Senin, Mei 17, 2021

Komunitas LGBT: Terdakwa atau Korban?

Kendeng: Solidaritas dan Nalar yang Menjalar dalam Omerta

"Huuu... pernah dengar Indonesia Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli huuu... begitu huuu... begitu."   Sajak di atas...

Anies-Sandi versus PKL Tanah Abang

Menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Tanah Abang adalah salah satu masalah sosial yang kini tengah menjadi concern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah sempat...

Menimbang Infrastruktur yang Berkeselamatan

Ambrolnya begesting tol Bekasi – Kampung Melayu (Becakayu) mendorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan moratorium pembangunan konstruksi insfrastruktur elevated (layang) guna...

Cerita Muhammad Ali Memukul “KO” Teroris

Inilah kisah tentang Muhammad Ali. Meski identik dengan olahraga kekerasan (tinju) dan ucapan yang provokatif, Ali memiliki hati yang lembut dan pandangan keislaman yang...
Avatar
Bagong Suyanto
Guru Besar di Departmen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Bisa dipastikan tidak ada satu pun umat manusia yang berkeinginan atau berencana menjadi bagian dari kelompok liyan (the others) seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Tetapi, ketika perubahan orientasi seksual itu terjadi seketika atau lambat-laun, maka kemungkinan untuk menolak “takdir” ini tampaknya bukan hal yang mudah (LGBT Tidak Pernah Memilih)

Meski reaksi menolak kehadiran LGBT sudah merebak di berbagai tempat, kita tidak dapat menutup mata bahwa keberadaan LGBT tetap tak tercegah, dan bahkan ada indikasi makin marak.

Secara kuantitatif, jumlah warga masyarakat yang makin berani membuka diri sebagai bagian dari kelompok LGBT makin banyak–entah karena pengaruh berita-berita media massa atau dukungan komunitas atau kelompoknya. Untuk mencegah agar paham LGBT tidak menular dan sekaligus memastikan agar lingkungan kampus tidak terkontaminasi kehadiran LGBT yang dianggap menyimpang, maka sebuah keputusan belum lama ini dikeluarkan Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni.

Walaupun muncul desakan dari LBH agar pihak universitas mencabut ketentuan yang dikeluarkan, Rektor Universitas Andalas menegaskan tidak akan mencabut persyaratan yang mengharuskan calon mahasiswa yang lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) 2017 bebas dari kelompok LGBT. Calon mahasiswa baru Universitas Andalas tetap harus membuat pernyataan bebas atau bukan LGBT.

Tidak ada yang keliru jika seorang Rektor sebagai pejabat universitas ingin menjaga agar kampus yang dipimpinnya bebas dari LGBT dan narkoba. Sikap Rektor Univeritas Andalas ini juga didukung Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno yang menyatakan bahwa persyaratan yang diberlakukan Rektor Unand adalah hak pihak universitas, dan dalam pandangan Gubernur Irwan, LGBT juga bertentangan dengan norma budaya masyarakat Minangkabau.

Reaksi pro dan kontra terhadap kehadiran LGBT ini sebetulnya bukan hal baru. Sejak kehadiran kelompok LGBT makin eksplisit di sejumlah daerah, maka sejak itu pula muncul reaksi yang berbeda di berbagai kelompok masyarakat. Bagi kalangan yang mengacu pada keyakinan dan pemikiran dogmatis-keagamaan, umumnya memang menolak kehadiran LGBT yang dianggap warisan dosa masa lalu seperti cerita zaman Sodom dan Gomorah.

Sementara itu, bagi sebagian pihak yang melihat dari kacamata hak asasi manusia dan hukum, umumnya memahami pesoalan LGBT tidak bisa direduksi sebagai hal yang berada di ranah oposisi biner: benar atau salah, mulia atau berdosa. LGBT, dalam pandangan kelompok ini, bisanya dipahami dan dianggap sebagai realitas yang tidak mungkin ditolak keberadaan dan kehadirannya.

Saya sendiri tidak dalam posisi memilih pada kubu mana menyikapi kehadiran LGBT. Menurut saya, ada dua pertanyaan substansial yang perlu dikaji terlebih dahulu sebelum kita memutuskan bakal menyikapi di kubu manakah terhadap keberadaan LGBT. (Mengapa LGBT Begitu Dibenci?)

Pertama, apakah kita menempatkan LGBT sebagai pihak yang dijadikan terdakwa dan karenanya perlu diberi sanksi atau pembatasan, ataukah mereka kita tempatkan sebagai korban dari kondisi dan situasi lingkungan di sekitarnya?

Ketika kita menempatkan LGBT sebagai terdakwa yang patut disalah-salahkan, jelas apa pun reaksi yang kita kembangkan, ujung-ujungnya pasti akan mengancamkan sanksi dan regulasi yang membatasi ruang gerak mereka. Dalam banyak kasus, ketika LGBT dinilai sebagai perilaku yang menyimpang, dan hal itu terjadi karena ulah atau kesalahan si terdakwa, yang terjadi biasanya adalah sikap mengucilkan, bahkan memusuhi orang-orang yang dinilai telah keluar dari jalur agama dan moral itu.

Di tingkat yang ekstrem, tidak sedikit pihak yang memperlakukan LGBT sebagai barang najis, dan karena itu harus dienyahkan dari muka bumi. Sementara itu, jika LGBT dipandang sebagai korban yang harus dibelas kasihani, maka seluruh upaya yang dikembangkan niscaya akan bertujuan menolong dan membantu mereka agar dapat keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Kedua, apakah kita sekadar menyikapi kehadiran LGBT dengan cara pandang yang bersimpati ataukah empati, sehingga akan timbul kesepahaman dan pengertian yang benar-benar mendalam kepada mereka? Jika kita hanya sekadar bersimpati, maka sikap kita tentu hanya sebatas berbelas kasihan, tetapi kemudian bersyukur karena kita bukan bagian dari kelompok yang dinilai menyimpang itu.

Sedangkan kalau kita benar-benar berempati, niscaya yang berkembang adalah perasaan senasib-sepenanggungan, sebuah perasaan yang membayangkan bahwa orang-orang yang disebut bagian dari LGBT itu tak berbeda dengan anak kita sendiri, sehingga pasti akan muncul semangat untuk memahami dan menolong korban.

Di era masyarakat postmodern, ketika hal-hal yang partikularistik diterima sebagai bagian dari realitas dan keberagaman merupakan sebuah kenicayaan, menyikapi kehadiran LGBT dengan sikap yang arif dan bijaksana jelas sangat dibutuhkan. Artinya, LGBT bukanlah realitas sosial yang dengan mudah kita singkirkan dan kita nafikan begitu saja seperti semudah orang membalik telapak tangan.

Memperlakukan LGBT layaknya virus atau penyakit yang berbahaya dan menular, jelas tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan sebaliknya hanya akan melahirkan resistensi dan pergerakan teselubung yang sulit dideteksi. Hingga saat ini harus diakui masih belum ada kesepakatan tentang formula apa yang paling tepat dalam menyikapi kehadiran LGBT.

Tindakan meregulasi atau membatasi hak-hak LGBT untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, jelas merupakan tindakan sekadar untuk menghindari masalah, atau sebuah upaya untuk mengalihkan persoalan ke ranah lain di luar ranah mereka.

Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi jika seluruh kampus di tanah air ini menempuh kebijakan seperti yang dilakukan Rektor Universitas Andalas. Sebuah kampus yang di dalamnya dipenuhi insan cendekia yang bijaksana, tentu akan lebih baik jika merasa tertantang untuk ikut menangani permasalahan LGBT, daripada bersikap kaku yang tidak pada tempatnya.

Baca juga:

Homofobia di Universitas Andalas

Ketika LGBT Dibenci Lebih dari Yahudi [Catatan Gender 2016]

Avatar
Bagong Suyanto
Guru Besar di Departmen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.