Saya barusan membaca koran The Sydney Morning Herald (SMH), sebuah koran terbitan Australia. Koran itu bilang, Jokowi sesungguhnya lebih tertarik untuk membikin pemerintahan yang mayoritas (majority rule). Dia nggak tertarik pada demokrasi.
Saya kira itu ada benarnya walaupun saya tidak sepenuhnya setuju (nanti akan saya jelaskan dibawah). Kemarin saya juga membaca di salah satu koran yang mengutip Prabowo Subianto. Dia mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak ada oposisi. Apa yang dikatakan oleh Prabowo itu sangat sering saya dengar semasa bersekolah dari SD hingga universitas lewat pelajaran PMP atau Penataran P4.
Rejim Orde Baru yang dipimpin mantan mertuanya Prabowo selalu mendengung-dengungkan itu. Indonesia tidak mengenal oposisi. Kita lebih mengedepankan musyawarah. Kita adalah bangsa yang bergotong-royong. Kita bangsa timur yang sopan, santun, dan beradab.
Kecuali bahwa musyawarah itu berarti musyawarah para elit. Gotong royong kita adalah gotong royong mereka yang paling kuat dan berkuasa. Kesopanan, kesantunan, dan keadaban kita adalah untuk keluarga batih bukan diluar itu. Ketika keluar dan mempertahankan kepentingan sendiri, kita sesungguhnya sangat brutal dan tidak beradab. Perhatikan saja bagaimana kita berlalu-lintas. cf
Dan, secara sepintas, tampaknya politik kita memang sedang menuju pada majority rule. Namun saya tidak sepenuhnya sreg dengan ini. Pengertian majority rule mengandaikan rakyat yang mayoritas yang memerintah. Si Polan dan si Badu juga ikut menentukan. Walaupun dia hanya memilih.
Kenyataannya tidak demikian. Si Polan dan si Badu memang memilih. Tapi dia hanya sekedar memilih. Dia tidak ada kuasa apapun atas pilihannya. Ketika pemilihan selesai, si Polan dan si Badu tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang sudah dipilihnya.
Sesudah pemilihan, para kandidat yang dipilih si Polan dan si Badu bebas menentukan apa saja. Disinilah masalahnya.
Sejak sebelum pemilihan si Polan dan si Badu bermusuhan. Masing-masing bersikeras bahwa calonnya yang terbaik dan calon lainnya adalah ancaman eksistensial untuk hidupnya. Sikap si Polan dan si Badu ini bertambah keras karena dikompori oleh para influencer dan para buzzer masing-masing calon.
Pemilihan usai. Rasa pahit di mulut si Polan dan si Badu tidak kunjung hilang. Mereka masih beradu mulut; dan kadang cekcok itu berlanjut menjadi ajakan untuk gelut atau berantem.
Namun lain dengan calon-calon yang dipilih oleh Badu dan Polan. Sesudah pemilihan, mereka justur mencecap rasa manis. Provokasi dan pemecahbelahan yang sangat keras mereka lakukan saat kampanye mereka tinggalkan. Mereka saling cium pipi kiri dan kanan. Koran The Sydney Morning Herald merumuskan dengan baik, “Now they are ready to hop into bed together.” Sekarang mereka bersiap untuk melompat ke ranjang bersama-sama.
Bukan. Ini bukan pemerintahan mayoritas. Ini pemerintahan hasil kongkalikong para elit. Sebelum pemilihan mereka memecah-belah pemilihnya. Mereka menebarkan ketakutan. Lewat provokasinya mereka membikin pendukung sebelah ketakutan hingga berak di celana.
Bahkan para intelektual publik pun ikut berpartisipasi menebar ketakutan ini. Seorang filsuf dan teolog bahkan keluar dengan doktrin “minus malum toleratur ut maius tollatur” (setan yang lebih kecil dibenarkan untuk mengenyahkan yang lebih besar – the lesser evil is tolerated in order to remove the greater).
Masalahnya kemudian (sudah dapat diduga sebelumnya) adalah bahwa setan yang lebih besar itu tidak disingkirkan. Setan yang lebih besar itu justru dirangkul dan diajak tidur seranjang. Sekalipun demikian, saya toh mendengar juga pembelaan, “setan yang kecil ini harus merangkul yang besar untuk menjinakkannya.”
Yang kita lihat saat ini adalah persatuan yang kuat para elit. Mereka sangat toleran. Benar apa yang ditulis Koran Tempo dibawah ini. Untuk para elit, sekarang saatnya berbagi. Semua dapat bagian. Semua senang.
Atas beaya siapa? Jelas yang tidak dapat bagian adalah para jelata. Si Polan dan si Badu terus menerus cekcok. Dan para elit itu tidak menghentikan provokasinya.
Para provokator dan buzzer ini sudah menjadi kelengkapan untuk menjalankan pemerintahan. Merekalah yang memberi ‘penjelasan’ atas semua kebijakan para elit. Ketika mereka menghadapi kesulitan untuk korupsi, mereka menciptakan cerita polisi Taliban vs. polisi India di KPK. Mereka memberikan rasionalisasi mengapa KPK harus “dikontrol”(baca: dilemahkan). Fungsi pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada polisi dan kejaksaan, yang oleh publik dilihat sebagai dua sapu kotor untuk membersihkan rumah yang juga sudah berantakan.
Yan kita lihat adalah pengkhianatan para elit. Koalisi para elit untuk membohongi rakyat dan para jelata — dengan memecah belah hingga ke tingkat yang sangat emosional.
Para elit kita sangat tidak tertarik pada demokrasi. Mereka tidak tertarik pada perimbangan kekuasaan. Mereka tidak mau kekuasaan mereka dikontrol. Padahal tujuan dari demokrasi adalah memecah para elit agar mereka tidak bersatu mengangkangi rakyat.
Itulah sesungguhnya fungsi dari demokrasi. Dia menciptakan perimbangan kekuatan agar yang berkuasa bisa dikontrol. Elit pun terpilah menjadi dua bagian: yang memerintah dan yang beroposisi. Pihak oposisi memberikan alternatif atas apa yang dilakukan pemerintah.
Demokrasi itu mengharuskan pikiran sehat. Demokrasi itu mengandalkan persuasi, bukan provokasi. Demokrasi itu meminta akal sehat bukan akal busuk. Demokrasi bukan pemerintahan oleh mayoritas elit untuk memperdaya rakyat.
