Prabowo Subianto kena lagi. Begitu kata seorang kawan saya, seorang Jokowers paruh-waktu bersorak gembira. Iya. Sesudah memancing kemarahan orang Boyolali, kali ini dia memancing kemarahan para pengemudi GO-JEK dan angkutan online lainnya.
Di tahun politik, segala sesuatu bisa diplintir. Masing-masing kubu saling mengintai kesalahan lawannya. Kadang kesalahan-kesalahan yang sepele dan remeh. Kubu Prabowo ribut ketika Jokowi ingin “nabok” pelaku fitnah yang mengatakan dia adalah PKI. Akhinya pemfitnah Jokowi ditahan dan akan diadili.
Baik kubu Prabowo maupun Jokowi sebenarnya anti-PKI. Keduanya berlomba menjadi paling anti. Lalu PKI-nya di mana? Nah itu dia. Tidak penting apakah PKI ada atau tidak. Yang penting adalah delusi atau khayalan ini tetap hidup.
Kemudian datanglah bagian yang paling sinis dari politik Indonesia. Aktivis lingkungan Budi Pego menentang tambang emas di daerahnya, Banyuwangi. Tanpa dia tahu, beberapa poster protesnya diisi gambar palu arit. Seperti Jokowi, Budi Pego difitnah. Namun Budi Pego hanya rakyat biasa, dia bukan Jokowi. Karena dia rakyat biasa, Budi Pego harus masuk penjara.
Politik Indonesia jadi seperti, meminjam istilah Gus Dur, anak TK. Kedua kubu tidak hanya berantem habis-habisan. Seringkali, ditengah-tengah berantem, mereka mengadu (wadul) ke pihak ketiga. Pidato Grace Natalie dari PSI tentang Perda Syariah, misalnya, seharusnya jadi ajang baik untuk berdebat tentang haluan Republik ini. Namun itu tidak terjadi. Pidato ini berakhir dengan laporan ke kepolisian. Kayak anak TK berantem, nangis, dan ngadu pada guru atau orang tuanya.
Dari sini kita melihat pidato Prabowo soal GO-JEK. Dalam pidatonya dia bilang, kalau jadi presiden, dia tidak mau anak-anak lulus SMA kerja sebagai pengemudi GO-JEK. Nah, seperti kasus Boyolali, pengemudi GO-JEK pun protes. Mereka mengorganisir (atau mungkin tepatnya: diorganisir) untuk protes kepada Prabowo. Mereka merasa terhina.
Kita mau beranjak sebentar dari rekayasa kemarahan yang sudah terlalu biasa kita lihat dalam politik. Coba kita bertanya: Benarkah pekerjaan Pengemudi ojek online ini akan berdampak seperti yang selama ini didengung-dengungkan?
Beberapa hari lalu, saya mendapati satu tulisan yang menarik di The Jakarta Post. Penulisnya mengingatkan bahwa pekerjaan mengemudi GO-JEK ini bisa menjadi perangkap untuk angkatan kerja Indonesia.
Penulisnya berargumen bahwa dalam jangka panjang pekerjaan ini bisa menjadi “skills trap” (perangkap keahlian/keterampilan). Maksudnya adalah bahwa pekerjaan ini sesungguhnya memerangkap orang untuk tidak memakai keahlian/keterampilan yang dia miliki. Seorang pengemudi GO-JEK akan selamanya menjadi pengemudi GO-JEK. Tidak ada lompatan yang lebih tinggi yang bisa dia capai karena menjadi pengemudi GO-JEK bukanlah karier.
Bahkan pekerjaan tukang, misalnya, adalah karier. Dan karier itu akan meningkat seiring dengan meningkatnya keahlian. Anda mulai dari Latjuba (Laden Tukang Batu—singkatannya dipaksakan banget ), misalnya, dari situ Anda mulai magang ke keterampilan lain, misalnya menjadi tukang kayu. Penghasilan Anda meningkat seiring dengan meningkatnya keahlian Anda.
Jika Anda menjadi pengemudi GO-JEK, keahlian apa yang meningkat?
GO-JEK adalah “gig economy” atau ekonomi yang memberi pekerjaan sementara bagi yang belum menemukan pekerjaan di sektor yang lebih stabil. Gig economy menjadi “stop gap” sebelum orang mendapatkan mendapatkan pekerjaan tetap. Dia tidak dimaksudkan untuk menjadi pekerjaan tetap.
Di sisi lain, konsep awal bisnis GO-JEK adalah konsep “sharing economy“. Idenya adalah bahwa menjadi pengemudi GO-JEK bukanlah pekerjaan utama. Dia sampingan, memanfaatkan ekses terbuang dari kendaraan dan waktu yang tidak terpakai. Ini adalah optimalisasi nilai ekonomis barang dan waktu. Ini sendiri mengandaikan bahwa ada yang kegiatan ekonomi yang pokok. Sharing economy hanya mengoptimalkan.
Memang harus diakui bahwa GO-JEK memberi ekonomi yang besar. Namun, kebesaran ekonomi ini sesungguhnya tidak dinikmati oleh pekerjanya. Hubungan industrial antara pekerja di sektor ini tidak sama dengan di sektor manufaktur, misalnya. Tidak ada jaminan kesehatan. Tidak ada asuransi kecelakaan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas alat produksi—pajak, pemeliharaan, dan penyusutan nilai kendaraan adalah tanggung jawab pekerja.
Tahukah Anda, berapa upah yang diterima pengemudi ojek online per kilometer? Hanya Rp 1.600 saja. Hingga saat ini, sekitar sejuta angkatan kerja Indonesia menggantungkan hidupnya dari pekerjaan ini.
Tentu, pekerjaan ini, seperti halnya pekerjaan lain, adalah pekerjaan yang mulia. Namun, harus ada diskusi yang serius tentang karakter pekerjaan ini dan konsekuensinya bagi ekonomi Indonesia. Juga konsekuensinya bagi lapangan kerja Indonesia.
Angka pengangguran kita boleh rendah (saat ini 5.1 persen). Namun, sepertiga dari angkatan kerja kita hanya bekerja paruh waktu atau underemployed. Itulah sebabnya, sekalipun angka pengangguran rendah, ekonomi kita tumbuhnya datar-datar saja.
Saya kira, di masa kampanye ini kita perlu memiliki diskusi serius tentang ekonomi kita (dan tentang hal-hal lain dalam hidup bernegara kita). Prabowo Subianto mungkin tidak menyampaikannya dengan baik. Namun, membingkainya sebagai sekadar penghinaan terhadap profesi pengemudi ojek online sungguh merendahkan esensi kampanye.
Kampanye adalah arena diskusi publik. Di sini gagasan dan informasi diadu. Pada akhirnya ini adalah satu-satunya kesempatan rakyat untuk membuat keputusan akan masa depan bangsa ini: siapa yang paling baik mengelola negara ini.
