Rabu, April 21, 2021

Seandainya Ahok Bebas

Menyoal Politisasi Masjid Istiqlal

Masjid Istiqlal merupakan salah satu masjid yang bersejarah di republik ini. Masjid ini sering disebut-sebut sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, karena mampu menampung...

4 November dan Politik Peringatan

Peringatan dan analisis tentang rencana demonstrasi pada 4 November nanti bertiup begitu kencang. Diramaikan analisis yang cukup menegangkan. Pemerintah dan ormas Islam memainkan peran...

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir!

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar agama masing-masing: orang Islam, orang Kristen, orang Katholik, orang...

Setelah Jokowi Menghapus Perda Prematur

Pemerintah pusat membatalkan 3.143 peraturan daerah bermasalah. Alasannya, produk hukum tersebut dianggap menghambat investasi. Tak hanya itu, memperpanjang jenjang birokrasi, diskriminatif terhadap kelompok minoritas,...
Avatar
Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Ahok adalah magnet berita yang menciptakan pusaran pembicaraan. Apa pun yang terkait dengannya akan memunculkan berita sehingga menjadi viral. Pembicaraan mengenai Ahok tidak hanya terjadi kepada orang yang menyukainya tetapi sekaligus yang membencinya.

Bagi orang yang menyukainya, ia adalah wajah representasi pemimpin Indonesia yang dibutuhkan; jujur, berani, dan memiliki kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak, meski ucapannya cenderung kasar dan blak-blakkan. Sebaliknya, bagi para pembencinya, Ahok adalah representasi dari rumor 9 naga yang menguasai Indonesia di tengah reproduksi stigma Tionghoa yang tidak surut, meski kekuasaan rezim Orde Baru tiarap pada tahun 1998.

Ucapannya yang diplintir terkait dengan Surat Al-Maidah mengartikulasikan secara kuat kebencian kelompok ini kepada Ahok. Dengan kata lain, apa pun yang terkait dengan Ahok membawa dua titik ekstrim yang tajam, pro dan anti.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis perkara yang menimpa Ahok ke Mahkamah Agung (MA) pada 2 Februari 2018 lalu juga tidak luput dari pembicaraan tersebut. Padahal, kita tahu bahwa setiap warganegara memiliki hak untuk membela dirinya dan semua di mata hukum dipandang sama. Pengajuan PK yang dilakukan Ahok ini berdasarkan putusan hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana Buni Yani dinilai secara sah dan terbukti melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu.

Akibat tindakan ini membuat Ahok menjalani persidangan dan kemudian diputuskan bersalah. Di sisi lain, bagi kuasa hukum Ahok, keputusan yang dibuat oleh majelis hakim itu merupakan bentuk kekeliruan dalam pengambilan keputusan (www.kompas.com, 26 Februari 2018).

Namun, upaya pengajuan PK ini direspons oleh sejumlah pihak yang menunjukkan sikap keberatan. Hal ini tercermin dari ucapan Kapitra Ampera, Ketua Bidang Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), yang menganggap bahwa permohon PK itu tidak layak untuk disidangkan karena tidak memenuhi syarat formil.

Syarat formil itu adalah seharusnya Ahok terlebih dahulu melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi atau kemudian melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Prosedur ini sendiri tidak dilakukan Ahok karena ia menerima putusan majelis hakim yang memutuskan vonis kepadanya 2 tahun penjara (www.news.okezone.com, 26 Februari 2018).

Keberatan yang sama juga diajukan oleh Eggi Sudjana yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Bagi Enggi, TPUA akan melakukan pelbagai upaya untuk melawan permohonan PK tersebut. Di sini, langkah pertama yang ditempuh adalah menyurati Mahkamah Agung (www.tempo.co, 21 Februari 2018).

Bagi Slamet Maarif, Ketua Persaudaraan Alumni 212, pengajuan PK tersebut tidak hanya bentuk ketidakadilan hukum, melainkan juga upaya pemerintah untuk memancing kemarahan umat kembali (www.tempo.co, 20 Februari 2018).

Dua titik oposisi biner ini terlihat saat sidang PK itu digelar pada 26 Februari 2018, ketika dua kubu, yang menolak dan mendukung Ahok saling berseberangan, berhadap-hadapan untuk mengekspresikan pendapatnya di halaman Pengadilan Negeri Jakarta. Pendukung Ahok yang berkostum merah berkumpul di sisi utara gedung pengadilan. Sementara itu, demonstran kontra Ahok terkonsentrasi di sisi selatan gedung pengadilan, di mana umumnya berpakaian putih-putih (www.kompas.com, 26 Februari 2018).

Memang, dua kelompok demonstrasi tidak bisa mencerminkan keterpecahan dukungan dalam politik nasional. Namun, hal itu menjadi representasi babak baru fase politik Indonesia menjelang 2019. Apalagi, jika Ahok kemudian dibebaskan melalui pengajuan PK ini.

Seandainya Ahok bebas, hal ini bisa berdampak dua hal. Satu sisi, hal ini bisa ditandai dengan adanya upaya perjuangan membangun imajinasi keindonesiaan yang lebih menguat dengan keragamaan yang dimiliki di ruang publik, di tengah menguatnya konservatisme agama.

Di sisi lain, hal ini bisa bermakna lain. Pembebasan Ahok bisa menggerogoti elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019 di tengah upaya tiga serangan dalih yang sebelumnya relatif gagal; antek aseng, anti-Islam, dan PKI. Meskipun tidak terkait dengan pusaran Pilkada Jakarta dan memiliki hak suara, tidak sedikit yang melakukan demonstrasi 212 dan 411 sebelumnya adalah pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.

Mereka melakukan demonstasi lebih kepada kemarahan atas ucapan Ahok yang dianggap menghina al-Qur’an. Meski harus diakui, mereka yang ikut dalam demonstrasi 212 dan 411 juga memiliki ketersambungan dengan peta politik pada Pilpres 2014, di mana sebelumnya merupakan pemilih Prabowo untuk menjadi presiden di tengah menguatnya populisme Islam.

Dengan kata lain, dua pilihan itu akan menjadi buah simalakama tidak hanya untuk Jokowi, melainkan sistem demokrasi Indonesia sendiri yang sudah berjalan dua dekade (1998-2018). Meskipun telah melakukan kerja-kerja kemajuan untuk Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya pembangunan infrastruktur yang menghubungkan sejumlah area di pelbagai provinsi dan daerah Indonesia, hal ini akan menjadi pil pahit untuk Jokowi di tengah gelombang sentimen populisme Islam yang menguat.

Di tengah itu, tokoh alternatif di luar Prabowo sangat mungkin bisa muncul. Terkait dengan demokrasi, meski lebih mengedepankan proses prosedural dan terjadinya praktik-praktik korupsi di pelbagai daerah melalui tangkap tangan KPK menjelang Pilkada serentak, demokrasi dengan pemilihan langsung telah memunculkan wajah-wajah baru di Indonesia yang memberikan perubahan signifikan melalui para pemimpinnya  di beberapa daerah.

Dengan kata lain, demokrasi menjadi pilihan yang paling realistis untuk menghukum pemimpin yang tidak becus sekaligus memilih mereka yang dianggap dapat membangun Indonesia di daerah masing-masing.

Melihat situasi itu, di tengah dua pertarungan antara hyper-nasionalisme dan populisme Islam ini, menurut Vedi R. Hadiz (2017), membawa Indonesia kembali tikungan praktik illiberal demokrasi yang pernah dipraktikkan oleh rejim Orde Baru dengan wajah berbeda. Di sini, praktik kursif berupa kekerasan, penangkapan secara paksa bagi yang mengkritik, dan upaya mobilisasi massa untuk menekan kehendak ideologi tertentu menjadi semacam cara yang mulai wajar dilakukan di tengah memanfaatkan demokrasi yang mengandaikan siapa pun dan kelompok apa pun memiliki suara dan hak untuk bertindak.

Sementara itu, di tengah dua pertarungan tersebut, Indonesia kehilangan tradisi kritik kelas yang sering kali muncul dari kelompok kiri. Tradisi dan kelompok ini yang saat Orde Baru naik dihancurkan sampai akar-akarnya dalam peristiwa 1965-1966. Meski pasca rezim Orde Baru, narasi PKI kemudian selalu dimainkan untuk membangun suasana konflik, ketidakamanan, dan ketakutan sehingga tampak orang kuat, baik secara sistem ataupun person, diharuskan hadir menyelamatkan Indonesia.

Kolom terkait:

Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki

Mengapa Ahok Batal Mengajukan Banding?

Jokowi Bukan Ahok

Ridwan Kamil, Ahok dan Sentimen Anti-Tionghoa

Mengapa Pilkada Jakarta Kali Ini Penting?

Avatar
Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa yang Menanti Setelah Animal Symbolicum?

“Alam semesta aslinya tunggal, diam, dan seragam. Hanya tampak luarnya saja yang mengesankan perbedaan atau perubahan”, Zeno dari Elea yang juga diamini Parmenides (Dowden,...

Kado Ulang Tahun ke-46, Taman Mini Mau Dibawa Kemana?

20 April 2021 merupakan hari ulang tahun ke-46 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Momentum ulang tahun yang biasanya dirayakan secara meriah dan dikemas...

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital

Membangun diskursus mengenai komunikasi antarbudaya (intercultural communication) selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan bukan pula fenomena baru. Terlebih,  di tengah pesatnya perkembangan...

ARTIKEL TERPOPULER

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Menyambut Bulan Ramadhan dengan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Bulan suci ramadhan tinggal menghitung hari. Pemerintah akan segera menetapkan awal puasa 1 Ramadhan 1440 H. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia...

Kartini Masa Kini

Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini oleh bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahir R.A. Kartini pahlawan yang berjuang untuk emansipasi wanita....

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.