Dalam 8 bulan terakhir ini, Indonesia menjadi bulan-bulanan Pilkada Jakarta. Hal ini disebabkan oleh perhatian banyak khalayak yang sangat berlebihan dicurahkan kepada para calon gubernurnya. Bahkan, perhatian itu mewujud pada kehadiran setiap orang dan kelompok dalam lingkup episentrum kekuasaannya.
Dampaknya, suasana politik Jakarta melempangkan garis besar persaingan egosentrisme yang bukan hanya melibatkan antara para calon kontestan, melainkan juga banyak pihak di berbagai daerah ikut larut dalam ekspresi kegentingan untuk saling mendiskreditkan.
Berbagai adagium agama, simbolisasi tokoh yang dianggap panutan massa, kapitalisasi modal, dan persebaran tindak-ujaran negatif (negative act-speech) yang direpresentasikan sebagai pendulang dukungan untuk meraih kemenangan menjadi sketsa harian. Taktik dan strategi yang digunakan oleh para pendukung dengan memanfaatkan media sosial sebagai mekanisme pengunggulan calon yang diusung dan penihilan calon pihak lain pun nyaris meninggikan sumbu amarah yang mengkhawatirkan.
Ketika Pilkada Jakarta usai, rupanya riak-riak emosional belum kunjung reda. Berbagai pihak masih menyumbulkan ekspresi egosentrisme yang penuh banalitas. Hal ini bisa ditengarai di berbagai media sosial dan ruang obrolan yang masih menyelipkan aneka macam ejekan untuk melampiaskan euforia kemenangannya.
Tak sedikit pula yang mengimbuhkan bahasa kutukan dengan mengatasnamakan ajaran agama bahwa kekalahan Ahok-Jarot adalah buah kekualatan yang dituduh menodai agama Islam dan kemenangan Anis Baswedan-Sandiaga Uno adalah bagian restu Tuhan yang dianggap pembela arus utama keyakinan (akidah) agama Islam. Bahkan, persoalan karangan bunga saja yang disampaikan banyak kalangan kepada Ahok-Jarot sebagai rasa hormat yang telah mengabdi kepada Jakarta direspons nyinyir oleh berbagai pihak lain.
Bersikap Proporsional
Menyikapi Pilkada Jakarta yang dibutuhkan adalah kedewasaan sikap dan kearifan cara pandang dalam memposisikan diri di seputar arena persaingan. Sebab, sebagai partisipan yang selama ini menambatkan dukungannya kepada salah satu kontestan, tidak lebih dan hanya sebagai pelengkap untuk menguatkan psikologi sang kontestan agar dirinya merasa percaya diri.
Lalu, ketika pilkada itu telah usai dan masyarakat sudah memberikan pilihan sesuai dengan ikhtiarnya masing-masing, sejatinya yang perlu dilakukan adalah penyemaian suasana tenang dan saling menghargai. Tak sewajarnya bila suasana gaduh rasa itu masih menjuntai dalam aneka macam verbalisasi yang justru akan menciptakan hiruk-pikuk baru yang lebih naif.
Apalagi bila Pilkada Jakarta yang sudah berakhir pada 19 April lalu disambung-sambungkan lagi dengan rencana berikutnya untuk mempersiapkan arena pertandingan politik yang lebih besar di tahun 2019.
Tentu masyarakat akan merasa muak bila “suara berisik” yang selama 8 bulan ini cukup membisingkan masih dirangkai sebagai metode persaingan yang berkelanjutan. Sebab, merujuk pada pemikiran Romo BS Mardiatmadja, SJ, Indonesia adalah milik semua rakyat yang menyambungkan psikografi jutaan penduduk dan menghubungkan imajinasi persatuan geografis dalam ikatan rasa yang sama terhadap tanah air yang luhur: Indonesia.
Maka, siapa pun yang selama ini terlibat dalam dukung-mendukung Pilkada Jakarta harus bersedia mengheningkan emosinya, agar bisa memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan janji-janjinya. Dan, melanjutkan agenda kepemerintahan bila program gubernur sebelumnya dianggap layak dilakukan.
Sebagai warga Indonesia, kita perlu belajar mendudukkan segala persoalan politik kekuasaan—termasuk Pilkada Jakarta—secara jernih agar tidak memicu benturan antar-warga yang sesungguhnya sudah mulai diabaikan oleh pihak pemenangnya. Sebab, ibarat sebuah perumpamaan, kehadiran kita di arena persaingan politik tidak lebih sebagai pihak yang sedang mendorong mobil yang sedang mogok.
Ketika mobilnya bisa jalan, maksimal sang sopir akan menyampaikan terima kasih lalu meninggalkan kita tanpa bekas. Kalaupun di antara pendukung itu ada yang memperoleh “cipratan jabatannya” karena mobil yang ditumpangi oleh sang sopir (baca: kontestan) adalah kendaraan sang pendukung yang sedang disewa oleh sang sopir.
Karena itu, menyikapi fenomena Pilkada Jakarta, tak ada pilihan lain bagi kita sebagai warga yang sudah memberikan perhatian dan dukungan di pinggiran arena pertandingan, kecuali menumbuhkan kedewasaan sikap agar kita tidak mudah merasa kecewa di kemudian hari. Sebab, bila “suara berisik” itu masih saja diverbalisasi di berbagai media sosial—sementara sang pemenang sudah sibuk dengan berbagai agenda kepemerintahan dan sesekali berkongkow ria bersama para komprador politiknya— sesungguhnya “suara berisik” yang penuh cemoohan kepada pihak lain tak lebih sebagai angin lalu.
Sebagai sesama warga yang selama beberapa bulan ini terbelah oleh pilihan dan dukungan politik kekuasaan yang berbeda, tak semestinya larut dalam permusuhan. Sebab, ikatan kewargaan di antara kita yang sudah terajut sejak puluhan tahun lalu jauh lebih berharga daripada preferensi dukungan yang kita berikan kepada sang kontestan.
Sungguh, terlalu picisan bila emosi persaingan yang selama 8 bulan ini kita tumpahkan masih bersambung di babak kehidupan berikutnya.
Sudah saatnya harmoni kewargaan yang melibatkan tenggang rasa persaudaraan, persahabatan, dan kekerabatan harus dirajut kembali agar tidak mengganggu ruang persuaan kita di berbagai momentum interrelasi baik di ruang nyata maupun ruang maya.
Pendek kata, kemenangan dan kekalahan dalam pilkada hanyalah sebuah konsekuensi logis dari ikhtiar yang dilakukan. Dan, yang jauh lebih penting dari kemenangan dan kekalahan itu adalah, sikap dan perilaku harmoni dan perdamaian yang harus dirajut dalam ikatan kewargaan dalam bingkai kebangsaan dan keindonesiaan.
Merujuk pada pemikiran Prof. Purwo Santoso—Guru Besar ilmu Politik UGM—dalam ikatan kewargaan dibutuhkan spirit transformatif agar kita selalu berkomitmen untuk menumbuhkan sikap mengedepankan kepentingan bersama. Setidaknya, pengalaman Pilkada Jakarta selama 8 bulan terakhir, yang menjadi pemicu keretakan kewargaan, dapat direkonsiliasi dengan pikiran yang jernih dan rasional.
Dengan demikian, ketika antar warga sudah saling menyadari bahwa semangat rekonsiliasi adalah modalitas sosial yang bisa menciptakan keharmonisan, maka provokasi apa pun yang disulut oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan riak kegaduhan, dengan serta-merta kita bisa menangkalnya sedini mungkin.
Baca juga:
