Presiden Jokowi memberikan grasi untuk I Nyoman Susrama. Dia adalah otak pembunuhan wartawan Jawa Pos Radar Bali, Anak Agung Gede Narendra Prabangsa.
Susrama adalah adik dari Bupati Bangli, Bali, I Nengah Arnawa, yang saat pembunuhan itu terjadi, tengah berkuasa. Susrama diberitakan marah karena Prabangsa kerap menulis ketidakberesan proyek di Dinas Pendidikan. Dia adalah kontraktor proyek itu.
Prabangsa dibunuh pada 11 Februari 2009 oleh sembilan orang. Cara pembunuhan Prabangsa juga sangat sadis. Tangannya diikat dan kepalanya dihajar dengan kayu beramai-ramai hingga remuk. Mayatnya dibuang ke laut dekat pelabuhan Padangbai.
Sebelum pembunuhan ini terungkap, sempat diedarkan isu bahwa Prabangsa dibunuh karena urusan perselingkuhan. Tuduhan yang keji, yang bertujuan untuk membunuhnya dua kali.
Prabangsa meninggal karena menjalankan profesinya, yakni memberikan informasi dan mengungkap ketidakberesan. Profesi sederhana, yakni sebagai reporter/wartawan.
Di persidangan terbukti bahwa Susrama adalah otak dibalik pembunuhan itu. Dia dijatuhi hukuman mati. Namun kemudian diubah menjadi hukuman seumur hidup.
Kini administrasi pemerintahan Jokowi mengubah hukuman itu menjadi hukuman 20 tahun. Mungkin sebentar lagi Susrama bisa bebas. Dia bisa mendapat remisi dan potongan-potongan hukuman.
Saya tidak ingin partisan. Tapi pemberian grasi ini mengusik nurani saya. Mengapa grasi ini harus diberikan? Apa yang istimewa dari orang seperti Susrama? Hanya karena dia separtai dengan Presiden?
Sungguh sulit saya menerima kalau alasannya adalah alasan kemanusiaan. Apakah manusiawi caranya membunuh Prabangsa?
Saya masih punya masalah dengan Keppres 51/2004 tentang Reklamasi Teluk Benoa. Administrasi pemerintahan Jokowi tidak juga mencabutnya. Gelombang protes sudah berlangsung lima tahun.
Salahkah kalau saya sangat kecewa? Saya pernah memilihnya menjadi presiden. Jika sekarang saya tidak memilihnya, bukan berarti saya harus memilih Prabowo. Untuk saya, dalam situasi sekarang ini, keduanya sama saja. Tidak ada beda antara Jokowi dan Prabowo.
Salah satu dari keduanya akan menang. Itu jelas.
Sebelum Pilpres ini selesai, saya mendeklarasikan diri untuk menjadi oposisi. Itu pilihan nurani yang menurut saya bisa saya pertanggungjawabkan baik secara moral maupun rasional.
Saya kira, sangat jelas ya. Kita akan memilih Presiden. Dari beberapa komentar, saya melihat ada desakan untuk menelusuri siapa pejabat yang membekingi pemberian grasi ini.
Untuk itu, BERHENTILAH memberikan permakluman dan permaafan kepada Jokowi. BERHENTILAH mengatakan bahwa ini adalah kesalahan bawahannya. BERHENTILAH membikin alasan bahwa dia berada pada posisi sulit karena harus mengakomodasi banyak kepentingan dan membuat kompromi dengan para fundamentalis Orde Baru.
Jokowi adalah Presiden. Dia adalah eksekutif utama negeri ini. Dia yang bertanggungjawab atas seluruh jalannya pemerintahan. Mintalah tanggungjawab kepada siapa yang seharusnya memikul tanggungjawab. Jangan memberikan permakluman dan permaafan.
Demokrasi adalah soal akuntabilitas, yakni bahwa penguasa harus bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya. Prabowo sudah gagal dalam soal akuntabilitas ini bahkan sejak dia belum terpilih menjadi presiden. Jadi, untuk saya, tidak alasan rasional maupun moral apapun untuk memilihnya.
