Di Jawa Barat, yang terjadi semata-mata cuma permainan politik. Ridwan Kamil dicalonkan Golkar itu menandakan bahwa Dedi Mulyadi bukan patron yang sejalan dengan rezim yang berkuasa di Golkar saat ini.
Meskipun posisinya ketua Golkar Jawa Barat dan Bupati Purwakarta, tetap saja Dedi Mulyadi tidak bisa meyakinkan penguasa DPP Golkar untuk menurunkan rekomendasi kepadanya.
Ada yang bilang hal itu disebabkan karena Dedi Mulyadi enggak punya duit? Gak juga. Emang kalau dicalonkan partai lain Kang Dedi dapat tiket gratisan? Ada maharnya kaleeee.
Jadi, apa alasan Golkar menendang kadernya sendiri lalu memberikan tiket kepada Ridwan Kamil? Alasannya karena pencalonan Ridwan Kamil lebih menguntungkan rezim yang berkuasa di Golkar saat ini. Mungkin keuntungan ekonomi. Mungkin politik. Mungkin perhitungan peluang Ridwan Kamil menang lebih tinggi dibanding Dedi Mulyadi. Atau ada pertimbangan lain. Kita tidak tahu.
Politik memang ujungnya kepentingan, kok. Mau Kang Dedi ketua Golkar Jabar, kek, kalau tidak sejalan dengan kepentingan rezim yang berkuasa di Golkar, tetap saja nasibnya terdepak. Dengan kata lain, bahkan untuk sebuah partai, kita tidak bisa memandang dalam satu warna. Ada banyak warna di dalamnya.
PDI Perjuangan sekarang juga sedang mencari orang yang pas untuk Jawa Barat. Serunya, dalam proses pencarian itu mencuat nama Deddy Mizwar untuk disandingkan dengan Dedi Mulyadi. Ini agak menarik. Deddy Mizwar selama ini dipersepsikan sebagai representasi dari garis politik konservatif ala Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Dedi Mulyadi menampilkan sosok toleran, terbuka, dan Sunda banget. Kang Dedi mungkin cocok dengan idologi PDI-P. Tapi, Deddy Mizwar rasa-rasanya tidak terlalu pas. Setidaknya dari citra yang dibangunnya selama ini.
Pada beberapa kasus, kebijakan Kang Dedi di Purwakarta sering berseberangan dengan kalangan konservatif. Kita ingat konflik terbukanya dengan Front Pembela Islam (FPI). Tapi justru belakangan PKS melempar usulan untuk bergandengan tangan dengan PDIP, dengan penganten Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.
PKS tampaknya kecewa dengan Gerindra yang membatalkan pencalonan Deddy Mizwar dengan Akhmad Saikhu. Padahal di Jawa Barat, boleh dikatakan PKS tidak punya calon internal yang cukup kuat. Deddy Mizwar sendiri sebetulnya bukan bagian dari PKS. Tapi, apa mau dikata, Gerindra memilih jalan lain, tidak mau mengusung Deddy Mizwar dan Saikhu. Mungkin karena Deddy Mizwar dan Saikhu dianggap representasi PKS. Gerindra yang lebih besar jumlah kursinya merasa pasangan ini tidak mengakomodasi kepentingannya.
Saya melihat jika Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi disatukan, ada hal positif yang bisa diambil. Apalagi jika PDIP dan PKS berkoalisi. Koalisi seperti ini akan menurunkan kemungkinan dimainkannya politisasi agama seperti dalam Pilkada Jakarta. Berkoalisi dengan PDIP, PKS tidak akan punya legitimasi untuk memainkan politik agama.
Koalisi ini secara keseluruhan akan memberikan manfaat besar bagi rakyat Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya, karena secara langsung dapat menekan mencuatnya politik aliran yang berlebihan dimainkan di Jawa Barat. Kita ingat Jabar merupakan salah satu wilayah paling tinggi tingkat intoleransinya. Jika politik aliran dan politisasi agama secara gila-gilaan dimainkan dalam pilkada kali ini, tentu sangat berbahaya bagi Indonesia. Koalisi PDIP yang menjadi simbol nasionalis dan PKS sebagai simbol Islam konservatif akan menekan risiko tersebut.
Sementara Gerindra dan Demokrat, dua kekuatan partai yang juga punya meluang untuk mengajukan calonnya, mudah-mudahan tidak punya legitimasi untuk memainkan isu agama. Apalagi jika calon mereka nanti tidak lekat dengan simbol-simbol agama. Memang, harus diakui, PKS adalah partai yang paling jago memainkan isu agama dalam berbagai perhelatan politik.
Pertanyaanya, apakah PDI-Perjuangan bersedia berkoalisi dengan PKS? Kenapa tidak. Toh, pada Pilkada Sulawesi Selatan, PDI-Perjuangan juga berkoalisi dengan PKS, Gerindra, dan PAN untuk mencalonkan Nurdin Abdullah dan Andi Sulaiman Sudirman sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Artinya, meski di masyarakat isu yang terbangun PDI-Perjuangan dan PKS sering berhadapan secara ideologis, nyatanya di banyak pilkada kedua partai itu bisa bergandengan tangan. Saya yakin pilkada-pilkada di mana PDI-Perjuangan dan PKS berkoalisi tidak akan ada isu politisasi agama yang dimainkan gila-gilaan.
Sebab, pada kenyataannya, ideologi partai politik di Indonesia ujung-ujungnya sama saja : kekuasaan. Kalau untuk merebut kekuasaan agama dijadikan bahan tunggangan, maka digunakanlah isu agama. Jika tidak diperlukan, ya gak perlu. Kasus Pilkada Jakarta adalah contoh, ketika agama sangat dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan. Maka, orang-orang partai ini mengolah isu agama sedemikian rupa.
Akibatnya, kita rasakan sampai sekarang masyarakat terbelah menjadi dua. Buat partai politik yang menghamba pada kekuasaan, mana peduli mereka jika masyarakat koyak moyak seperti yang terjadi pada Pilkada Jakarta. Yang penting menang dan berkuasa.
Nah, koalisi PDI-Perjuangan dan PKS ini akan membuat isu agama tidak lagi relevan untuk digunakan. Ini bagus untuk Indonesia. Kalaupun, tentu saja, sebagian kita mual dengan kelakuan elite partai yang bisa seenaknya menggunakan agama sebagai tunggangan. Dan pada kali yang lain, bisa dengan enteng menyimpannya di dalam kantong kresek.
Kolom terkait:
Duet Maut Dedi Mulyadi-Ridwan Kamil
Rame-rame “Menggoreng” Dedi Mulyadi
Jangan Sampai Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jawa Barat
