Prabowo Subianto membuat satu terobosan baru. Dia menggalang dana untuk kepentingan partainya, Gerindra, yang akan berlaga dalam Pilkada.
“Saya mohon bantuanmu, berapa banyak itu tergantung kemampuanmu. Kalau kau, katakanlah, mengirim Rp 5 ribu kami sudah terima kasih. Kalau bisa kirim Rp 10 ribu, Rp 20 ribu dan seterusnya akan sangat berarti,” demikian antara lain ujar Prabowo.
Dia kemudian menambahkan bahwa partisipasi kecil akan sangat berarti. “Bayangkan, Rp 20 ribu kalau disamakan adalah harga 1 kotak rokok atau dua buah mi instan. Dengan harga 2 buah mi instan atau dengan harga 1 kotak rokok, Saudara sudah bisa mengubah masa depan bangsa.”
Dia berandai, jika saja setengah dari pengikutnya di Facebook yang berjumlah 10 juta itu mau memberikan masing-masing Rp 20 ribu maka itu akan sangat berarti. Prabowo juga berjanji bahwa dana ini akan dikelola secara transparan.
Ongkos politik di negeri ini sangat mahal, keluhnya. Dia menyalahkan sistem politik yang membuat ongkos politik menjadi mahal. Karena itu, para kandidat yang hendak bertarung sangat tergantung pada penyandang dana. Mereka inilah yang kemudian akan menjadi parasit jika sang calon terpilih.
Keluhan Prabowo Subianto ini sangat absah. Pendanaan politik di negeri ini memang persoalan yang besar. Saya kira, langkah Prabowo yang kemudian menggalang sumbangan-sumbangan kecil (small donations) untuk membiayai partainya patut diapresiasi.
Demokrasi menuntut partisipasi. Dan, partisipasi itu tidak cukup hanya dengan datang ke kotak pemilihan dan memilih calon yang disukai. Partisipasi itu juga menuntut pengorbanan yang lebih jauh. Pemilih sebaiknya juga ikut mendanai calon yang diusungnya.
Mengapa? Bukankah mereka yang bertarung dalam pemilihan itu adalah orang-orang kaya? Bukankah biaya yang mereka keluarkan dalam pemilu akan bisa ditutupi nanti kalau mereka berkuasa?
Di sinilah letak kesalahan yang teramat fatal dalam memandang demokrasi. Mereka yang memiliki hak dalam demokrasi menyerahkan hak itu kepada kaum berduit. Atau bahkan lebih buruk lagi, mereka yang memiliki hak dalam demokrasi menjualnya dengan harga murah—bahkan seringkali hanya setara 10 bungkus Indomie, sebotol kecap, dan sekilo gula.
Politisi tentu akan menyambut gembira ‘pertukaran’ ini. Mereka tahu persis bahwa kebiasaan menyuap pemilih ini juga akan berakibat saat mereka berkuasa. Yakni bahwa mereka tidak akan mudah dikontrol. Jika semua politisi melakukannya, baik mereka yang duduk di eksekutif dan legislatif—plus yudikatif yang juga bisa dikendalikan dengan uang—tamatlah sistem demokrasi itu.
Banyak orang menyalahkan demokrasi. Mulai dari jenderal (mereka inilah yang paling banyak mengeluh) hingga ke rakyat biasa. Semua mengeluhkan demokrasi yang ribut dan tidak membawa ke arah kemakmuran dan kesejahteraan. Yang ada malah institusionalisasi permalingan. Kita memilih maling untuk mengatur hidup hidup bersama kita.
Bahkan maling itu kadang membentuk kartel untuk mengontrol dan memperbesar kekuatan tawar-menawar mereka. Kadang mereka dikuasai oleh orang kuat yang didukung sanak keluarganya. Nepotisme tumbuh subur di dalam demokrasi. Bapak mantan Bupati, ibu jadi bupati, anak Ketua DPRD. Itu soal biasa. Tepatnya, kita menganggapnya sebagai hal biasa.
Kemudian, muncul tawaran: Mengapa bukan orang kuat model Soeharto dulu? Seingat saya, tawaran inilah yang sebelum ini muncul dari Prabowo Subianto. Dia memproyeksikan diri sebagai pemimpin yang kuat, tegas, tanpa tedeng aling-aling. Banyak orang ngeri membayangkan kemungkinan dia menjadi presiden (termasuk saya).
Masalahnya, orang kuat, seperti yang kita saksikan pada Soeharto, dia tidak bisa dikontrol. Dia sesungguhnya tidak berbeda dari pora oligarkh yang banyak kita jumpai sekarang ini menjadi penguasa-penguasa lokal. Lebih buruk lagi, memperkaya dirinya dan keluarganya tanpa ada yang bisa mengontrol. Hingga sekarang pun kekayaan itu masih bisa dipakai oleh anak-anaknya untuk membangun partai keluarga.
Demokrasi membutuhkan partisipasi. Dan partisipasi akan membuat kedua belah pihak, baik yang dipilih maupun yang memilih, merasa terikat dalam tanggung jawab. Jika Anda memilih sesuai apa yang Anda pikir baik, di tengah jalan Anda berhak menuntut orang yang Anda pilih kalau Anda pikir dia menyeleweng. Tidak demikian halnya jika Anda membiarkan suara Anda dibeli dengan sepuluh bungkus Indomie.
Persis ketika Anda menerima pemberian itu, Anda memberikan cek kosong kepada orang yang Anda pilih. Anda tidak berhak menuntut apa pun dari dia karena Anda sudah dibayar lunas ketika menaikkan dia.
Akan lebih baik kalau orang yang Anda pilih itu maju bertarung dalam pemilihan atas biaya Anda. Sekarang ini pun banyak orang bertarung di pemilu dengan biaya orang lain. Bedanya, mereka maju dengan dukungan segelintir penguasa uang yang luar biasa kuat. Ketika berkuasa, mereka inilah yang disebut oleh Prabowo Subianto sebagai ‘parasit’ itu.
Demokrasi adalah partisipasi. Namun bukan melulu partisipasi individu. Demokrasi adalah tindakan kolektif untuk memajukan kepentingan bersama. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya membutuhkan dukungan suara Anda, tetapi juga sumberdaya Anda (uang dan tenaga) dan pikiran Anda (deliberation).
Sekali lagi, langkah Prabowo Subianto ini patut diapresiasi. Kabarnya, satu hari pertama saja, dia sudah berhasil mengumpulkan Rp 88 juta. Cukupkah jumlah itu? Sangat jauh. Saya mendengar bahwa untuk menjadi Bupati di daerah miskin saja butuh Rp.5 miliar.
Selain itu, seperti di Amerika Serikat, pengumpulan donasi kecil ini biayanya sangat besar. Pihak yang mau menggalang dana ini harus melakukan kampanye penggalangan dana. Kampanye ini sendiri membutuhkan dana sangat besar. Ada estimasi bahwa kampanye untuk menggalang dana ini pengeluarannya sebesar 60-70 persen dari dana yang berhasil digalang.
Namun mengapa politisi di Amerika mau melakukannya? Yang dipentingkan dalam donasi kecil itu bukan jumlah yang berhasil digalang. Namun data dari pemberi donasi. Hampir pasti untuk menyumbang mereka harus melampirkan email, nomor telepon, atau alamat rumah mereka, yang akan dikirimi tanda terima. Semua alamat inilah yang penting. Dengan alamat itu, saluran komunikasi dibuka.
Sekali Anda memberikan sumbangan, Anda akan menerima permintaan sumbangan (solicitation) terus menerus. Ada saja cara untuk membangkitkan gairah (passion) Anda untuk menyumbang. Satu peristiwa atau ujaran dari lawan politik yang diperkirakan akan membuat Anda marah akan diikuti dengan permintaan sumbangan. Seperti misalnya, kebijakan “zero tolerance” dalam imigrasi yang dilakukan Donald Trump, yang memisahkan anak-anak dari orang tuanya, hampir pasti politisi dari Partai Demokrat akan mengirim email dan surat yang isinya: sekaranglah waktunya menyumbang untuk mengalahkan kebijakan setan dari Trump.
Dengan memperhatikan bagaimana rumitnya pengumpulan donasi kecil ini berjalan (membutuhkan investasi dalam teknologi yang relatif mahal), kita boleh mempertanyakan apa yang sesungguhnya menjadi motivasi Prabowo Subianto.
Kalau saya boleh berspekulasi, tindakan ini tidak lebih dari sebuah “political gimmick” yang bertujuan menarik perhatian. Jika lima juta followers Prabowo di Facebook memberikan Rp.20 ribu seorang, akan terkumpul uang Rp.100 miliar. Itu cukup membeayai 50 calon bupati di daerah miskin! Atau, mungkin hanya cukup untuk membiayai pemilihan gubernur di Bali. Pilgub di daerah besar seperti Jawa Timur konon butuh lebih dari Rp.500 miliar.
Sekali pun demikian, saya berharap langkah ini ditiru oleh politisi lain. Menurut saya, selain didukung rakyat, politisi juga harus dibiayai pemilih. Adalah sebuah skandal jika sebagai politisi Anda mendapat jabatan dari membeli suara pemilih dengan memakai uang dari pengijon politik Anda. Namun itulah yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Demokrasi rusak karena kita menolak untuk berpartisipasi di dalamnya.
