Saya sudah cukup lama memendam keinginan pergi ke Kabupaten Kebumen, Jateng. Meski kulinernya terkenal enak dan tradisi budayanya sangat kuat, hasrat ke kota tersebut lebih disebabkan oleh keterkaitan yang lain.
Problem yang saya hadapi pada masa pertengahan 2015 adalah banyaknya regulasi dan pengetahuan yang harus secara benar disampaikan ke (perangkat) desa. Ketika UU Desa diluncurkan pada awal 2014 dan Dana Desa dikucurkan pertama kali pada 2015, nyaris para pengurus desa belum terpapar dengan informasi yang layak (kecuali mungkin di Jatim dan Bali). Sosialisasi belum jalan, padahal program pembangunan desa harus segera dieksekusi. Terus terang, kenyataan ini membuat saya cemas.
Aneka cara segera disusun untuk memastikan regulasi dipahami oleh perangkat dan warga desa. Modul pembangunan dan pemberdayaan desa diproduksi, pendamping desa diaktifkan, pelatihan digelar, sosialisasi ke kabupaten-kabupaten digencarkan, dan rupa-rupa kerjasama dimunculkan. Langkah ini lumayan mengatasi keadaan dan membantu menenangkan pikiran. Tapi, situasi di lapangan masih jauh dari ideal. Persoalan tetap menyeruak: dana desa macet di kabupaten, desa belum bisa buat APBDesa, pemanfaatan Dana Desa sebagian tidak sesuai prioritas, laporan keuangan jauh dari ketentuan, dan pengawasan belum efektif. Masalah menumpuk.
Pada saat situasi itulah kemudian saya mendengar inisiasi Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kabupaten Kebumen, yang diselenggarakan oleh Formasi (Forum Masyarakat Sipil). Saya seperti menemukan telaga di tengah gurun: menyejukkan dan menghilangkan dahaga.
Ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata Presidium Formasi itu kawan seperjuangan ketika sama-sama menjadi anggota Dewan Nasional FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). Nama sahabat itu adalah: Yusuf Murtiono. Pria paruh baya yang amat bersahaja, gesit, dan militan.
Sontak keinginan ke Kebumen menjadi meluap: melihat langsung sepak terjang SADAR dan bonus bersua kawan lama. Tapi, kesibukan yang bertumpuk membuat hasrat itu tak kunjung terealisasi.
Ketika tiba-tiba di kantor ada undangan untuk menghadiri pembukaan SADAR di Kebumen, kesempatan itu langsung saya sambar. Pada 16 September 2016 akhirnya saya tiba di Kebumen dan bertemu dengan seluruh Kepala Desa. Wakil Bupati, Yazid Mahfudz, dan jajaran Pemda hadir, juga Wakil Ketua DPRD. Pak Yusuf dan kawan-kawan Formasi tentu yang paling sibuk pada acara tersebut. Ternyata kegiatan itu sendiri sudah memasuki gelombang keenam dengan jumlah peserta 125 orang. Lima SADAR sebelumnya total diikuti oleh 400 Kades atau perangkat desa lainnya. Jadi, tidak heran apabila saat itu di Kebumen sudah berdiri 163 Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dari total 449 desa. 50 Bumdes di antaranya sudah berjalan dengan baik, tentu sebagian karena pendampingan dari Formasi.
Formasi sendiri sebetulnya sudah beroperasi mulai 2012, tapi baru efektif dan masif menjalankan misi mulia ini sejak 2015. Saat Dana Desa mulai bergulir mereka menggencarkan ikhtiar, khususnya yang disasar adalah Kades (dan perangkat desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan warga desa. Setiap program dijalankan 4-6 bulan, masuk kelas tiap hari Sabtu. Pematerinya dari para pegiat Formasi dan pemerintah kabupaten, khususnya Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Setiap kelas didesain 30-40 peserta dan dikelompokkan berdasarkan latar belakang tugas tadi, seperti perangkat desa atau BPD. Pengelompokan itu dilakukan agar pembelajaran lebih efektif.
Kibar perjuangan Formasi tersebut bukan hanya di Kebumen. Sekarang kiprah itu sudah didengar oleh beragam wilayah lain. Sampai sekarang pelatihan sudah menjangkau ke 12 provinsi, misalnya Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Sementara jumlah kabupaten yang telah terpapar dengan program ini mencapai 50.
Jadi, bisa dikatakan peran literasi desa dan anggaran oleh Formasi tersebut meluas ke banyak wilayah Nusantara. Di luar itu, tiap bulan Formasi menerima konsultasi sekitar 200 desa di Kebumen dengan membawa masalahnya masing-masing. Mereka datang dengan membopong persoalan dan pulang menenteng gagasan penyelesaian.
Materi yang dibahas dalam SADAR ini antara lain: UU Desa, demokrasi desa, pengembangan ekonomi, organisasi ekonomi desa/Bumdes, perencanaan desa yang sensitif jender, APBDesa yang ramah terhadap pengurangan kemiskinan (pro-poor budgeting), pembangunan inklusif (ramah kaum difabel), dan lain-lain. Menurut Yusuf Murtiono, sekarang banyak desa yang mampu menjalankan transparansi anggaran, korupsi dapat dicegah, dan desa mampu menghitung sendiri jumlah warga miskin. Banyak pula desa yang bisa mengembangkan Bumdes dan Kades dapat terpilih (lagi) dalam Pilkades tanpa politik uang. Investasi penguatan kapasitas berlari kencang.
Program tersebut sebagian biaya ditanggung oleh Formasi, tetapi desa juga berkontribusi, meskipun sangat kecil. Dana Desa yang dipakai untuk penguatan kapasitas ini tergolong kecil karena sebagian (besar) ditanggung oleh Formasi. Lembaga semacam Formasi ini telah memberikan subsidi yang sangat besar dalam gerakan pembangunan desa. Jika dengan satu lembaga saja sudah bisa menjamah 50 kabupaten, maka sebetulnya kita hanya perlu setidaknya 8-10 institusi yang serius dan militan untuk mendongkrak kapasitas pemangku kepentingan desa.
Intinya, penguatan kapasitas harus menjadi arus utama pembangunan desa, khususnya ekspansi literasi warga. Jika ini dilakukan secara konsisten dan terjaga, desa akan menjadi pulau harapan Indonesia.
