Tidak sedikit yang memprediksi, termasuk saya, bahwa Gerakan 212 akan terus membesar setelah berhasil mendesak pemerintah dan aparatusnya untuk mengadili Ahok akibat ucapannya yang dianggap menista Al-Qur’an dalam konteks Pilkada DKI Jakarta.
Selain dihadiri oleh ribuan masyarakat Muslim, yang mewakili pelbagai lapisan kelas, demonstrasi tersebut menjadi babak baru dalam mengartikulasikan Islam politik di ruang publik secara signifikan.
Mobilisasi massa itu tidak hanya berhasil menjebloskan Ahok ke dalam penjara, melainkan digunakan tim pemenangan Anies-Sandi untuk merebut kursi DKI Jakarta, yang sebelumnya tidak pernah diprediksi untuk menang dalam pelbagai survei nasional. Di sisi lain, kehadiran Habib Rizieq Shihab, yang sebelumnya tidak diperhitungkan, menjadi representasi baru simbol kepemimpinan umat oleh kelompok gerakan ini.
Namun, saat Rizieq Shihab melarikan diri ke Arab Saudi atas sejumlah kasus yang dialami, dan sampai sekarang belum kembali, terjadi kekosongan dalam pimpinan gerakan ini. Kekosongan simbol pemimpin ini kemudian coba diisi. Alih-alih mengalami penguatan, justru pengisian tersebut mengalami konflik internal di tengah kepentingan politik masing-masing individunya.
Hal ini tercermin, misalnya, saat Ustaz Sambo mendukung Harry Tanoe terkait dengan kasus yang dijalani, melalui aksi demonstrasi ke Komnas HAM. Dia kemudian dipecat dari ketua Presidium Alumni 212. Posisi ini lalu digantikan oleh Slamet Maarif yang selama ini menjadi Juru Bicara FPI.
Ustaz Sambo sendiri kemudian mendirikan Garda 212. Meskipun organisasi ini menganggap bagian dari alumni 212, namun kelompok Presidium alumni 212 ini tidak mengakuinya. Hal ini ditegaskan oleh Novel Bamukmin, Humas Presidium Alumni 212, “Tidak ada (hubungan). Saya tekankan tidak ada sama sekali hubungan dengan Presidium Alumni 212. Walaupun sebelumnya, pendeklarator (Idrus Sambo) atau ketua ada di presidum, sekarang tidak ada hubungan dengan alumni 212” (www.detik.com, 14 Januari 2018).
Di tengah perpecahan tersebut, muncul organisasi baru yang mengatasnamakan Persaudaraan Alumni 212, dipimpin oleh Habib Umar Al Hamid dengan Sekretaris Jenderal Hasril Harahap. Berbeda dengan Presidium Alumni 212 yang lebih cenderung politis, organisasi ini lebih cenderung melakukan proses penguatan dan pembelaan umat yang tidak terjatuh kepada politik praktis yang mendukung salah satu calon, baik dalam Pilkada Serentak 2018 ataupun Pilpres 2019 nanti.
Kecenderungan politik praktis ini terlihat ketika Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Al-Khaththath turut hadir saat La Nyalla Mattalitti menggelar jumpa pers yang berisi pengakuan dimintai duit oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Al-Khaththath, La Nyalla ini adalah salah satu kader 212 dari lima kader yang direkomendasikan Presidium Alumni 212 kepada tiga partai pengusung dalam Pilkada Serentak, yaitu PKS, Gerindra, dan PAN. Dalam konteks ini adalah Pilkada Jawa Timur (www.detik.com, 11 Januari 2018).
Alih-alih diterima, La Nyalla pun akhirnya tidak direkomendasikan oleh tiga partai tersebut dalam pertarungan Pilkada Jawa Timur. Konflik, perpecahan, dan kecenderungan politik praktis ini kemudian ditanggapi oleh Dahnil Azhar Simanjuntak, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, sebagai tindakan “mempolitisasi keiklhasan umat”. Ini karena banyak umat Islam, termasuk di dalamnya anggota Muhammadiyah, datang bukan karena persoalan Pilkada DKI Jakarta untuk mendukung Anies-Sandi, melainkan karena sakit hati atas penistaaan yang dianggap dilakukan oleh Ahok (www.tribunnews.com, 30 Januari 2018).
Dalam kesempatan berbeda, setahun sebelumnya, sejumlah elite keagamaan, seperti Kiai Ma’ruf Amin, Ustaz Bachtiar Nasir, Ustaz M. Zaitun Rasmin, Kiai Misbahul Anam, Ustaz Didin Hafidhuddin, Dr. M. Syafii Antonio memanfaatkan momentum Gerakan 212. Mereka kemudian mendirikan Koperasi Syariah 212, 6 Januari 2017, bersamaan dengan meluncurkan Koperasi Syariah 212 di Andalusia Islamic Center, Sentul City, Bogor.
Selain sebagai “implementasi semangat Aksi 212 yang penuh persaudaraan dan kebersamaan”, upaya mendirikan koperasi ini sebagai “wadah perjuangan ekonomi untuk mencapai kemandirian ekonomi umat”. Setidaknya, sudah ada 35 gerai berdiri di bawah bendera 212 Mart (www.koperasisyariah212.co.id, 11 Agustus 2017).
Terkait dengan tingkat keberhasilan gerakan ekonomi umat ini masih perlu dilihat lebih jauh, baik daya tahan maupun proses pengembangannya lebih lanjut, apakah sekadar memanfaatkan momentum, ataukah ini merupakan gerakan solidaritas keumatan yang kuat untuk memberdayakan umat Islam melalui jalur ekonomi syariah.
Bertolak dari penjelasan di atas, konflik internal dan perpecahan ini mengindikasikan dua hal. Pertama, tidak adanya dukungan kelas menengah atau borjuasi secara kuat, seperti yang terjadi di Mesir dan Turki. Ketiadaan kelompok kelas menengah dan borjuasi ini membuat gerakan ini secara fondasi dan distribusi ekonomi tidak kuat dalam penggalangan solidaritas umat (Hadiz, 2018).
Sebaliknya, kelompok borjuasi yang mapan dan masuk dalam oligarki kebanyakan adalah kelompok Tionghoa. Akibatnya, kecenderungan untuk mencari sumber-sumber ekonomi untuk penguatan kapital pribadi maupun organisasi menjadi tidak terhindarkan. Di sini, terlibat dalam politik praktis, melalui dukungan kepada sejumlah calon dalam politik elektoral mulai tampak terlihat.
Namun, saat mereka terlibat dalam politik praktis menjadi bahan gunjingan tidak hanya anggota masyarakat yang tidak setuju, melainkan juga kepada masyarakat Muslim yang sebelumnya mendukung gerakan ini secara tulus untuk membela dan merepresentasikan umat Islam.
Kedua, Ahok, Tionghoa, dan imajinasi ketertindasan. Harus diakui, ketokohan Ahok dan sejumlah kebijakan yang dibuat menjadi persona sendiri mengapa saat adanya tuduhan penistaan agama banyak dari sejumlah masyarakat Muslim tergerak untuk melakukan demonstrasi. Imajinasi ketertindasan dan adanya kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh “aseng” ini justru menggerakan kelompok-kelompok tertindas secara ekonomi dan tidak bisa mengakses struktur ekonomi yang terbangun dalam institusi negara dan privat untuk turun ke jalan.
Setelah Ahok di penjara, sejumlah demonstrasi yang mengatasnamakan Gerakan Alumni 212 ini tak sebanyak sebelumnya. Bahkan dalam memperingati Gerakan 212 pun pada 2 Desember 2017, jumlahnya tidak sebanyak demonstrasi 212 dan 411.
Karena itu, bagi saya, menarik untuk melihat perkembangan Gerakan 212 di tengah kabar akan kepulangan Rizieq Sihab. Hal ini mengingat momentum Pilpres 2019 yang satu tahun lagi akan digelar, saat predator politik memerlukan suaranya untuk membangun sentimen keagamaan mempengaruhi suara masyarakat Muslim dalam politik elektoral pilpres. Ini karena Pilkada DKI Jakarta menjadi contoh kesuksesan tersebut.
Lebih jauh, kehadiran Rizieq Shihab ini akan menjadi penentu, apakah Gerakan 212 bisa menguat seperti aksi demonstrasi menuntut pemerintah Indonesia agar Ahok diadili. Kehadiran Rizieq juga menjadi pertimbangan apakah posisinya benar-benar sebagai representasi simbol dan solidaritas umat atas sejumlah konflik yang memanfaatkan ketidakhadiran dirinya?
Tentu saja, satu hal utama yang penting dipertimbangkan di sini terkait dengan Pilpres 2019 adalah Jokowi bukanlah Ahok. Sentimen etnis dan agama, sebagaimana dipraktikkan dalam membangun isu mengenai Ahok, tidak dapat dilakukan kepada Jokowi. Jokowi sendiri jauh-jauh hari sudah memasukkan jangkar politiknya ke sejumlah daerah di mana pada tahun 2014 ia mengalami kekalahan, di antaranya Jawa Barat, NTB, dan sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
Kunjungan Jokowi ke sejumlah daerah tersebut bukan hanya menguatkan artikulasi politiknya, melainkan juga menancapkan pengaruh atas representasi posisinya sebagai presiden Indonesia yang menaungi semua kelompok golongan, baik sipil, keagamaan, maupun etnik.
Kolom terkait:
Ongkos-Ongkos “Aksi Bela Islam”
Pengkhianatan HTI dalam Aksi Bela Islam
Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki
