Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu tidak dapat dilakukan serta merta. Proses yang berkesinambungan melalui pendidikan politik semestinya dilakukan sebelum mereka menjadi pemilih yang cerdas. Sayangnya, ini yang tidak dilakukan oleh partai politik sehingga berdampak pada kualitas pilihan masyarakat.
Gejala ini sebenarnya dapat ditemukan di daerah. Misalnya, tidak sedikit calon anggota legislatif yang yang diajukan partai politik tidak memiliki kapasitas yang sesuai dengan fungsinya. Selain itu, tidak sedikit pula calon yang diajukan partai bermasalah dari segi perilaku, integritas moral, dan yang memiliki kasus hukum. Namun, sayangnya mereka tetap terpilih karena mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu hal ini menjadi pertanyaan mengapa masyarakat masih saja memilih calon yang bermasalah tersebut.
Dalam teori perilaku memilih, keputusan seseorang dalam membuat pilihan politik sangat dipengaruhi oleh sistem nilai politik yang menjadi keyakinannya. Sistem nilai ini dibentuk melalui internalisasi nilai-nilai politik yang dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sejawat (peer group). Sayangnya, internalisasi nilai politik dalam keluarga di Indonesia yang terbatas menyebabkan mereka jadi buta terhadap politik.
Hal yang sama juga berlangsung di sekolah-sekolah. Sementara internalisasi dalam lingkungan sejawat, termasuk dalam hal ini pendidikan politik oleh partai, tidak berjalan, jika tidak mau dikatakan gagal berfungsi. Akibatnya, kognisi politik pemilih menjadi dangkal sehingga berdampak pada kualitas pilihan yang dibuat.
Membagi Peran
Keadaan ini tentu tak boleh dibiarkan karena yang akan dirugikan adalah masyarakat. Apalagi dari waktu ke waktu, aktivitas politik semakin dinamis yang menuntut adanya peningkatan pemahaman masyarakat sebagai aktor utama. Kegagalan partai melakukan pendidikan politik ini harus segera dicarikan jalan keluarnya, jika ingin melihat demokrasi elektoral ini jauh lebih berkualitas.
Pertama, memberi ruang yang besar kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Selama ini memang sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh KPU terkait dengan pendidikan politik. Misalnya, bagaimana menjadi pemilih yang baik. Namun, pendidikan politik tentu tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai pemilih cerdas saja. Lebih luas dari itu masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan politik yang mendalam agar berdampak pada kualitas demokrasi yang dihasilkan. Selama ini kegiatan yang dilakukan KPU baru sebatas kegiatan pelengkap dalam rangka pelaksanaan pemilu atau pilkada saja.
Ruang untuk keterlibatan KPU ini cukup besar karena setiap kegiatan pemilu atau pilkada selesai dilaksanakan, komisioner dan staf sekretariat di KPU terkesan kehabisan pekerjaan, terutama di daerah. Padahal aktivitas politik ini berlangsung terus-menerus dan menjadi keseharian masyarakat. Dengan melibatkan KPU, khususnya di daerah untuk memberikan pendidikan politik, maka akan membantu partai politik melaksanakan fungsi yang belum berjalan dengan baik.
Kedua, memberi ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam mencerdaskan masyarakat dari segi politik. Keterlibatan pemerintah daerah ini dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang memang memiliki fungsi ini.
Sebenarnya beberapa kegiatan Badan Kesbangpol di daerah sudah dilaksanakan, namun masih terkesan sporadis dan bergantung pendanaan. Padahal kalau kegiatan ini menjadi kegiatan utama yang harus ada, tentu pelaksanaannya akan lebih berkualitas. Secara tidak langsung keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol ini akan membantu partai politik menciptakan masyarakat yang cerdas berpolitik.
Ketiga, membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui kerjasamanya dengan instansi pemerintah. Bagaimanapun, demokrasi yang berkualitas menuntut hadirnya masyarakat sipil yang kuat. Apalagi sejak reformasi dilaksanakan, pertumbuhan organisasi masyarakat sipil ini cukup menggembirakan dan ini harus dimanfaatkan. Instansi pemerintah di daerah yang memiliki fungsi ini idealnya memang melibatkan organisasi masyarakat sipil tersebut agar masyarakat semakin cerdas ketika membuat pilihan politiknya.
Demokrasi yang baik tentu harus diikuti oleh masyarakat yang melek politik agar tidak mudah dibohongi oleh kekuatan politik mana pun. Persoalannya sekarang, bersediakah partai politik memberi peran yang besar pada pemangku kepentingan lain untuk melakukan pendidikan politik dengan memasukkan aspek ini ke dalam revisi UU terkait, khususnya UU Pemilu Legislatif dan Presiden mendatang.
