“Pribumi” Anies, 2019, dan Politik Sentrifugal

“Jakarta adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.”

Kalimat di atas adalah kutipan dari pidato Anies Baswedan yang dibacakan saat dilantik menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022. Dan dengan satu kata, pidato tersebut menjadi kontroversial di mana-mana. Pribumi.

Siapa itu “pribumi”? Kelompok mana yang paling berhak menunjuk diri sebagai pribumi? Orang Betawi, Sunda, Jawa, Bugis, Batak, atau siapa? Dari para antropolog, sejarawan, dan arkeolog yang mempelajari budaya Indonesia kita tahu bahwa seluruh orang Indonesia adalah pendatang.

Sejarah Indonesia adalah sejarah orang-orang pendatang. Mereka datang dari India, China, Taiwan, bahkan Arab dan Afrika. Tidak ada satu pun bukti genetika yang bisa membuktikan adanya satu kelompok manusia di Bumi Pertiwi yang bisa mengklaim sebagai “pribumi”. Kenapa?

Karena pribumi adalah konstruksi kolonial. Hasil rekayasa politik oleh penguasa kolonial ketika memecah masyarakat lokal untuk menguasai lahan dan perdagangan di Nusantara. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Praktik “pribumisasi” terjadi di Malaysia, India, Filipina, dan seluruh bangsa yang pernah dijajah. Jika sekarang praktik ini masih berlangsung, itu adalah residu pasca-kolonial yang sudah terinternalisasi secara kronis.

Lalu, dalam konteks apa Gubernur Anies Baswedan melontarkan istilah “pribumi” ketika Jakarta masih terbelah oleh konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu? Bukankah semestinya Anies tampil sebagai gubernur bagi seluuruh warga Jakarta tanpa melihat etnisitas, ras, agama, dan pilihan politik? Lagian, apa hubungannya antara kolonialisme dan identitas pribumi dengan seluruh permasalahan yang dihadapi Jakarta sebagai megapolitan?

Kita semua tahu bahwa situasi Jakarta semakin tidak nyaman.  Setidaknya ini terindikasi dari survei mutakhir yang dilakukan oleh majalah The Economist. Melalui divisi Intelligence Unit-nya, The Economist menyusun peringkat kota teraman di dunia. Dalam Safe Cities Index yang baru-baru ini diterbitkan oleh organisasi ini, Jakarta berada di peringkat 57 dari 60 kota yang disurvei. Artinya, Jakarta berada dalam peringkat ke-4 kota paling tidak aman di dunia. Jauh di bawah Kuala Lumpur, Istanbul, apalagi Singapura yang menempati peringkat ke-2 kota paling aman di dunia.

Bahkan kota-kota di Amerika Selatan seperti Mexico City, Sau Paulo, dan Bogota yang terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, masih lebih baik dibandingkan Jakarta.

Indeks keamanan kota yang sangat rendah ini diperburuk oleh kualitas hidup yang semakin buruk akibat mobilitas yang tersendat. Gridlock yang sudah berlangsung selama lima tahun terakhir semakin tidak terkendali. Kemacetan total terjadi tiap hari dengan durasi yang semakin panjang. Belum lagi polusi udara, suara, dan air yang memiliki dampak jangka panjang pada warga Jakarta.

Memang, saat ini Jakarta sedang giat melakukan pembangunan sarana transportasi massal seperti MRT dan LRT. Tetapi moda transportasi ini tidak akan banyak menolong jika Pemerintah Provinsi DKI tidak melalukan terobosan dan inovasi baik secara teknologi dan kelembagaan untuk jangka panjang.

Dengan kondisi seperti ini, mengapa Anies Baswedan justru melempar retorika pribumi yang tidak “membumi” dengan keadaan ibu kota? Anak-anak milenial pun paham bahwa retorika pribumi tidak akan menyelesaikan sederet masalah akut yang menerpa Jakarta selama bertahun-tahun. Retorika pribumi yang dilontarkan Anies Baswedan tepat ketika dilantik menjadi pemimpin DKI selama lima tahun ke depan bukan tanpa tujuan.

Tidak terlalu sulit untuk mendeteksi tujuan politik dari retorika pribumi yang terasa melukai banyak warga Jakarta tersebut. Anies sebenarnya tidak pernah tertarik untuk menjadi gubernur DKI. Bukan rahasia lagi kalau Anies Baswedan memiliki ambisi untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Dia salah satu “bakal calon” kandidat presiden dalam konvensi yang diselenggarakan Partai Demokrat beberapa tahun lalu.

Anies telah menghabiskan waktu, energi, dan uang untuk mendapatkan tiket dari Partai Demokrat hanya untuk akhirnya “tertipu” karena konvensi tersebut tidak lebih dari strategi Partai Demokrat untuk memperbaiki citra yang tercoreng akibat skandal korupsi para pengurusnya. Segera setelah itu Anies banting setir dan berhasil mengambil hati Joko Widodo untuk masuk ke dalam Kabinet Kerja. Ujungnya kita semua tahu seperti apa.

Dengan latar belakang ini, sangat masuk akal untuk menebak bahwa retorika pribumi tidak lepas dari ambisi Anies Baswedan yang melihat posisi gubernur DKI sebagai batu loncatan menuju Istana. Pidato yang dibacakan pada pelantikan kemarin adalah “kampanye awal” Anies Baswedan yang ditujukan untuk seluruh Indonesia.

Seperti yang dikatakan Tom Pepinsky, dosen politik di Cornell University, pidato Anies bukanlah “governorial speech” tapi lebih sebagai “presidential speech”. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dengan melihat trayektori politik Jokowi, Anies sepertinya haqul yakin bahwa jalan menuju menjadi RI1 terbuka luas di depannya setelah dirinya berhasil memenangkan pemilihan gubernur DKI yang begitu panas.

Jakarta adalah pusat ekonomi dan kekuasaan. Sebagai politisi yang pandai melihat peluang, tentu saja Anies tidak ingin buang-buang waktu. Retorika pribumi adalah cara Anies “mendeklarasikan” diri sebagai calon presiden untuk 2019. Dan ini adalah retorika yang dianggap Anies paling efektif untuk memobilisasi dukungan dari kelompok mayoritas Muslim.

Apakah salah jika seorang berambisi menjadi presiden republik ini? Tentu saja tidak. Apakah salah menggunakan retorika pribumi untuk mencapai tujuan-tujuan politik? Anda bisa berdebat soal itu. Yang jelas retorika sejenis ini ampuh digunakan oleh politisi-politisi di berbagai negara Barat saat ini.

Saya lebih tertarik membahas apa implikasi dari retorika pribumi dan ambisi Anies Baswedan menjadi presiden dengan kondisi kota Jakarta. Ada dua kemungkinan, tergantung apakah Anda berada pada sisi optimis atau pesimis. Bagi yang optimistis, ambisi tersebut bisa menjadi motivasi kuat bagi Anies untuk sesegera mungkin memperbaiki ratusan masalah yang ada di Jakarta dengan efektif.

Tentu masalah-masalah ini tidak akan bisa selesai dalam 2 tahun, bahkan 5 tahun sekalipun. Tapi 2 tahun bisa jadi cukup setidaknya untuk menunjukkan kepemimpinan Anies Baswedan yang dapat mendongkrak popularitas dan elektabilitas dia.

Lain hal lagi bagi yang pesimistis. Anies akan lebih banyak menghabiskan waktu di luar Jakarta untuk ber”kampanye”. Karena yang memilih presiden RI bukan hanya warga Jakarta, tapi seluruh rakyat Indonesia. Berbeda dengan Joko Widodo yang sudah dikenal luas oleh publik Indonesia sebagai wali kota yang mumpuni jauh sebelum menjadi Gubernur DKI, Anies tidak memiliki modal popularitas seperti itu. Karena itu, untuk mengejar elektabilitas yang tinggi, Anies harus kerja ekstra mengkampanyekan “keberhasilan” dia sebagai gubernur DKI di luar Jakarta.

Kita tunggu apa yang terjadi dalam satu tahun ini. Suka tidak suka, ini adalah konsekuensi ketika media dan politisi meletakkan Jakarta pada titik pusat kekuasaan dan politik Indonesia. Dan seluruh warga Indonesia hanya bisa mengalami efek politik sentrifugal ini.

Kolom terkait:

Jakarta’s Game of Throne

How To Get Rid of Ahok

Di Indonesia, Tak Ada yang Pribumi!

Menyembuhkan Luka: Melerai Dikotomi Pribumi-Nonpribumi

Ihwal Pribumi