Senin, Mei 17, 2021

Membangun Partai Politik yang Adil dan Beradab

Anies dan Jalan Politik Cemas

Saya bukan penggemar Anies Baswedan. Saya tak simpatik dengan wejangannya di markas Front Pembela Islam (FPI) yang, dibela seperti apa pun, tidak akan memupuskan...

Emilia Lisa, Tsamara Amany, dan Suara Politik Perempuan

“Memang kita sebagai perempuan berbicara saja terkadang tidak didengar, apalagi kalau kita selalu diam. Maka katakan apa yang ingin kau katakan, akan tetapi tidak...

4 November dan Politik Peringatan

Peringatan dan analisis tentang rencana demonstrasi pada 4 November nanti bertiup begitu kencang. Diramaikan analisis yang cukup menegangkan. Pemerintah dan ormas Islam memainkan peran...

Tjahjo Kumolo, Wiranto dan Sesat Pikir Dana Partai

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar jumlah dana bantuan partai politik (parpol) dinaikkan 10 kali lipat. Bantuan dari negara tadi diberikan berdasar perolehan...

Saat kolom ini ditulis, semua partai politik sedang sibuk menghadapi verifikasi faktual agar tidak tereliminasi sebelum benar-benar berlaga di arena pemilihan umum (pemilu). Kontestan yang kalah dalam suatu kompetisi pasti akan merasa kecewa, atau bahkan sakit hati. Tapi, tentu akan merasa lebih sakit lagi jika dinyatakan kalah sebelum bertanding.

Oleh karena itulah, dengan segala upaya, semua partai politik yang sudah dinyatakan lolos secara administratif—yang lama maupun yang baru, termasuk yang namanya baru padahal partai lama—berupaya memenuhi tuntutan verifikasi faktual untuk bisa dinyatakan layak mengikuti pemilu. Sebagai bagian dari proses pelembagaan demokratisasi, upaya partai-partai ini patut kita apresiasi.

Tapi, di luar kesiapan formal administratif dan faktual, yang juga penting bagi partai politik adalah mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari infrastruktur politik yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Karena apa yang tergambang dalam infrastruktur politik akan tercermin dalam suprastruktur politik.

Agar tidak salah paham, yang dimaksud dengan infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik—atau lembaga-lembaga yang gerakannya memiliki implikasi politik—yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, contohnya partai politik, ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan yang sejenisnya.

Sedangkan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga politik yang berada dalam pemerintahan dan menjadi bagian dari lembaga negara yang secara formal diatur dalam undang-undang, contohnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Jika ada pertanyaan, bagian mana dulu yang harus kita perbaiki, infrastruktur atau suprastruktur? Ini mirip dengan pertanyaan mana yang lebih dulu antara ayam dan telor. In put suprastruktur politik pada umumnya berasal dari infrastruktur politik. Tapi, out put dari suprastruktur politik antara lain adalah aturan main yang mengatur infrastruktur politik. Jadi, seperti struktur yang melingkar, saling mempengaruhi satu sama lain.

Ada dalil yang sudah taken for granted bahwa pemimpin berasal dari dan untuk rakyat. Atau semua berasal dari rakyat dan akan kembali untuk rakyat. Oleh karena itu, ada pula dalil yang mengatakan bahwa pemimpin adalah cermin dari rakyat. Artinya, bagaimanapun, wajah para pemimpin saat ini pada hakikatnya merupakan gambaran dari wajah rakyat pada umumnya.

Tapi, alangkah tidak bijaknya jika ada pemimpin yang berbuat salah lantas mengembalikan kesalahan pada rakyat yang memilihnya. Meskipun pemimpin adalah cermin dari rakyatnya, bukan berarti kesalahan pemimpin berasal dari kesalahan rakyat. Menyalahkan rakyat adalah tindakan yang tabu bagi seorang pemimpin.

Oleh karena itu, secara pribadi saya lebih cenderung mengatakan, untuk memperbaiki suprastruktur politik, harus terlebih dahulu memperbaiki infrastrukturnya. Karena, dari in put yang baiklah kita bisa berharap pada out put yang lebih baik.

Jika kita berharap realisasi dari sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, maka muara itu tidak akan terwujud sebelum kita memperbaiki hulunya. Salah satu hulu dari “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” adalah keberadaan partai politik.

Mengapa partai politik? Karena, di negara demokrasi, fungsi utama partai politik adalah: (1) sebagai sarana komunikasi politik; (2) sebagai sarana sosialisasi politik; (3) sebagai sarana rekrutmen politik; dan (4) sebagai sarana pengatur konflik (Miriam Budiardjo, 2008: 405-9). Semua fungsi ini menjadi hulu dari semua aktivitas politik yang bermuara pada tujuan negara demokrasi.

Ambil satu contoh, fungsi ketiga sebagai rekrutmen politik. Ini erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik secara internal (partai politik) maupun secara eksternal, yaitu kepemimpinan nasional yang lebih luas. Segenap anggota legislatif yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan undang-undang, hampir semuanya berasal dari partai politik.

Undang-undang adalah aturan main yang menentukan ke mana arah suatu negara akan bermuara. Siapa pun yang memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan undang-undang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi. Dalam konteks Indonesia, cita-cita itu tertuang dalam pembukaan konstitusi (UUD 1945).

Partai politik memiliki tanggung jawab yang besar dalam merekrut dan menempatkan kader-kader terbaik bangsa untuk mengisi lembaga-lembaga negara, terutama lembaga legislatif. Karena, undang-undang yang baik akan lahir dari para legislator yang baik.

Untuk merealisasikan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dibutuhkan serangkaian undang-undang yang konstruktif bagi terciptanya kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil dan beradab. Oleh karena itulah, membangun partai politik yang adil dan beradab adalah keniscayaan dalam suatu negara demokrasi.

Kolom terkait:

Risalah Politik untuk Kebajikan 

Politik Jalan Kebajikan

Perilaku Korupsi dan Politik Kebajikan

Politik yang Mengayomi

Kaleidoskop 2017: Menumbuhkan Optimisme di Tahun Politik

Menilik Eksperimen Politik Partai Solidaritas Indonesia

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.