Pemerintah AS tengah melakukan perombakan besar-besaran, dan Presiden Donald Trump berencana memangkas jajaran birokrasi secara drastis. Targetnya? Hampir seluruh pegawai pemerintah—lebih dari 2 juta orang yang selama ini menjadi tulang punggung administrasi negara. Namun, Trump ingin mereka pergi secepat mungkin. Untuk memperlancar rencananya, ia menawarkan sebuah kesepakatan: mereka yang bersedia mengundurkan diri sekarang akan menerima kompensasi delapan bulan gaji. Langkah ini dikemas sebagai “keluar secara sukarela,” tetapi pada kenyataannya, ini adalah pemecatan massal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump tampaknya bertekad merombak wajah pemerintahan AS seperti yang dikenal selama ini.
Sebagai bagian dari strategi ini, seluruh pegawai negeri sipil yang berstatus tetap telah menerima email resmi yang menjelaskan program pengunduran diri tertunda. Pemberitahuan ini ditujukan tidak hanya bagi mereka yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga bagi pegawai di sektor pendukung seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi. Intinya, tidak ada yang terlewat. Dalam email tersebut, Trump memberikan tenggat waktu hingga 6 Februari. Jika mereka memilih untuk mengundurkan diri sebelum tanggal itu, mereka akan mendapatkan delapan bulan gaji beserta tunjangan. Selain itu, mereka akan langsung dibebastugaskan, sehingga tak perlu lagi masuk kerja. Prosedurnya dibuat sesederhana mungkin—mereka hanya perlu membalas email dengan satu kata: “RESIGN.”
Gedung Putih menggambarkan paket pesangon ini sebagai tawaran yang sangat murah hati. Namun, tidak semua pegawai pemerintah terkena dampaknya. Beberapa kelompok dikecualikan dari skema pemecatan ini, termasuk personel militer, pejabat imigrasi, staf keamanan nasional, dan pekerja pos. Untuk saat ini, pekerjaan mereka masih aman. Namun, bagi jutaan pegawai lainnya, Trump telah menetapkan target yang jelas: mereka harus pergi.
Pemerintahan Trump memperkirakan bahwa sekitar 10% dari total pegawai federal—sekitar 200.000 orang—akan menerima tawaran ini. Jika prediksi itu benar, pemerintah berharap dapat menghemat hingga 100 miliar dolar. Tetapi bagaimana dengan mereka yang menolak mengundurkan diri? Trump tidak akan tinggal diam. Email yang dikirim kepada para pegawai secara gamblang menyebutkan konsekuensi yang menanti mereka yang memilih bertahan. Salah satu bagian email berbunyi:
“Kami tidak dapat memberikan jaminan penuh atas kepastian posisi atau lembaga tempat Anda bekerja. Namun, jika posisi Anda dihapuskan, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat.”
Kata-katanya mungkin terdengar sopan, tetapi pesannya sangat jelas: tinggalkan pekerjaan Anda sekarang dengan pesangon, atau bersiaplah dipecat tanpa jaminan apa pun. Email ini kini telah tersedia di situs web pemerintah untuk diakses publik. Lebih dari sekadar pemberitahuan, email ini bahkan dilengkapi dengan rancangan surat pengunduran diri yang siap digunakan oleh para pegawai. Salah satu pernyataan dalam surat itu berbunyi:
“Saya yakin dengan keputusan saya untuk mengundurkan diri, dan pilihan saya untuk mengundurkan diri sepenuhnya sukarela.”
Judul email ini adalah “A Fork in the Road.” Jika ini terdengar familiar, itu karena Elon Musk pernah menggunakan strategi yang sama ketika ia merombak Twitter sebelum mengganti namanya menjadi X. Musk mengirim email dengan judul serupa, menawarkan ultimatum kepada para pegawainya: hanya mereka yang “sangat berdedikasi” dan siap bekerja dalam jam panjang serta tekanan tinggi yang akan dipertahankan. Sementara itu, mereka yang tidak menyetujuinya dipecat dengan pesangon tiga bulan gaji. Kini, strategi yang sama digunakan untuk merampingkan birokrasi AS—dan taruhannya jauh lebih besar.
Kini, Elon Musk berada di garis depan dalam upaya Trump untuk “merampingkan” pemerintahan AS. Ia telah ditunjuk sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), sebuah lembaga baru yang dirancang untuk memangkas birokrasi. Ketika Trump mengumumkan penunjukan Musk, ia secara tersirat menegaskan bahwa pegawai federal akan menjadi sasaran utama.
“Saya akan membentuk komisi efisiensi pemerintah yang akan melakukan audit keuangan dan kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pemerintahan federal. Komisi ini akan memberikan rekomendasi untuk reformasi besar-besaran. Kita harus melakukan ini—kita tidak bisa terus seperti ini!”
Trump berjanji akan membawa perubahan drastis, dan kini ia menepati janjinya dengan memangkas pegawai pemerintah dalam jumlah besar. Sejak hari pertama menjabat, ia sudah mengambil langkah-langkah untuk melemahkan birokrasi. Salah satu langkah pertamanya adalah menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang secara langsung berdampak pada pegawai federal. Ia mulai dengan membekukan perekrutan, lalu melarang kerja jarak jauh, mewajibkan semua pegawai federal untuk kembali bekerja di kantor. Tak berhenti di situ, ia juga menerbitkan perintah eksekutif yang mengubah klasifikasi beberapa pegawai federal, membuat mereka lebih mudah dipecat. Kini, ia melancarkan serangan terakhir—memaksa mereka keluar secara massal.
Tapi apa sebenarnya alasan Trump menargetkan pegawai pemerintah? Menurut para pengamat, Trump ingin menggantikan mereka dengan orang-orang yang loyal—mereka yang tidak akan menentang perintahnya. Mereka berpendapat bahwa ia lebih mengutamakan kesetiaan dibandingkan kinerja. Lagi-lagi, ini mencerminkan strategi Elon Musk. Baru-baru ini, Musk telah mengejek pegawai federal di X, mendesak mereka untuk segera mengetik surat pengunduran diri mereka—seolah itu semudah itu.
Namun, memecat pegawai pemerintah jauh lebih rumit dibandingkan dengan memberhentikan pekerja di sektor swasta. Tidak seperti pegawai perusahaan, pegawai federal yang memiliki status tetap dilindungi oleh hukum. Anda tidak bisa begitu saja memberikan surat pemecatan dan mengharapkan mereka pergi.
Akibatnya, seperti banyak kebijakan Trump lainnya, keputusan ini kemungkinan besar akan menghadapi tantangan hukum. Serikat pekerja federal terbesar di AS sudah mulai melawan. Para kritikus berpendapat bahwa Trump sedang mengaburkan batas antara pegawai negeri dan pejabat politik. Dengan secara sistematis membongkar sistem pegawai negeri, ia juga menghilangkan perlindungan yang memungkinkan pegawai karier melaporkan penipuan, pemborosan, penyalahgunaan, serta aktivitas ilegal dalam pemerintahan.
Sejak menjabat, Presiden Trump telah bertarung di banyak front. Ia telah berselisih dengan lawan politiknya, menantang sekutu Amerika di luar negeri, dan kini ia sedang memecat pegawai pemerintahnya sendiri. Ini adalah pertempur Mengapa sebenarnya Trump begitu agresif menargetkan pegawai pemerintah? Para analis meyakini bahwa tujuannya adalah menggantikan mereka dengan orang-orang yang lebih loyal—bukan mereka yang akan mempertanyakan kebijakannya. Dengan kata lain, Trump lebih mengutamakan kesetiaan dibandingkan kompetensi. Ini bukan hal baru; justru mencerminkan strategi Elon Musk. Baru-baru ini, Musk bahkan mengejek pegawai federal di X, mendorong mereka untuk segera mengetik surat pengunduran diri mereka—seolah hal itu semudah menekan satu tombol.
Namun, memecat pegawai pemerintah tidaklah semudah memberhentikan pekerja di sektor swasta. Berbeda dengan karyawan perusahaan yang bisa dipecat dengan pemberitahuan singkat, pegawai federal dengan status tetap memiliki perlindungan hukum yang kuat. Mereka tidak bisa begitu saja disingkirkan dengan satu surat pemecatan.
Seperti banyak kebijakan Trump lainnya, langkah ini hampir pasti akan menghadapi tantangan hukum. Serikat pekerja federal terbesar di AS sudah menyatakan perlawanan. Para kritikus memperingatkan bahwa Trump sedang berusaha mengaburkan batas antara pegawai negeri dan pejabat politik. Dengan membongkar sistem birokrasi secara sistematis, ia juga menghilangkan perlindungan yang memungkinkan pegawai karier melaporkan korupsi, pemborosan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik ilegal dalam pemerintahan.
Sejak awal masa jabatannya, Trump telah bertarung di berbagai medan. Ia berseteru dengan lawan politiknya, menantang sekutu lama Amerika di luar negeri, dan kini ia melancarkan serangan ke dalam—menyingkirkan pegawai pemerintahnya sendiri. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah pertempuran yang berpotensi semakin memecah Washington—dan seluruh negeri.
