Jumat, Maret 29, 2024

Keadilan Memilih Pemimpin

Iding Rosyidin
Iding Rosyidin
Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (kiri)-Sylviana Murni (kedua kiri), Basuki Tjahaja Purnama (ketiga kiri)-Djarot Saiful Hidayat (ketiga kanan) dan Anies Baswedan (kedua kanan)-Sandiaga Uno (kanan) memberikan salam usai debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (10/2). Debat ketiga itu mengangkat tema Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/17.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memberikan salam usai debat ketiga Pilkada DKI Jakarta di Jakarta, Jumat (10/2). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Di daerah rumpin ada turunan
Banyak hewan ditembak bedil
Memilih pemimpin bukan karena keturunan
Tetapi pilihlah yang berlaku adil

Yang suka ke rumpin namanya maman
Bertemu teman bernama abidah
Memilih pemimpin tak harus seiman
Karena ia bukan masalah akidah

Wajah dipukul sampai kebiruan
Diobatin sembuh perlahan-lahan
Pilihlah pemimpin yang punya kemampuan
Bukan yang mengandalkan penampilan

Masalah kepemimpinan akan tetap selalu menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan yang menarik, terutama setiap kali berhadapan dengan momentum pemilihan calon pemimpin, baik pada level nasional maupun daerah. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, perdebatan tentang calon pemimpin tidak pernah lepas, kalau tidak boleh disebut kental sekali, dari pendekatan keagamaan.

Pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 15 Februari, perdebatan mengenai siapa yang paling berhak menjadi Gubernur Jakarta sangat keras. Mungkin ini perdebatan paling keras dalam sejarah politik Indonesia sampai saat ini. Seruan untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim demikian kencang disuarakan oleh kelompok-kelompok Islam tertentu.

Puncaknya adalah ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaannya tentang larangan umat Islam memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (dalam konteks Pilkada DKI, yang dimaksud adalah Ahok). Tidak hanya itu, lembaga keagamaan ini juga membawa kasus kontroversi ceramah Ahok di Kepulauan Seribu ke publik. Ahok dinyatakan telah melakukan penistaan agama karena dianggap telah melecehkan surah al-Ma’idah: 51.

Dampaknya, umat Islam terutama yang dikoordinasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI melakukan demo besar-besaran yang mereka sebut dengan aksi “bela Islam”. Gerakan ini dilakukan sampai tiga kali yang mampu menghadirkan jutaan umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia. Tuntutannya, bukan hanya Ahok diadili, tetapi juga dipenjarakan, sehingga pada akhirnya tidak dapat mengikuti kontestasi politik di Pilkada DKI.

Kalau ini yang terjadi, maka kontestan yang tersisa semuanya Muslim. Baik pasangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni maupun Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno sama-sama beragama Islam. Tentu ini akan menjadi kemenangan politik bagi kelompok Islam yang mengharamkan memilih pemimpin dari kalangan non-Muslim.

Tetapi benarkah umat Islam harus memilih pemimpin berdasarkan atas kesamaan agama saja? Ataukah justru ada kualifikasi lain yang lebih substansial yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin?

Berkaca pada Kasus Ibrahim
Selama ini perdebatan tentang keharaman memilih pemimpin non-Muslim selalu mengacu pada surah al-Mai’idah: 51. Kata “auliya” di dalam ayat tersebut oleh kelompok Islam yang disinggung di atas hanya diartikan sebagai “pemimpin”, padahal dalam berbagai kitab tafsir justru kebanyakan diartikan dengan “teman setia”.

Jika dilihat dari konteksnya (asbabun nuzul), ayat ini sesungguhnya terkait dengan Perang Uhud, di mana tadinya ada yang mengaku teman setia kaum Muslim tiba-tiba berbalik arah membelot ke musuh. Itulah kaum munafik. Maka, tafsirnya, kelompok yang seperti ini jangan dijadikan “teman setia”.

Namun, sesungguhnya di dalam Kitab Suci ada ayat lain yang lebih tepat untuk dijadikan basis kualifikasi calon pemimpin, yaitu surah al-Baqarah: 124. Ayat ini berbunyi, “Dan ingatlah ketiba Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya.” Allah berfirman: ‘Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia’. Ibrahim berkata: ‘(Saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: ‘JanjiKu ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim’.

Ayat ini secara tegas menyebutkan kata imam yang artinya orang yang diimami atau diikuti. Itulah sejatinya pemimpin. Meski di kalangan kaum Muslim Sunni, kata imam tidak digunakan dalam konteks politik, tetapi di kalangan Syi’ah justru menjadi sangat politik. Bahkan imamah yang merupakan kata benda dari imam merupakan salah satu masalah akidah dalam keyakinan Syi’ah.

Oleh karena itu, sebenarnya cukup ganjil ketika kelompok umat Islam yang mengharamkan memilih calon pemimpin non-Muslim dengan menyebutnya sebagai bentuk pengejawantahan akidah mereka. Padahal hampir semua kelompok Islam tersebut berasal dari kalangan Sunni yang notabene tidak menganggap imamah sebagai akidah. Justru mereka sangat anti terhadap kelompok Syi’ah. Buktinya, di negeri ini, kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok Syi’ah kerapkali terjadi.

Dengan demikian, basis utama kualifikasi calon pemimpin adalah tidak melakukan kezaliman. Zalim secara sederhana diartikan sebagai tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kata zalim biasanya dilawankan dengan kata adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka, orang yang tidak zalim artinya orang yang adil. Karenanya, ayat itu menegaskan bahwa keadilan menjadi syarat utama bagi seorang calon pemimpin.

Sifat adil dapat melekat kepada siapa pun, atau bisa dimiliki oleh calon pemimpin dari kalangan mana saja, baik Muslim maupun non-Muslim. Saat ini pemimpin-pemimpin adillah yang memang dibutuhkan masyarakat. Berbagai problem kenegaraan dan kemasyarakatan yang selama ini menimpa bangsa Indonesia, antara lain akutnya penyakit korupsi, kekerasan sektarian, dan sebagainya berporos pada adanya ketidakdilan. Karena itulah pemimpin yang adil sangat diperlukan.

Hal lain yang disinggung ayat ini adalah tentang keturunan. Ibrahim mengajukan pertanyaan, mungkinkah keturunannya bisa menjadi pemimpin. Tetapi Tuhan tidak mengiyakan, justru menekankan masalah keadilan (bahwa janji-Nya tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim). Ini artinya bahwa Islam tidak mengenal garis keturunan dalam masalah kepemimpinan. Siapa saja atau keturunan dari siapa pun, selama bisa berbuat adil atau tidak zalim, ia berhak menjadi pemimpin.

Memilih dengan Adil
Karena kualifikasi dasar dari calon pemimpin adalah keadilan, maka sebaiknya para pemilihnya juga mendasarkan pilihannya pada asas keadilan. Memilih dengan adil artinya para pemilih mesti melihat calon pemimpin mereka berdasarkan pada kapasitas dan kapabilitasnya. Caranya bisa saja dengan melihat prestasi, rekam jejaknya, dan lain-lainnya sehingga kemampuannya terlihat jelas.

Dalam konteks Pilkada DKI Jakarta, misalnya, tidak ada masalah jika warga Muslim Jakarta tidak memilih Ahok asal didasarkan pada penilaian bahwa Ahok dianggap tidak mampu, bukan karena ia sebagai non-Muslim. Sebaliknya, jangan salahkan jika mereka memilih Ahok karena dinilainya memiliki kemampuan. Itu bisa disebut adil. Yang tidak adil adalah, jika mereka tidak memilih Ahok hanya karena ia non-Muslim, karena, dengan demikian, mereka menafikan kemampuan Ahok.

Itulah yang semestinya dilakukan warga DKI Jakarta pada 15 Februari nanti. Berpikir dan berbuat adil adalah perbuatan yang sangat mulia. Kini ada kesempatan bagi mereka untuk mempraktikkan keadilan melalui pemilihan calon pemimpin Jakarta untuk masa lima tahun ke depan. Dengan demikian, memilih dengan adil akan menjadi pintu pembuka untuk mendapatkan pemimpin yang adil.

Iding Rosyidin
Iding Rosyidin
Wakil Dekan Bidang Akademik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.