Salah satu problematika nelayan adalah pendangkalan. Misalnya pendangkalan yang terjadi di Bangka Belitung dan di beberapa daerah lainnya.
Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan, dalam talkshow di TVRI (6/4) belum lama ini, menanggapi soal banyak problematika yang mengiringi nelayan Indonesia.
“Seperti soal pendangkalan, siapa yang akan mengambil kewenangan dalam menangani masalah ini, apakah kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat? Terlebih, di daerah cenderung dianggap bahwa masalah di sektor kelautan dan perikanan bukan konsen utama” kata Dani.
Oleh karena itu, kata Dani, perlu menjadi sebuah konsen utama yang dimasukkan ke dalam alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas insfrastruktur dan lainnya terutama di daerah yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam pernyataan yang disampaikan dari wawancara tim TVRI di Aceh, ada yang menarik, yaitu, daerah-daerah yang kaya akan sumberdaya perikanan, mayoritas adalah daerah-daerah yang miskin. Hal ini relevan dengan data pemerintah bahwa dari 212 Kab/Kota yang megalami kemiskinan ekstrem, 70% nya adalah wilayah pesisir.
Menurut Dani, hal tu berkaitan dengan sektor pra produksi mencakup kebutuhan BBM dan alat penangkapan ikan, serta sektor pasca produksi bagaimana nelayan dapat memasarkan ikan hasil tangkapannya dengan harga yang baik. Sedangkan untuk mendapatkan harga yang baik, perlu ada fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang cukup, dan bagaimana cara menangkap ikan dengan baik, dan bagaimana penanganan hasil tangkapan sehingga kualitas ikan juga tetap baik.
“Disamping itu juga ada permasalahan permodalan yang menjadi komponen problematika yang dihadapi oleh nelayan. Bukan hanya untuk kebutuhan pembelian perbekalan nelayan, namun juga modal untuk koperasi perikanan yang masih belum memiliki cukup modal untuk membeli ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga mereka dapat berhubungan dengan pembeli-pembeli besar baik nasional maupun internasional. Ini perlu menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan termasuk oleh perbankan” jelas Dani.
Dani menambahkan, solusi untuk problematika nelayan ini yang paling mendasar adalah sebenarnya kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa kita adalah negara kepulauan, sehingga kita bisa mencapai keinginan kita untuk menjadi negara maritim yang kuat. Kita harus melakukan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal. Lanjut Dani, Nelayan Tradisional Indonesia, setidaknya berkontribusi pada 4 hal untuk mengatasi problematika nelayan.
Pertama, berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Kedua, berkontribusi pada penggerak ekonomi. Ketiga, berkontribusi pada pelestarian lingkungan pesisir dan laut. Terakhir, berkontribusi pada penguatan pangan dan gizi. Pada posisi ini, kita harus menyadari bahwa Negara Indonesia memiliki garis pantai yang begitu panjang, laut yang luas dan sumberdaya perikanan yang besar. Oleh karena itu perlu diikuti oleh kebijakan yang fokus, terarah, konsisten dan anggaran yang cukup untuk bisa melindungi para pelaku utama di sektor perikanan khususnya nelayan kecil.
‘Selain itu ada dua yang harus dilakukan untuk menyelesaikan problematika nelayan ini. Pertama, Kita harus memastikan pemerintah bahwa wilayah penangkapan ikan tradisional itu perlu di lindungi dari aktivitas-aktivitas non perikanan atau dari illegal fishing dan alat tangkap yang merusak, dan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional lainnya. Kedua, Memastikan bahwa distribusi hasil ekonomi dari manfaat hasil perikanan hasil laut terjadi secara merata, terutama oleh pelaku utama yaitu nelayan di seluruh Indonesia” pungkas Ketum KNTI, Dani Setiawan.
