Demokrasi, tegas salah seorang ilmuwan politik Robert Dahl (1971), akan sulit terjadi pada sebuah negara tanpa pemilu yang kompetitif. Pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada) pada level daerah tak lebih dari sekadar penahbisan sang calon pemenang yang sudah dapat ditebak sebelumnya, jika tak ada kompetisi di dalamnya.
Pilkada, dengan demikian, hanya menjadi semacam ritual politik tanpa riak dan dinamika. Proses politik semacam ini jelas tidak memiliki daya tarik sama sekali. Publik pun bisa jemu, meski pada akhirnya tak bisa berbuat apa-apa.
Kecenderungan Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlangsung dalam suasana seperti ini sulit dihindari. Pasalnya, sebagai pemegang kursi mayoritas di DPRD, PDI Perjuangan alih-alih menjadi motor pembentuk poros pengusung calon gubernur, justru ikut masuk ke dalam gerbong pendukung calon petahana (incumbent) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebelumnya Ahok telah didukung oleh tiga partai politik, yakni Golkar, Nasdem, dan Hanura.
Meski di awal-awal partai moncong putih sempat memberikan sinyal akan “bercerai” dengan Ahok, terutama setelah penerus Jokowi itu telah dianggap “durhaka” secara politik, belakangan sinyal itu melemah bahkan kemudian padam. Tiga opsi yang dikemukakan PDIP terkait sikap politiknya di pilkada agaknya lebih merupakan kepura-puraan belaka, apalagi opsi pertama secara jelas menyebutkan akan mendukung duet Ahok-Jarot.
Maka, ketika kini PDIP menyalakan kembali sinyal dukungannya terhadap calon petahana, hal itu kian mempertegas posisi dan sikap politik PDIP yang sesungguhnya.
Bagi partai-partai politik pengusung Ahok tentu dukungan partai kepala banteng tersebut sangat menggembirakan. Dukungan suara keempat partai politik akan menjadi suara mayoritas di parlemen, dus di atas kertas pasangan Ahok-Jarot sulit dikalahkan. Sementara di lapangan, tingkat popularitas dan elektabilitas Ahok juga masih tertinggi. Maka, hampir pasti calon petahana akan dengan mudah menduduki kembali singgasananya.
Namun, kenyataan tersebut, dalam perspektif demokrasi, jelas merupakan sebuah kemunduran. Pilkada DKI Jakarta yang sejatinya akan menjadi barometer politik dan demokrasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia justru malah menjadi proyek percontohan yang tidak ideal bagi publik Indonesia, untuk tidak mengatakan gagal sama sekali. Harapan publik terhadap pilkada yang mampu menyajikan kontestasi demokratis di Ibu Kota ini pun jelas akan sirna.
Kehambaran demokrasi di Pilkada DKI 2017 sebenarnya sudah dimulai sejak Ahok beralih dari jalur perorangan ke partai politik. Semula publik menyimpan ekspektasi besar terhadap Ahok karena dianggap memiliki keberanian untuk melawan hegemoni partai politik sampai-sampai Ahok disudutkan dengan wacana deparpolisasi.
Bahkan kemudian muncul kaum relawan yang dikenal dengan sebutan Teman Ahok sebagai motor penggerak dukungan untuk Ahok yang salah satu tugasnya mengumpulkan 1 juta KTP demi memuluskan langkah Ahok dalam pilkada. Tetapi ternyata Ahok membatalkan niatnya untuk mengambil jalur perorangan dan kemudian mengambil jalur partai politik.
Kini, kehambaran demokrasi kian sempurna. PDIP pada akhirnya memberikan sinyal jelas untuk mendukung Ahok-Jarot di Pilkada DKI Jakarta 2017. Hal itu dikemukakan Ahok sendiri setelah menemuui Megawati Soekarnoputri menjelang perayaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71.
Pertimbangan pragmatisme politik tampaknya menjadi alasan keputusan PDIP tersebut. Mendukung Ahok, bagi partai moncong putih, jelas akan memberikan banyak keuntungan politik. Selain jaminan kemenangan, baik di atas kertas maupun di atas lapangan, relasi politik dengan Ahok akan terus terjaga yang berimplikasi pada investasi politik (baca: kekuasaan) bagi PDIP di masa depan.
Pada sisi lain, memilih untuk mengusung kadernya sendiri yang potensial untuk mengimbangi Ahok seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) agaknya PDIP juga tidak cukup berani untuk mengambil risiko. Partai ini khawatir kalau-kalau akan kehilangan figur sekuat Risma yang memang diharapkan menjadi calon pemimpin di Provinsi Jawa Timur. Padahal provinsi inilah yang menjadi salah satu target kemenangan PDIP di pemilu yang akan datang. Tidak heran kalau kemudian PDIP lebih mencari jalan aman dengan memberikan dukungan politiknya pada Ahok.
Sikap PDIP yang kembali mendukung pasangan Ahok-Jarot merupakan sikap yang sangat disayangkan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu dapat dianggap telah melepaskan momentum demokrasi yang sebenarnya sangat penting dilakukan PDIP yang justru untuk kebaikan partai ini ke depan. Salah satunya adalah mendorong Pilkada DKI Jakarta 2017 untuk terciptanya kompetisi politik yang sehat sebagai prasyarat bagi demokrasi yang substantif.
PDIP sebenarnya punya kesempatan besar untuk mendorong kompetisi politik tersebut. Dengan 28 kursi di DPRD DKI, yang notabene merupakan mayoritas, PDIP bisa membuat peta persaingan politik semakin semarak di pilkada. Dengan berkoalisi ataupun melenggang sendirian, PDIP bisa membuat poros baru, sehingga kontestan Pilkada DKI Jakarta setidaknya terdiri atas tiga pasangan calon atau bahkan lebih: calon petahana Ahok, Sandiaga Uno yang telah diusung Gerindra secara resmi, dan calon yang diusung PDIP. Mungkin saja partai-partai politik Islam juga akan menggalang kekuatan untuk membuat poros tersendiri.
Kalau langkah tersebut diambil PDIP, kompetisi politik dalam Pilkada DKI Jakarta akan benar-benar berlangsung sengit. Siapa yang terbaik, dialah yang akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin Jakarta. Atmosfir politik seperti inilah yang sesungguhnya harus terus ditumbuhkan di dalam proses-proses politik di negeri ini, termasuk pilkada atau pemilu.
Memelihara tradisi kompetisi di dalam politik justru akan semakin mendewasakan negeri ini dalam berdemokrasi. Jika ini terjadi, PDIP tentu akan dianggap sebagai salah satu yang telah memberikan kontribusi besar.
Tetapi sayangnya PDIP tidak mau melakukan itu. Ia lebih memilih untuk berada di zona nyaman atau tidak mau mengambil risiko politik. Dengan sikap politiknya itu, partai kepala banteng justru telah menjadikan pilkada terlepas dari akar demokratisnya. Dengan kata lain, PDIP telah membiarkan perhelatan politik semacam Pilkada DKI Jakarta yang semestinya menjadi parameter demokrasi menjadi kehilangan kesejatiannya. Jelas sikap politik semacam ini sangat memprihatinkan.
