Pemilu bukan hanya soal janji pembangunan infrastruktur, tetapi kini juga merambah dunia ekonomi digital. Dari panggung debat hingga kampanye media sosial, istilah seperti startup, UMKM digital, hingga AI mulai jadi jargon baru politisi.
Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2024), nilai ekonomi digital Indonesia sudah tembus US$ 82 miliar dan diprediksi mencapai US$ 150 miliar pada 2030. Angka ini tentu terlalu besar untuk diabaikan oleh kandidat politik.
Masalahnya, apakah janji soal “digitalisasi UMKM” benar-benar menyentuh lapangan, atau sekadar retorika untuk menarik suara anak muda?
“Kami akan memberikan akses digital untuk jutaan UMKM,” ujar salah satu kandidat dalam debat capres terakhir.Pernyataan ini terdengar meyakinkan, tapi tanpa literasi digital dan akses modal yang nyata, UMKM hanya akan jadi penonton dalam pesta ekonomi digital.
Faktanya, survei Katadata Insight Center (2025) menunjukkan bahwa hanya 32% UMKM yang benar-benar memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, sementara sisanya masih terkendala modal, teknologi, dan SDM.
Di sisi lain, politisi gemar menampilkan citra “melek digital” dengan kampanye di TikTok, live di Instagram, dan janji akses internet murah. Namun publik perlu bertanya: apakah semua ini untuk rakyat, atau sekadar strategi branding politik?
Ekonomi digital memang menjanjikan. Tetapi jika negara hanya sibuk menjadikan data dan platform sebagai komoditas politik, maka UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda akan tetap jadi korban narasi kosong.
‘Pemilu boleh saja berbalut jargon digital, tapi rakyat harus kritis: jangan hanya percaya janji “UMKM go digital” tanpa bukti nyata. Kita butuh pemimpin yang benar-benar mengerti bahwa ekonomi digital bukan sekadar tren, tapi masa depan bangsa.
