Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini tak ada habis-habisnya dalam pemberitaan di media. Tak jauh beda dengan pendahulunya yaitu Ahok. Bedanya, yang diberitakan di media saat ini adalah kegagalannya dalam hal konsolidasi politik, penyelarasan program, dan kosongnya kursi wakil gubernur.
Dalam hal konsolidasi politik, kita mafhum bahwa memang Anies bukan salah satu elite partai politik pendukungnya. Tapi harusnya kita maklum bahwa Anies juga memiliki kekuatan sebagai Gubernur terpilih. Harusnya Anies bisa mengumpulkan partai pendukung untuk duduk bareng membahas persoalan yang menyangkut kekinian di DKI Jakarta.
Hal ini berpengaruh ke penyelarasan program. Sudah mau 2 tahun berjalan kepemimpinan Anies sejak dilantik sebagai gubernur belum ada kebijakan yang mentereng. Persoalan-persoalan yang dulu selesai di rezim Ahok kini kembali menjadi persoalan yang sepertinya sulit diselesaikan.
Lihat saja salah satu contohnya program-program yang sifatnya teknis tapi sangat berdampak ke masyarakat, seperti Tanah Abang, belum lagi program-program yang seharusnya bagus untuk diteruskan tapi diabaikan, seperti clue dan temu gubernur tiap minggu di balai kota.
Kini masyarakat kebingungan untuk mengadu persoalan yang mendesak yang harusnya bisa diselesaikan oleh gubernur langsung. Ini bukan persoalan pembagian wilayah kerja seperti yang pernah disampaikan oleh Anies di awal menjabat.
Tapi ada hal yang mendesak yang bisa diselesaikan tanpa harus melewati jalur birokrasi yang rumit. Dan hal seperti ini yang disukai oleh masyarakat. Terakhir, persoalan wakil gubernur yang hingga saat ini belum selesai. Hampir 1 tahun gubernur bekerja sendiri dan ini buruk bagi pemerintahan Pak Anies.
Ini artinya, dalam hal konsolidasi politik Pak Anies tidak punya kuasa sama sekali. Dalam hal pemerintahan, selain pintar beretorika dan kemampuan intelektualnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan mengkonsolidasikan kekuatan politik.
Kita bisa lihat keberhasilan Pak Jokowi di periode pertama mampu memimpin konsolidasi politik partai pendukungnya. Begitu pun dengan Pak Ridwan Kamil yang bukan kader partai politik manapun bisa memimpin konsolidasi politik di Jawa Barat dan mampu memenangkan Jawa Barat.
Bayangkan, jika partai pendukung Pak Anies saja tidak bisa duduk bareng menyelesaikan persoalan wakil gubernur, bagaimana Pak Anies bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga Jakarta?
Bagaimana Pak Anies bisa menyelesaikan saran, masukan, dan kritik kekuatan oposisi yang akan dibangun ketika Agustus nanti Anggota DPRD DKI Jakarta yang baru akan dilantik?
Keberhasilan seorang Anies Baswedan sebagai pemimpin akan dilihat dari keberhasilan menyelesaikan urusan wakil gubernur. Menyelesaikan urusan wakil gubernur sebagai bukti bahwa Pak Anies adalah pemimpin sejati yang mampu memimpin konsolidasi politik di Jakarta.
Jika berlarut-larut, maka Pak Anies akan dikenang sebagai pemimpin tanpa kekuatan politik, dan jangan bermimpi untuk bisa maju dalam pertarungan pilpres 2024.
