Rabu, Juni 16, 2021

Raja Juli Antoni, Partai Oposisi, dan Hoaks

Susiku Sayang, Susiku Malang

“Tenggelamkan!” demikian salah satu jargon yang berkali-kali viral di media-media  sosial di Indonesia. Banyak orang menggunakan kata ini demi kepentingannya masing-masing, yang umumnya bernada...

Politik yang Mengayomi

Di tahun politik apa pun bisa terjadi, kebaikan bisa ditutup-tutupi dengan kebohongan, dan iblis bisa menyamar menjadi malaikat demi tercapainya kepentingan kekuasaan. Norma-norma sosial...

Khilafah Islamiyah dan Sejumlah Ketidakmungkinan

Apakah gerakan Khilafah Islamiyah mengancam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu tidak sekadar ya dan tidak. Bukan hanya karena...

Mengapa DPD Membangkang Putusan MA?

Hawa politik kian memanas di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perebutan kursi pimpinan DPD telah menyebabkan lembaga yang mewakili kepentingan daerah itu menjadi tak karuan...
Avatar
Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Dalam debat Indonesia Lawyers Club di TV One dengan tema “Siapa Di Balik MCA” (6/3/2018), ada penjelasan yang diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni yang membuat saya terhentak. Penjelasan apakah itu?

Ya, Toni mengungkapkan satu tesis kuat mengenai merebaknya hoaks di Indonesia. Menurutnya, salah satu sebab hoaks menjamur karena kita tidak memiliki partai oposisi yang kredibel. Lebih jauh, menurut Toni, pasca pemlilihan presiden 2014, di mana masyarakat kita terpecah, antara kubu Jokowi dan Prabowo dengan adanya isu-isu agama yang dimainkan isunya di sana.

Ia berharap ketika Pak Jokowi dipilih dan kemudian ada sebagian partai yang memilih oposisi. Maka oposisi itu memiliki platform yang kuat sehingga dapat menawarkan alternatif kebijakan terhadap pemerintah sehingga konstituen di bawah dididik secara politik. Pada hari ini ia tidak melihat ada partai oposisi yang memainkan peran itu. Saat menjelaskan itu, Toni kemudian memberikan penjelasan mengenai politik di negara maju seperti Amerika Serikat.

Memang, pasca Pilpres 2014, segregasi kuat di antara dua pemilih (Pro-Jokowi dan Pro Prabowo) dalam level akar rumput belum sepenuhnya melebur. Kehadiran media sosial dengan perkembangan pengguna yang semakin massif justru dimanfaatkan oleh para simpatisan yang anti-Jokowi untuk mengartikulasikan segregasi itu secara kuat. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh akun-akun anonim melainkan juga akun nyata yang mengidentifikasikan diri sebagai anti-Jokowi.

Akibatnya, ketika tidak ada upaya preventif untuk menyatukan dan mendamaikan segregasi ini secara cepat berbuah menjadi kebencian yang memungkinkan hoaks bisa berlipat ganda dan seakan-akan menjadi kebenaran. Di tengah tungku kebencian yang memanas itu, Pilkada DKI pada tahun 2016-2017 kemudian menjadi adonan dengan mecin hoaks yang semakin menyeruak.

Akibatnya, isu yang dimainkan bukan persoalan kritik terhadap sejumlah program-program yang ditawarkan dan sedang berjalan, melainkan kebencian dengan tiga stigma yang terus dihembuskan; PKI, Aseng, dan Anti-Islam.

Jauh sebelumnya, dalam Pilkada Jakarta 2012, dalam putaran pertama yang mengusung 6 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Isu mengenai tiga hal tersebut relatif minim. Pilkada Jakarta 2012 juga menjadi babak baru bagaimana kampanye kreatif anak-anak muda mendapatkan ruang yang begitu luas, baik offline dan online.

Di sini, kanal Youtube kemudian menjadi arena kontestasi tingkat kreativitas tim kampanye yang dijadikan pertimbangan oleh para pemilih. Selain itu, dalam Pilkada tersebut, adu program-program di antara pasangan semua calon tersebut menjadi pertarungan yang menarik untuk dilihat.

Keterpilihan Jokowi-Ahok dalam dalam Pilkada tersebut juga menjadi penanda utama bahwasannya petahana tanpa adanya program-program yang jelas dan berpihak kepada masyarakat Jakarta umumnya akan ditinggalkan dan kemudian dihukum melalui pemilihan dalam kotak suara.

Karena itu, pernyataan Toni itu tidak hanya bentuk kritik melainkan alarm mengenai kondisi partai politik di Indonesia. Alih-alih kemudian melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, logika pendulang suara hanya dalam pemilihan yang kerapkali disertai politik uang, pemilih hanya dijadikan sapi perah dan barter suara.

Akibatnya, kekuasaan hanya dijadikan alat untuk menyedot APBN negara dan menjadikan jabatan politik untuk memperkaya diri serta melakukan proses akumulasi kapital perusahaannya di tengah tameng jargon-jargon demokrasi.

Tumbuhnya hoaks sebagai bentuk penggembosan legitimasi rejim yang berkuasa tidak hanya menumpulkan rasionalitas publik, melainkan menghancurkan bangunan solidaritas keindonesiaan yang sebelumnya terus-menerus dipintal.

Kuatnya tradisi oral yang membadan dalam keseharian masyarakat membuat hoaks yang terfragmentasi dalam gosip-gosip harian menjadi tidak terelakkan. Dengan demikian, tawaran untuk membangun “oposisi kredibel” yang memungkinkan hoaks bisa diminimalisir menjadi suatu patut direnungkan.

Meskipun harus diakui, membangun oposisi kredibel yang dimaksud Toni ini bukanlah perkara yang mudah. Setidaknya ada tiga faktor mengapa dinamika perpolitikan di Indonesia tidak memiliki partai oposisi yang kuat. Pertama, tarikan masa lalu. Meskipun rejim Orde Baru telah runtuh, para pendukung dan yang memiliki keterkaitan dengannya berhasil melakukan reorganisasi kekuasaan, baik itu masuk dalam partai sebelumnya ataupun membikin partai baru dengan wajah-wajah lama.

Dalam konteks ini, reformasi tidak lagi diandaikan terjadinya perubahan dalam pelbagai hal dalam perpolitikan di Indonesia, melainkan sekedar menegosiasikan ulang kekuatan-kekuatan lama yang sebelumnya tumbuh dalam rejim Orde Baru (Robinson dan Hadiz (2004).

Kedua, APBN sebagai sumber pendapatan. Tidak ada partai pasca rejim Orde Baru yang tidak mengandalkan APBN. Meskipun dihuni oleh sejumlah para pengusaha, APBN selalu dijadikan fondasi sekaligus bancakan. Praktek-praktek korupsi yang tertangkap oleh KPK akhir-akhir ini kepada sejumlah petahana Pilkada serentak 2018 di daerah menjadi contoh. Ketiga, tradisi pengkaderan dengan basis literasi yang kuat.

Meskipun ada tradisi pengkaderan dalam partai politik di Indonesia namun seringkali tidak didukung dengan kekuatan literasi yagn memadai. Akibatnya, referensi untuk merekomendasikan kader dalam pemilihan seringkali dilandasi oleh elektabilitas ketimbang pengalaman. Apalagi soal kedalaman pengetahuan yang membentuk visi mengenai berbangsa dan bernegara dengan perspektif keadilan, kesetaraan dan keberpihakan kesejahteraan kepada masyarakat.

Nah, dalam konteks ini, Toni bersama PSI didukung oleh anak-anak muda yang memiliki visi ke depan dengan menjanjikan transparansi sebagai dasar perekrutan, kesetaraan sebagai prinsip, dan keragamaan sebagai dasar perjuangan. Terus berjuang.

 

 

Avatar
Wahyudi Akmaliah
Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Koperasi, Keadilan Ekonomi, Pancasila

Setiap negara pada hakikatnya menganut sebuah ideologi yang menjadi dasar bagi bangsanya dalam kehidupan bernegara. Seandainya suatu negara tidak memiliki sebuah ideologi yang dianut,...

Karya, Nama, Media: Tentang Kehebohan A.S. Laksana

Tahun 2001 saya bertemu dengan seorang pelukis dari negeri Tiongkok yang namanya belum terlalu tenar. Karya-karyanya dapat digolongkan sebagai lukisan realistik, dalam arti mengambil...

Distribusi Resiko untuk Keadilan Iklim

Saat ini, daya dukung lingkungan hidup mengalami keterbatasan di tengah kondisi iklim yang menyebabkan peningkatan potensi dan intensitas kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu...

Tiga Tahun Zonasi, Sudahkah Memberi Solusi?

Sistem zonasi dalam perekrutan peserta didik baru untuk semua jenjang telah berlangsung selama tiga tahun. Dan jika untuk tahun ajaran baru kelak sistem ini...

Kepalsuan Gelar Duta

Salah satu karakteristik dari masyarakat modern yang paling menonjol adalah keinginannya untuk memperoleh nilai prestise. Tentu saja, keinginan tersebut bukan hal yang berlebihan. Saat...

ARTIKEL TERPOPULER