penulis yang belum tenar.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Terorisme Akan Selalu Dapat Tempat Jika Tokoh Islam Masih Ada yang Denial

Berkali-kali sudah esktremisme kekerasan dan kejahatan terorisme terjadi di negeri kita, sejak Bom Bali yang terjadi pada tahuan 2000an sampai tahun ini. Namun sikap...

Kubur Kosong (Refleksi Iman atas Banjir Bandang di Leuwayan)

Minggu, 04 April 2021, umat Katolik sejagat merayakan hari raya Paskah. Paskah adalah peristiwa kebangkitan. Karena itu merayakan Paskah berarti merayakan kemenangan Kristus atas...

Simbol Agama dalam Aksi Teroris

Di Indonesia dalam beberapa hari ini marak terjadi penyerangan oknum yang tidak bertanggung jawab pada wilayah agama dan kepolisian. Agama merupakan simbol kolektif dari...

Menanti Istana Ibu Kota Baru

Dalam pekan kemarin virtual rencana desain Istana di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Rencana pemerintahan Joko Widdo memindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan...

Upaya Normalisasi Hubungan Irak-Arab Saudi

Pada 2 April 2021, kantor berita Irak, INA, menyampaikan bahwa Perdana Menteri (PM) Irak, Mustafa Al-Kadhimi telah kembali ke tanah air setelah mengakhiri kunjungannya...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Masa Depan Peradaban Islam dalam Pandangan Ziauddin Sardar

Masa depan peradaban Islam dalam banyak tulisan selalu dikaitkan dengan ide kebangkitan Islam yang telah dimulai sejak abad ke-18 yang lalu. Meskipun sudah kurang lebih...

Banyak Baca Buku Jadi Pintar, Sedikit Baca Jadi Orba

Minggu lalu, akun twitter Presiden Jokowi @jokowi menggunggah kegiatan membagi-bagi buku. "Membagi buku untuk anak selepas Jumatan bersama masyarakat di Masjid Jami Annur, Johar...

Perlukah Produk Riset Perguruan Tinggi Dipatenkan?

Salah satu tugas perguruan tinggi (PT) adalah melaksanakan penelitian atau riset sebagai bagian dari Tri Dharma PT. Produk-produk riset yang dihasilkan tentu saja berpotensi...

Gagalnya Kudeta Terhadap Raja Yordania?

Pada 4 April 2021, Panglima Militer Yordania, Mayjen Yousef Huneiti menyatakan bahwa pihaknya telah meminta secara resmi Pangeran Hamzah untuk menghentikan semua kegiatan atau...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.