Sabtu, April 24, 2021

TNI dan Penegakan Hak Asasi Manusia [71 Tahun TNI]

Setelah Panama Papers Makan Korban

Warga mendemo Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson di Reykjavik, Islandia, Selasa (5/4). ANTARA FOTO/REUTERS/Stigtryggur Johannsson. Panama Papers mulai makan korban. Perdana Menteri Islandia Sigmundur...

HMI dan Kongres 3 Miliar

Puthut EA, penulis dan pemilik Mojok.co, hari ini menohok Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan tulisannya yang satir. Ini cuma satu dari sekian banyak cibiran...

Mengingat Mantan

Presiden ke-6 Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ani Yudhoyono, bersalaman dengan Bupati Jepara Ahmad Marzuki (kanan) di Jepara,...

Geger Brexit, Populis Kanan Eropa, dan Indonesia

Referendum British Exit atau Brexit, di mana rakyat Britania Raya harus memutuskan keluar (leave) atau tetap (remain) di Uni Eropa, telah diputuskan pada 23...
Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

71-tni
Prajurit TNI berbaris pada peringatan HUT ke-71 TNI di Kodam IV/Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/10). ANTARA FOTO/R. Rekotomo/

Menginjak usianya yang ke-71 tahun, 5 Oktober 2016, Tentara Nasional Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia. Selain menjalankan fungsi pokok sebagai alat pertahanan dan keamanan negara dan penjaga kedaulatan negara, TNI adalah aktor strategis negara dalam menjalankan kewajibannya, terutama melindungi dan menegakkan HAM.

Kewajiban yang diemban TNI itu tidaklah berlebihkan, karena TNI mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan kewenangan untuk itu, serta diberikan instrumen yang vital berupa peralatan dan perlengkapan tempur untuk melindungi rakyat.

Meskipun TNI sudah mulai melakukan reformasi kelembagaan supaya lebih menjadi militer yang profesional dan bersahabat dengan masyarakat sipil, tetap saja kesan militerisme dan tindakan oknum TNI yang arogan masih banyak ditemui.

Dibandingkan dengan pola pelanggaran HAM yang dilakukan secara aktif oleh oknum TNI di era sebelum reformasi, misalnya dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki Komnas HAM, di era terkini peran TNI dalam konteks dugaan pelanggaran HAM cukup berbeda.

TNI tidak lagi menjadi aktor utama, namun dalam dugaan pelanggaran HAM, TNI dinilai dalam posisi berkontribusi atau dilibatkan di dalamnya. Hal ini terutama karena kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban domestik telah beralih ke Polri.

Dengan begitu, yang terjadi adalah TNI diseret untuk melakukan operasi yang bukan menjadi tugas pokok dan fungsi utamanya. Akibatnya, TNI tidak jarang terlibat konflik dengan masyarakat, khususnya berkaitan dengan konflik agraria. Hal ini, misalnya, terjadi di Rumpin Bogor, Medan, Surabaya, Magetan, Kebumen, dan tempat lainnya.

TNI berhadapkan dengan masyarakat karena merasa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan aset negara berupa tanah, meskipun proses klaim atas legailitas tanah tersebut perlu diuji.

TNI tidak jarang masih melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil sebagaimana terjadi dalam konflik tanah di Medan beberapa waktu lalu. Selain itu, masih banyak oknum TNI yang diduga terlibat dalam pengamanan perusahaan di antaranya di bidang perkebunan dan kehutanan. Juga, dalam operasi penggusuran sebagaimana marak terjadi di Jakarta, TNI melibatkan diri dengan alasan diperbantukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat 2 huruf b, khususnya angka 9 terkait dengan operasi militer non-perang dengan membantu pemerintah di daerah dan angka 10 untuk membantu tugas Polri, menjadi ketentuan yang rawan disalahgunakan. Ketentuan itu harus diperjelas dan dibatasi agar TNI tidak masuk dalam ranah yang tidak menjadi kewenangannya.

Menjadikan TNI yang profesional tentu membutuhkan komitmen dan kebijakan negara yang kuat dan konsisten, seiring dengan kepentingan besar untuk menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman fisik dan non-fisik.

Profesionalitas harus dibangun paralel dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas anggota TNI sesuai bidangnya masing-masing serta wawasan atas HAM. Hal itu harus disertai dengan modernisasi alat utama sistem pertahanan yang mumpuni sehingga mampu menjaga kedaulatan wilayah dengan maksimal dan disegani kawan maupun lawan.

Kesejahteraan anggota TNI harus terus ditingkatkan dan diperbaiki untuk meminimalisasi oknum yang bisa mengambil pekerjaan sampingan atau side job yang menganggu fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Jaminan atas pendidikan, tempat tinggal, dan kesehatan bagi anggota TNI dan keluarganya juga harus dipastikan, termasuk bagi para purnawirawan.

Di usia yang semakin dewasa, TNI harus mampu melakukan repositioning fungsi dan tugasnya agar tidak lagi terjebak dalam operasi (misalnya penggusuran) yang justru akan menjauhkan TNI dengan rakyat dan melemahkan reputasi TNI.

Mata rantai senioritas TNI tidak bisa dipungkiri melemahkan anggota TNI ketika berhadapan dengan para seniornya yang sudah purna tugas. Tidak sedikit mantan pimpinan TNI yang saat ini memiliki perusahaan, menjadi komisaris, dan menduduki posisi strategis di berbagai perusahaan besar di pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan properti.

Untuk itu, perlu disusun dan ditegakkan kode etik dan peraturan Panglima TNI untuk mengatasi fenomena yang marak terjadi ini demi menegakkan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law).

Akhirnya, dirgahayu TNI, semoga konsisten dan tetap menjadi tentara rakyat dan pelindung HAM.

Avatar
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.