Merespon banyaknya ketakutan yang dimiliki Indonesia dan warganya, saya mencoba untuk mengulas kembali sejarah yang menjadi momok mengerikan di Indonesia. Lucu, karena negara luas dengan padat penduduk ini masih saja takut dan termakan propaganda palsu. Mengapa kita perlu khawatir dengan lambang palu dan arit? Mengapa sentimen terhadap PKI masih saja laris? Hingga harus menyita buku apa pun yang berbau PKI dan Komunisma. Melihat kejadian ini, saya jadi teringat dengan kutipan yang ditulis oleh Indoprogress, yang dihasilkan dari wawancara dengan salah satu sejarahwan:
“Cita-cita tentang Indonesia yang demokratis, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, yang meniscayakan kebhinekatunggalikaan, sejak September 1965 terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa.” – Prof. John Roosa (Indoprogress, 2012).
Saya, Anda, dan sebagian dari kita lelap dalam sejarah –yang bisa jadi sebenarnya adalah salah–. Bangsa kita hidup dalam kedunguan lebih dari puluhan tahun lamanya, bahkan mengamini segala dogma yang seharusnya bisa dilawan. Banyak dari kita mempercayai sejarah yang salah pada buku-buku pelajaran di sekolah, pada linimasa sosial media, pada suara-suara di radio, pada koran-koran usang atau media lainnya, apa pun bentuknya.
Belasan tahun kita dicekoki sejarah yang sekali lagi, bisa jadi salah, namun sudah tertata rapi dalam kurikulum sekolah. Kita tumbuh dan berkembang pada kondisi di mana lingkungan mendukung pernyataan bahwa; Partai Komunis Indonesia itu yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S. Benarkah? Seperti hukum, kami butuh kepastian. Kepastian sejarah, tentunya.
John Roosa, seorang sejarahwan, dalam bukunya yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto berkata, “PKI adalah sebuah partai dengan anggota kurang lebih tiga juta orang. Kalua pemerintah bersikukuh bahwa PKI mengorganisasikan G30S, maka pemerintah harus mampu menjelaskan siapa yang di dalam PKI yang mengorganisasikan gerakan tersebut. Apakah tiga juta anggota partai secara keseluruhan bertanggung jawab? Ataukah sebagian? Atau hanya pimpinan partai? Apakah pihak pimpinan itu Central Comite atau Politbiro? Sepanjang masa kepemimpinan Soeharto pemerintah tidak pernah dengan telak mengidentifikasi siapa di dalam PKI yang bertanggung jawab. Malahan, dengan secara terus menerus menggunakan istilah ‘PKI’, masyarakat digiring untuk percaya bahwa bukan hanya seluruh tiga juta anggota partai yang bertanggung jawab, tetapi juga siapa pun yang berhubungan dengan partai, seperti para anggota organisasi sealiran (seperti Lekra) bertanggung jawab.”
Jadi, apakah G30S hanya merupakan dalih untuk Pembunuhan Massal? Lalu tujuan utama dari pembantaian massal itu apa?
John Roosa berkata pada wawancaranya dengan Indoprogress tahun 2012, mengenai tujuan utama pembunuhan massal, bahwa, “Represi terhadap gerakan nasionalis kiri (pengangkapan massal, penahanan massal) dan pembunuhan terhadap gerakan. Kalau represi, tujuan utamanya menghancurkan kekuatan petani, yang sedang mendukung proses land reform dan kekuatan buruh yang sedang mengambil alih banyak perusahaan milik modal asing. Kelompok Suharto mau membuktikan kesetiaannya kepada kampanye anti-komunis Amerika Serikat (AS), supaya AS membantu tentara bertahan lama sebagai penguasa. Suharto sadar bahwa rezim dia akan bergantung kepada bantuan finansial dari AS untuk memperbaiki ekonomi Indonesia.”
Gerwani; Perempuan Kambing Hitam & Upaya Pelurusan Sejarah
Upaya pelurusan sejarah terus dibangun. Pun dengan begitu, media turut ambil bagian dalam upaya ini. Misalnya saja, selama ini kita dibutakan sejarah mengenai Gerwani melalui propaganda pemerintah yang digambarkan sengat kejam, membunuh, mencungkil mata perwira, hingga menyileti kemaluan perwira serta menyiksa tujuh perwira di Lubang Buaya, berperilaku tidak senonoh serta merusak moral perempuan Indonesia. Melalui jalan terjal serta usaha pelurusan sejarah, media tengah massif memberitakan kebenaran yang sebenarnya terjadi terhadap Gerwani.
Dalam buku Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, John Roosa kembali menyatakan bahwa, “Visum et Repertum yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jasad tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya. Justru sumber inilah yang tidak diumumkan oleh pemerintah Suharto. Selain laporan visum tersembunyi hingga 1980-an ketika dokumen itu ditemukan ilmuan di Cornell University. Dari laporan itu kita cukup tahu bahwa apa yang dilaporkan media yang dikontrol Angkatan Darat pada akhir 1965 tentang bagaimana para perwira dibunuh ternyata palsu. Para perwira tersebut terbunuh oleh tembakan dan luka-luka tusukan bayonet; mereka tidak diiris-iris ribuan kali dengan silet, mata mereka tidak dicungkil dan mereka tidak pula dimutilasi. Jika kita berpegang pada laporan dokter, seperti yang saya pikir seharusnya demikian, maka kita harusnya berasumsi bahwa kisah tentang penyiksaan para perwira merupakan bagian dari propaganda perang urat syaraf Angkatan Darah terhadap PKI. Kita juga harus mempertimbangkan kisah-kisah apa tentang G30S dari rezim Soeharto yang palsu dan dokumen-dokumen lain mana yang telah disembunyikan dari pengelihatan kita.”
Jika bergantung pada sejarah –yang boleh dibilang– bersifat multitafsir, bisa jadi tulisan ini pun memiliki kekeliruan. Maka pembaca boleh mengritik, meluruskan atau lain sebagainya. Berdialektikalah dengan sejarah. Kalau sejarah adalah milik para pemenang, maka kita yang mempercayai itu akan selalu menjadi pecundang yang hidup dalam sejarah yang salah.
