Senin, Mei 17, 2021

Sangar ala Jokowi

Ridwan Kamil, Si Cantik Gedebong Pisang…

Masih tentang Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Siapa gadis tercantik di Jabar saat ini? Tentu masih Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Kang Emil. Hasil survei dari...

Khalifah al-Amin bin Harun ar-Rasyid: Penyuka Sesama Jenis dan Pemicu Perang Saudara

  Dua puluh tiga tahun kekuasaan Khalifah kelima Abbasiyah yang melegenda, Harun ar-Rasyid, telah membawa kemajuan peradaban Islam dan stabilitas politik. Namun, sayang, semua kegemilangan...

Ihwal Pribumi dalam Pidato Anies Baswedan

Membaca utuh teks pidato Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, sepintas tak ada masalah dalam teks tersebut. Bahkan secara keseluruhan pidato itu meneguhkan persatuan....

Menuju Kehidupan Berbangsa yang Lebih Baik

“Sekali berarti, sudah itu mati” (Chairil Anwar) Kata “mati” dalam petikan puisi Chairil Anwar ini hakikatnya bukan berbicara tentang kematian. Ia justru bicara tentang kehidupan, tentang...
Bandung Mawardi
Kuncen Bilik Literasi

“Saya ini tidak ada potongan pemimpin yang otoriter. Penampilan saya tidak sangar. Ke mana-mana juga selalu tersenyum. Makanya, saya berani bilang kalau saya bukan pemimpin yang otoriter,” kata Presiden Jokowi saat berpidato di Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 10 Maret 2018.

Jokowi mengucap kata-kata itu sambil mesem dan wajah semringah. Kata-kata terasa enteng diucapkan dan gampang mengena ke pikiran dan perasaan ribuan pendengar.

Dua kata disajikan Joko Widodo mengajak orang menimbang ulang makna: otoriter dan sangar. Dulu, orang-orang politik di seberang Joko Widodo pernah membuat kritik dan sindiran jika Presiden itu otoriter. Mereka menuduh pemberlakuan pelbagai kebijakan dan pengangkatan orang-orang penting di lingkaran Joko Widodo bakal mengesahkan pemunculan sosok otoriter.

Joko Widodo pernah membantah tanpa marah-marah. Tuduhan sering tanpa berargumentasi matang patut ditanggapi secara santun. Jawaban kadang enggan diterima kubu lawan. Gosip dan fitnah pun gampang beredar dengan imbuhan kata-kata mengesankan Joko Widodo memang otoriter.

Kata itu sudah lama sampai ke Indonesia, sejak masa kolonial. Kamus politik lazim memuat lema otoriter. Rapat, pidato, dan percakapan pada masa kaum pergerakan ingin memuliakan Indonesia pun telah memilih istilah otoriter dalam serangan ide dan peruntuhan kolonialisme.

Otoriter itu istilah berasal dari negeri asing tapi digunakan dalam mengerti dan mengamalkan tata politik modern pada abad XX. Istilah otoriter tak sulit masuk dalam khazanah bahasa Indonesia. Otoriter menjadi penjelasan atas penolakan siasat kekuasaan dan kepribadian penguasa.

Kamus Internasional (1956) susunan Osman Raliby memuat istilah autoritair dengan arti “keras dan seperti berkuasa sendiri.” Istilah itu berasal dari bahasa Prancis. Dulu, orang-orang mendapat cerita mengenai tokoh otoriter sering mengacu ke Prancis. Lakon otoriter menghasilkan revolusi.

Di Indonesia, sebutan itu laris dalam politik masa 1950-an dan 1960-an. Tulisan-tulisan di koran dan majalah mengedarkan sebutan otoriter bagi pemimpin-pemimpin mendapat seribu curiga. Buku-buku pun ditulis untuk membeberkan angan demokrasi dan penolakan atas kemunculan pemimpin-pemimpin otoriter. Buku terpenting mengandung serangan bagi lakon otoriter adalah Demokrasi Kita oleh Mohammad Hatta.

Otoriter pun laris untuk perlawanan pada rezim Orde Baru. Lakon Orde Baru perlahan mencipta penguasa otoriter, sulit dibantah atau dikritik. Otoriter menjadi kata melawan penguasa tapi terpilih bagi penguasa untuk menggebuk orang-orang sering sinis pada tata politik Orde Baru atau pembangunan nasional. Otoriter dikembalikan ke kaum pengritik dengan hajaran-hajaran kata dan pembuatan ketakutan alias teror.

Para penggerak dan “pemilik” Orde Baru membantah julukan otoriter. Mereka malah menuduh balik ke orang-orang menulis dan mengucap otoriter “berhadiah” penjara, pemecatan, atau kekerasan.

Istilah otoriter terus muncul pada masa pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, SBY, dan Joko Widodo. Pada abad XXI, istilah otoriter belum punah, tetap saja terpilih dalam perdebatan politik dan raihan kekuasaan pelbagai kubu politik. Pengecapan pada tokoh beristilah otoriter masih dianggap memicu perlawanan-perlawanan menjatuhkan kekuasaan.

Serangan bermodal istilah otoriter pernah mengarah ke Joko Widodo. Serangan dibalas tanpa pidato panjang atau seribu halaman berupa buku pembelaan politik. Otoriter mulai berseliweran berkonsekuensi pudar makna atau mengalami pengacauan makna saat digunakan dalam hajat berdemokrasi di Indonesia.

Joko Widodo mulai memunculkan istilah lawas tapi sanggup meredakan tuduhan otoriter. Beliau memilih istilah sangar. Istilah belum terlalu akrab dalam pembahasaan politik di Indonesia. Joko Widodo berasal dari Solo, lahir dan tumbuh dalam adab Jawa.

Sangar itu istilah dari bahasa Jawa. Joko Widodo berhak menggunakan demi mendefinisikan dan menceritakan diri sebagai manusia politik dengan bahasa Jawa. Istilah itu berterima dalam bahasa Indonesia, meski masih jarang digunakan dalam alur perdebatan demokrasi.

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mangartikan sangar adalah “mendatangkan bahala”. Pengertian itu bertambah dalam terbitan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001). Sangar berarti “akan (dapat) mendatangkan bala atau bencana”.

Pengertian lain adalah angker. Kita mengulang perkataan Joko Widodo: “Penampilan saya tidak sangar.” Pemilihan istilah sangar cenderung mengartikan angker. Penampilan Joko Widodo memang jauh dari angker. Tubuh kurus dan busana tak sanggup menampilkan Joko Widodo menjadi penguasa angker alias sangar. Penampilan sering tampak lugu, naif, dan sederhana. Wajah pun jarang galak atau pamer merengut. Beliau memilih mesem ketimbang masam.

Urusan berbusana rapi dan necis, Joko Widodo malah mengaku kalah dibandingkan SBY atau AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) selaku pengundang di Rapimnas Partai Demokrat. “Saya kalau diundang ke Partai Demokrat, siap-siapnya setengah hari, terutama yang berkaitan dengan pakaian. Sampai saat ini saya selalu merasa masih jauh sekali kalau urusan kerapian dengan Pak SBY,” pengakuan Joko Widodo sambil berkelakar menghibur ribuan orang.

Sejak mula, tubuh dan wajah Joko Widodo sulit mengabarkan otoriter. Penampilan dalam berbusana pun tak mengesankan beliau itu gagah dan angker. Kerepotan dalam berbahasa dan berbusana ditebus pengakuan menghibur bagi kaum politik dan pengamat (bahasa) politik. Joko Widodo mengaku: “Saya ini seorang demokrat.” Pengakuan sebagai orang demokrat, bukan orang di Partai Demokrat.

Pengakuan itu semakin membuktikan Joko Widodo bukan manusia sangar atau presiden bercap otoriter. Pidato di hadapan ribuan kader Partai Demokrat dari seluruh Indonesia seperti dijadikan dalih Joko Widodo mengajak ke pemikiran bahasa dalam berdemokrasi.

Beliau tanpa canggung sudah mengajukan tiga istilah untuk mendapat bantahan, koreksi, mufakat, atau keraguan: otoriter, sangar, demokrat. Pemilihan istilah sangar mungkin memberi penambahan dalam tata bahasa politik mutakhir, setelah orang-orang sudah terbiasa dengan istilah otoriter dan demokrat. Begitu.

Kolom terkait:

Bangkit Menggebuk Bersama Jokowi

Menimbang Pemenang Pilpres 2019

Di Balik Pertemuan Politik Jokowi dan SBY

SBY yang Sudah Bukan Korban (Lagi)

Aliansi Dua Jenderal?

Bandung Mawardi
Kuncen Bilik Literasi
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.