Sebanyak 575 anggota DPR RI resmi dilantik pada selasa (1/10). Selanjutnya pada rapat paripurna DPR, terpilih lima pimpinan DPR RI 2019-2024. Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, partai politik dengan jumlah kursi terbanyak secara otomatis mendapat kursi pimpinan DPR.
Mereka adalah Puan Maharani dari PDIP yang otomatis jadi Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, Azis Syamsuddin dari Partai Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Rahmat Gobel dari Partai NasDem.
Namun beberapa pertanyaan pun mencuat setelah Puan Maharani menduduki jabatan sebagai Ketua DPR RI. Diantaranya, apakah Puan Maharani bisa menjadi oposisi pemerintah? Sebab seperti yang kita tahu, tak semua kebijakan yang di ambil oleh pemerintah pro dengan keinginan masyarakat.
Tak hanya itu, kepercayaan kepemimpinan pun dilontarkan netizen di media sosial terkait prestasi yang pernah di torehkan oleh Puan untuk negeri ini. Memang Puan Maharani adalah perempuan pertama yang berhasil menduduki ketua DPR.Puan seolah melanjutkan rekor yang pernah ditorehkan oleh ibundanya dan Sukarno (kakeknya), yakni selalu menjadi yang pertama. Megawati menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden, sementara Sukarno adalah presiden pertama.
Kemudian, sebelum jadi Ketua DPR RI, Puan menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kita tahu pada Kabinet Kerja periode pertama, Jokowi beberapa kali melakukan bongkar-pasang menteri.
Puan Maharani adalah satu-satunya Menko yang tidak pernah tersentuh reshuffle kabinet. Dengan salah satu alasan tersebut Puan bisa di sebut sebagai menteri kesayangan Jokowi kala itu. Apakah semua itu bisa di sebut sebagai prestasi Puan Maharani?
Mengaca dari Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Kita tahu tatkala Fadli Zon dan Fahri Hamzah menduduki kursi DPR RI, mereka adalah gambaran oposisi dengan pemerintah. Ya, hal itu ada beberapa latar belakang mereka jadi oposisi. Pertama mereka berdua berasal dari partai oposisi dari penguasa yang menjabat sebagai Presiden yakni Jokowi. Kedua, mereka menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, hal itu dijadikan dalih sebagai mereka harus mempunyai sikap oposisi yang wajib mengkritisi setiap kebijakan penguasa.
Ya, meskipun tidak semua yang dilakukan oleh mereka berdua beserta anggota DPR lainnya, disikapi oleh ketidaksepakatan dari rakyat. Alih-alih mereka pun terkadang harus menjadi musuh rakyat, contoh kecilnya adalah terkait RUU KUHP, RUU KPK dan RUU Kontroversi lainnya. Tapi selama Fadli Zon dan Fahri Hamzah menduduki jabatan kursi DPR mereka berdua adalah yang paling berani dan paling sering mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, baik yang dilakukan olehnya benar atau salah di mata rakyat.
Penulis menggarisbawahi, perbandingan ini bukan berarti saya mendewakan Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
Tapi apapun alasannya bahwa yang menduduki kursi DPR harus tetap mempunyai jiwa oposisi, bukan tidak lain adalah upaya untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu aspek menyuarakan aspirasi rakyat harus menjadi tujuan awal dasar kepentingan untuk bekerja dan bertanggungjawab sebagai DPR.
Bisakah Puan memosisikan diri sebagai oposisi? Sedangkan dirinya berasal dari partai yang sama dengan Jokowi.
Ya, memang kita harus membuka mata lebar-lebar, bahwa DPR bukan hanya milik Puan, tapi dia adalah seorang pemimpin jadi tanggungjawab yang lebih besar tetap pada dirinya. Bagaimanapun caranya Puan harus bisa meyakinkan kepercayaan rakyat terhadap DPR yang dipimpinnya.
Jika menengok pada rapat paripurna perdana, berdasarkan catatan Kesetjenan DPR, hanya 285 dari 575 anggota DPR yang menandatangani daftar kehadiran rapat. Artinya, 290 anggota DPR absen. Jika dihitung, maka 50,43 persen anggota dewan bolos tidak menghadiri rapat. Sementara itu, hanya 49,57 persen yang hadir dalam rapat.
Ini menjadi catatan penting bagi Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI, yang perlu diperbaiki adalah moral anggota DPR. Salah satu bagian penting untuk meyakinkan kepercayaan rakyat. Citra DPR harus lebih baik di mata rakyat.
