KPK yang Berubah Jadi Mata-mata

- Advertisement -

Tahun 2015, Hasto Kristiyanto dalam sebuah wawancara bercerita tentang bahayanya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah Abraham Samad.

Cerita Hasto itu berawal saat Joko Widodo sedang diusung oleh PDIP sebagai calon presiden 2014. Dan salah satu yang berminat menjadi cawapresnya adalah Abraham Samad.

Dari sini saja kita bisa melihat bahwa godaan politik pada orang sekelas ketua KPK sangat besar. Apalagi ketika ia berhasil membangun citra lembaganya dengan tempelan “perang suci”. Betapa banyak orang yang mencintai Samad pada waktu itu.

Dan ketika akhirnya Jokowi memilih Jusuf Kalla sebagai Wakilnya, Hasto pun diminta untuk bertemu Samad memberitahukan bahwa posisi wakil sudah terisi.

Apa jawab Abraham Samad kepada Hasto?

“Ya, saya tahu, saya sudah melakukan penyadapan.” Dia juga bilang, “Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan.”

Mengerikan. Betapa Samad dengan rasa tanpa berdosa menggunakan hak menyadap pada KPK bukan untuk kepentingan memberantas korupsi, tetapi demi ambisi politiknya.

Meskipun Abraham Samad membantah cerita Hasto, dia tidak pernah mempolisikan Hasto karena fitnah. Samad mengandalkan konferensi pers untuk membersihkan namanya. Bermain opini, berlindung dicbalik jubah kesucian lembaganya.

Dan akhirnya dia jatuh juga, ketika sebuah foto yang diduga dirinya bersama seorang wanita beredar ke mana-mana.

Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa niat mulia KPK yang awalnya dibuat untuk memberantas korupsi di Indonesia, ternyata dipakai tangan-tangan politik demi kepentingan sebagian golongan.

- Advertisement -

Dan desas-desus semakin kuat bahwa fasilitas penyadapan itu juga dipakai untuk memantau ruang komunikasi Presiden, terutama saat pilpres berlangsung.

KPK sudah menjadi negara kecil di dalam negara Indonesia.

Siapa yang membuat KPK bisa begitu digdayanya? Ya, Undang-Undang yang dibuat oleh DPR.

UU waktu dibuat itu memang menjadikan KPK sebagai lembaga superbody, tak tersentuh, karena memang diperuntukkan untuk mengawasi semua lembaga negara dengan tujuan pemberantasan korupsi tanpa terkecuali.

KPK seperti anak singa yang kemudian mencoba memakan induknya, yaitu negara. Tidak ada tali kekang yang bisa menjinakkan, karena pada akhirnya remote di dalam KPK dipegang orang-orang ideologis yang memang punya mimpi untuk mengubah negara.

Dan sekarang, ketika masyarakat akhirnya sadar bahwa orang-orang di dalam KPK yang diidentifikasi sebagai “Taliban” itu memang punya niat buruk, perlawanan pun dimulai.

Perlawanan begitu masif yang terjadi sekarang ini karena cerita demi cerita busuknya di dalam KPK sudah bukan rahasia umum lagi. Karena itulah ketika akhirnya revisi UU KPK yang sudah diajukan oleh DPR sejak lama tapi mental terus, akhirnaya diterima.

Dulu Jokowi juga yang menentang revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR. Tetapi pada akhirnya dia sadar, KPK era sekarang sudah semakin tidak bisa dipercaya.

Membersihkan KPK dari kelompok radikal adalah upaya untuk mengembalikan marwah KPK sesuai cita-cita awal para pendirinya.

Seruput kopinya…