Salah satu titik tumpu penyelenggaraan pembangunan desa adalah perangkat desa, dari mulai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur) Desa, dan lain-lain.
Desa yang maju punya korelasi dengan kualitas perangkat desa. Semakin bagus kapasitas dan daya inovasi perangkat desa akan mendorong percepatan pembangunan desa, demikian sebaliknya.
Jika itu ditambah dengan topangan mutu warga yang juga baik, maka dipastikan kemajuan desa menjadi sebuah keniscayaan. Kapasitas manusia itu melampaui kepentingan kelebihan pada sumber-sumber pembangunan lain, misalnya ketersediaan sumber daya alam dan akses terhadap pasar.
Ragam desa yang sekarang melesat perkembangannya karena didukung oleh aparat desa yang cakap tersebut, bukan semata karena adanya Dana Desa. Keberadaan Dana Desa hanyalah stimulan, sedangkan partisipan gerakan tetap berhulu kepada perangkat dan warga desa yang berdaya.
Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 11 Januari 2019, saya berkunjung dan berdiskusi di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali. Saya berbincang dengan Kades (Pak Kadek Sukarma); Kepala Dinas Kabupaten Badung; dan dengan sahabat baik saya, Pak I Ketut Lihadyana (yang sekaligus juga sebagai Kepala Dinas PMD Provinsi Bali), dan banyak lainnya. Desa ini istimewa karena telah memiliki layanan publik yang unggul.
Desa Punggul menjadi rujukan tiap kali perbincangan mengarah kepada isi pelayanan publik desa di Bali. Jika warga ingin mengurus sesuatu, misalnya surat keterangan domisili, cukup buka aplikasi di HP (mobile phone) dan pilih menu yang diinginkan. Begitu tiba di kantor desa, maka surat itu tak sampai 5 menit sudah di tangan: tanpa antre. Kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada warga desa menjadi ideologi kerja.
Di luar itu, Desa Punggul punya jejak yang tangguh dalam membangun literasi warga. Sekujur wilayah desa telah dialiri sinyal internet sehingga penduduk bisa mengakses informasi secara gratis untuk aneka keperluan. Warga yang tamat sekolah dan belum berkarya difasilitasi pelatihan yang dikerjasamakan dengan perusahaan sampai bisa bekerja.
Angka pengangguran dan kemiskinan sangat rendah di desa itu karena pemerintah desa ada di tengah-tengah persoalan warga. Demikian pula, Balita masuk ke PAUD secara leluasa. Sekolah ini bukan cuma tanpa bayar, tapi anak-anak juga dapat fasilitas antar-jemput gratis. Kualitas warga telah dourus sejak kecil (Balita).
Gabungan dari aneka cara itulah yang menyebabkan di Desa Punggul saat ini tinggal 18 warga saja yang tergolong miskin. Lebih dari itu, seperti halnya desa-desa (pakraman/desa adat) di Bali pada umumnya, desa ini juga merawat tradisi adat: budaya menyala.
Tak lama setelah berkunjung ke Desa Punggul tersebut, saya memenuhi undangan dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PusteK) UGM pada 30 Januari 2019 untuk mendiskusikan isu strategis, yakni pembangunan kawasan perdesaan. Saya antusias hadir ke sini setidaknya karena dua hal: sejarah lembaga studi PusteK dan topik bedah buku ini.
PusteK merupakan lembaga kajian lama yang dulu hampir melekat dengan nama Prof. Mubyarto, yang sejak saya kuliah hampir seluruh bukunya saya beli dan baca. Prof. Mubyarto nyaris identik dengan ekonomi kerakyatan dan ekonomi Pancasila. Keduanya jadi identitas beliau.
Ekonomi kerakyatan merupakan jantung ekonomi negara yang sejak sebelum proklamasi sudah banyak dikupas oleh para pendiri bangsa, khususnya Bung Hatta. Pembangunan desa tentu saja amat dekat persinggungannya dengan ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, pembangunan kawasan perdesaan merupakan bahasa baru pembangunan desa. Desa-desa mesti dipandu melakukan kolaborasi untuk meninggikan derajat gerakan pembangunan dan pemberdayaan, khususnya di bidang ekonomi. 4-5 tahun ini desa masih fokus untuk membangun kedaulatan dan menegakkan pembangunan, namun pada tahap berikutnya mesti memperdalam pembangunan pada level kawasan (perdesaan).
Di forum ini saya bersama dengan sahabat lama, Prof. Catur Sugiyanto; Prof. Heddy Shri Ahimsa (Guru Besar Antropologi UGM); suhu statistik/matematika yang bukunya wajib kami pegang semasa mahasiswa, Pak Dumairy; Dr. Ambar Pertiwiningrum; dan Bupati Kulonprogo yang amat visioner dan ideologis, dr. Hasto Wardoyo. Diskusi selama kurang lebih 2,5 jam berjalan dengan bening dan memberikan banyak pijar untuk pendalaman pembangunan kawasan perdesaan tersebut.
Acara tak berhenti di situ. Usai diskusi saya langsung menuju Desa Panggungharjo (Bantul) untuk bertemu dengan Mas Wahyudi Anggoro Hadi (Kades) dan warga desa berbagi cerita tentang pemanfaatan Dana Desa dalam 4 tahun terakhir.
Desa Panggungharjo pada akhir 2017 pernah menjadi tuan rumah acara “Rembug Desa Nasional” dengan menghadirkan ribuan kepala desa, pegiat desa, pejabat pemerintah, akademisi, dan lain sebagainya. Pemilihan desa ini sebagai tuan rumah acara tentu bukan tanpa pertimbangan yang masak, salah satunya adalah keberdayaan desa dalam menggerakkan warga untuk terlibat penuh dalam pembangunan desa.
Peran Kades amat vital di desa itu karena kecakapan pengetahuan, keluasan jaringan, dan komitmen pemberdayaan. Tiga perkara tersebut menjadi pusat pergerakan pembangunan desa, di samping keterlibatan penuh warga desa.
Desa Panggungharjo merupakan salah satu teladan dalam pembangunan karena telah membangun sistem data dan informasi yang lengkap (kependudukan, ekonomi, dan lain-lain), aplikasi pelayanan publik, kinerja Bumdes yang gemerlap, dan menjadi salah satu dari 157 desa “unicorn” (memiliki PADesa di atas Rp 1 miliar). Bumdes di desa ini telah menyerap lebih dari puluhan tenaga kerja, yang sebagian adalah warga difabel, lansia, pemuda putus sekolah, perempuan kepala keluarga, dan lain-lain.
Orientasi Bumdes bukan semata mencari laba, namun menjalankan misi sosial bagi kepentingan warga. Salah satu unit usaha Bumdes adalah “Kampoeng Mataraman” yang hendak menghadirkan budaya dan sumberdaya lokal sebagai identitas desa, khususnya sandang, pangan, dan papan. Makanan yang disuguhkan adalah khas desa, demikian juga rumah/bangunan yang disediakan (baca: limasan). Mereka juga punya Bundes Panggung Lestari yang fokus kepada usaha pengolahan sampah. Bahkan usaha ini sudah dirintis sebelum ada Dana Desa.
Desa Punggul dan Panggungharjo menjadi inspirasi bagi desa-desa di seluruh Nusantara tentang pentingnya faktor kepemimpinan (perangkat desa) dalam pembangunan desa. Saya sebut saja realitas ini dengan istilah: Tuah Kepala Desa.
Kadek Sudarma di Desa Panggul memimpin langsung pembangunan manusia dari sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, pekerjaan warga turut dipikirkan agar mereka bisa hidup bermartabat, bukan sekadar tidak melarat. Foto besar Pak Jokowi (dengan latar hitam dan kutipan ucapan yang bertenaga) ditaruh di banyak ruang kantornya sebagai motivasi kerja.
Sementara itu, Wahyudi berdiri di depan untuk menggerakkan warga membangun desa dengan segala sumber daya yang dipunyai. Aneka potensi pangan dan budaya desa dikembangkan menjadi komoditas yang punya nilai ekonomi, bahkan sampah sekalipun. Seluruh warga marjinal dilibatkan secara utuh. Hasilnya adalah pembangunan yang inklusif, desa nyaman dan tenteram. Buku karya Wahyudi yang diberikan ke saya di ujung pertemuan menjadi bukti tentang pengetahuan dan cintanya kepada desa.
