Jumat, Juni 18, 2021

Pilpres 2019 Dimulai Saat Gubernur Jakarta Dilantik

Anies dan Jalan Politik Cemas

Saya bukan penggemar Anies Baswedan. Saya tak simpatik dengan wejangannya di markas Front Pembela Islam (FPI) yang, dibela seperti apa pun, tidak akan memupuskan...

Ya, Tuhan itu Maha Esa, tapi Pemeluk itu Tidak

PEKAN PANCASILA telah berakhir. Apakah ini berarti perbincangan tentang Pancasila juga telah usai? Apakah kita perlu menunggu 1 Juni tahun depan untuk melanjutkan beda...

Susi Susanti, Ahok, dan Kita

Lagu Indonesia Raya bergema di Stadion Indoor Pavelló de la Mar Bella, tempat laga final cabang olahraga Badminton berlangsung, pada Olympiade Barcelona tahun 1992. Saat...

Anies Baswedan dan Nostalgia PKS di Putaran Kedua

Lolosnya Anies Baswedan ke putaran kedua Pilkada Jakarta adalah berkat jasa besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menopang gaya kampanye senyap Gerindra memanaskan mesin-mesin...
Eko Kuntadhi
Pegiat Media Sosial

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) disaksikan Wakil Gubernur Sandiaga Uno saat pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10). ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sepertinya pertarungan Pemilihan Presiden 2019 dimulai pada saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno usai dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Kita tahu pasangan Anies-Sandi dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Kedua partai ini memposisikan diri sebagai oposisi. Bahkan dalam banyak kasus terlihat sebagai oposisi yang nyinyir.

Tentu saja posisi gubernur di Ibu Kota merupakan posisi yang strategis. Lebih dari setengah perputaran ekonomi ada di Jakarta. Isu-isu yang berhembus dari Jakarta akan berdampak besar di seluruh Indonesia.

Inilah yang tampaknya bakal dimanfaatkan PKS dan Gerindra untuk meraih simpati juga menebarkan pengaruhnya. Lumayan, 2019 masih dua tahun lagi.

Jalannya adalah dengan memposisikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai antitesa dari kebijakan pemerintah pusat. Saya membayangkan akan banyak isu yang akan menyeruak, yang merupakan perdebatan kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta.

Di awal saja kita sudah merasakan kebijakan soal reklamasi Teluk Jakarta yang menjadi perdebatan. Pemerintah pusat punya wewenang hukum untuk melanjutkan. Sementara Anies-Sandi sesuai dengan janji kampanyenya menolak reklamasi pantai Jakarta. Keduanya punya argumen dan tentu saja punya kepentingan.

Penolakan reklamasi bisa saja diberikan pembobotan dengan jargon soal non-pribumi. Jargon ini, meskipun disangkal oleh Anies sebagai ujaran rasis, kita semua tahu dalam konteks apa kosakata pribumi disampaikan dalam pidato pertama Gubernur Jakarta di depan pendukungnya.

Isu pribumi merupakan titik yang paling sensitif dan emosional karena berkenaan dengan kesenjangan ekonomi yang menjadi masalah di semua wilayah di Indonesia. Sasaran tembaknya adalah WNI keturunan Tionghoa yang memang memiliki kemampuan finansial rata-rata jauh lebih baik dari rakyat kebanyakan.

Dalam politik, isu kesenjangan ekonomi adalah bahan baku yang sangat efektif untuk menarik dukungan massa. Dengan isu seperi ini, massa akan terikat lebih emosional. Di Jerman, rasa frustrasi publik karena ekonomi morat-marit akibat Perang Dunia I dimanfaatkan Hitler dengan baik. Kesenjangan dan kecemburuan sosial itu dibungkus dengan isu pribumi (keunggulan ras Aria). Dari sanalah dunia mengenal PD II yang mahadahsyat itu.

Karl Marx juga menggunakan kesenjangan sosial. Bedanya jika Marx menunjuk konflik kaum borjuis dan proletar sebagai pencetus revolusi sosial, di Indonesia makna borjuis itu bisa diartikan sebagai non-pribumi dan proletar itu bisa disejajarkan dengan pribumi. Setidaknya makna itulah yang terekam dalam benak publik waktu kita bicara soal pribumi dan non-pribumi.

Apalagi, di Indonesia ini, isu pribumi dipadukan dengan sentimen keislaman. Kita bisa bayangkan dampak yang akan dihasilkannya.

Masalahnya, soal kesenjangan ekonomi dan sosial ini memang menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Kita semua tahu kesenjangan ini terjadi tidak tiba-tiba, tapi terbentuk sejak sekian lama, khususnya pada zaman Orde Baru. Tapi, toh sekarang pemerintahan dipegang Joko Widodo. Jika kita bicara soal kesenjangan sosial, telunjuk akan dengan mudah diarahkan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Apalagi sebelumnya sudah digembar gemborkan soal aseng-asing yang menguasai ekonomi Indonesia.

Tampak jelas ke mana arah kebijakan politik Pemprov Jakarta nanti. Di masa depan seluruh energi politik Anies diperkirakan akan diarahkan untuk menjadi kekuatan antagonis berhadapan dengan pemerintahan Jokowi.

Jadi, jangan kaget jika di masa-masa mendatang akan ada banyak isu yang memperhadap-hadapkan kebijakan pemerintahan pusat dengan Pemprov DKI. Diawali dengan masalah reklamasi, dibungkus dengan jargon “pribumi harus  menjadi tuan rumah dinegeri sendiri”, lalu persepsi soal jurang ekonomi dan sosial akan terbentuk. Jika ini terjadi, tentu yang paling kerepotan adalah Jokowi.

Jadi, kita tahu, partarungan Pilpres 2019 dimulai saat Gubernur Jakarta dilantik beberapa hari lalu.

Kolom terkait:

Omong Reklamasi Minus Politik

Emmy Hafild di Tengah Pusaran Polemik Reklamasi

“Pribumi” Anies, 2019, dan Politik Sentrifugal

Di Indonesia, Tak Ada yang Pribumi!

Menyembuhkan Luka: Melerai Dikotomi Pribumi-Nonpribumi

Eko Kuntadhi
Pegiat Media Sosial
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Manifesto Arsip Bagi Pengelolaan Cagar Budaya

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam peninggalan sejarah, mengingat eksistensi terhadap banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah bertahta di bumi nusantara. Selain menjadi negara yang terkenal...

Setelah Sayyid Syarief Mengenolkan Diri

Syariefhans tampil di mimbar dengan gagah dan perlente. Ia mengenakan kemeja hijau tua, dengan lengan panjang yang dikancing rapi. Ketampanan dan kulit putihnya membuat...

Viral, BTS Meal di Tengah Pandemi

BTS Meal adalah menu yang dihasilkan dari kolaborasi antara McDonal dengan Boyband Grup BTS, Korea Selatan. McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan...

Meluruskan Kasus Takmir Melarang Salat Bermasker di Masjid

Ramai menjadi perbincangan publik saat video berdurasi 2 menit sekian memperlihatkan “brutal”-nya ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Amanah, Jalan Kampung, Tanah Apit, RT...

Radikalisme, Anak Muda dan Pendidikan Tinggi: Antisipasi, Respon dan Kebijakan

Ekstrimisme dan radikalisme nampaknya tidak mengenal negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia atau negara-negara Eropa di mana kaum Muslimin merupakan komunitas minoritas. Ekstrimisme tumbuh...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.