Pemilu memang sudah selesai, namun tidak dengan huru-haranya. Sejak dini hari tadi, seputaran kawasan kantor Bawaslu, dipenuhi oleh gabungan TNI dan Polri, serta barisan massa aksi yang menolak hasil rekapitulasi yang telah ditetapkan oleh KPU pada Selasa (21/5) kemarin.
Aksi yang bertajuk damai, yang dilakukan sejak kemarin ini memang awalnya berlangsung damai, namun setelah massa dari luar Jakarta datang, mulailah timbul provokasi dan membuat kericuhan.
Saya takjub, berkat Pemilu, Indonesia terpecah menjadi dua bagian, pendukung 01 dan 02. Lebih dari itu, berkat Pemilu, saya akhirnya melihat aksi yang lebih masif ketimbang aksi May Day. Dengan adanya aksi yang sampai membakar kendaraan hingga pelemparan bom molotov tersebut, bagi saya justru menunjukkan bahwa warga Indonesia memang terlalu naif soal Pemilu.
Amien Rais memang man behind the game. Propaganda dengan sentimen agama dan People Power yang ia gadang-gadangkan memang berhasil menyulut api ‘perjuangan’ di kalangan pembela kubu 02, buktinya aksi ‘damai’ tersebut berjalan dengan masif. Masif massa aksinya, masif pula ricuhnya. Sungguh saya muak melihatnya.
Saya memang kesal dengan aksi ‘damai’ yang katanya membela rakyat dari kezaliman. Apakah zalim bagi mereka hanya sebatas dicurangi di Pemilu? Ke mana massa aksi tersebut ketika terjadi begitu banyak penggusuran tempat tinggal? Ke mana barisan yang teriak zalim ini ketika para petani dirampas lahannya?
Namun saya tidak bisa marah pada massa aksi tersebut. Karena sesungguhnya mereka adalah korban dari busuknya para elite politik yang dengan seenaknya mempermainkan emosional warga yang dengan polos mendukungnya. Padahal menang atau kalah, keadaan rakyat kecil pun tetap saja tak dihiraukan. Petani akan tetap merasakan perampasan, buruh akan tetap diperas tenaganya, sedangkan mereka, para elite politik, ungkang kaki dengan santai, lalu terima uang.
Saya rasa, pendukung kubu 01 dan 02 tidak perlu capek-capek adu otot untuk membela junjungan yang tidak pernah peduli terhadap rakyat miskin itu, tak ada gunanya. Hal tersebut hanya akan memperpanjang perpecahan di Indonesia.
Sudahlah, baik 01 ataupun 02, mereka sama saja. Tak akan pernah berpihak pada rakyat miskin. Mereka hanya akan mementingkan pengusaha-pengusaha kaya yang ingin melakukan investasi, agar perusahaannya berjalan dengan lancar, baik secara aturan maupun di lapangan.
Kalau memang sudah terjadi perpecahan tersebut, artinya negara gagal menghadirkan sistem yang mampu menyatukan setiap warganya. Jika sudah seperti itu, baiknya lima tahun yang akan datang, Pemilu dihapuskan saja. Agar tidak menimbulkan perpecahan, terlebih siapa pun Presiden yang terpilih nyatanya memang tak pernah berpihak pada kelas proletar.
Indonesia memang sudah cacat sejak dari sistemnya, maka yang harus dilakukan warganya adalah membuat persatuan untuk menggantikan sistem yang timpang tersebut. Persatuan yang bukan didasari oleh sentimen agama atau pun politik praktis, tetapi persatuan yang membela hak-hak kelas tertindas.
Sudahi segala kegilaan atas nama politik praktis yang berbalut agama.
