Sepanjang tahun 2017 ini banyak perhelatan politik yang menarik dicermati. Selain karena menimbulkan sejumlah anomali politik atau bahkan kegaduhan politik, perhelatan itu juga mengakibatkan pandangan yang kian sumir atau negatif terhadap politik di kalangan mayoritas rakyat Indonesia.
Politik seolah-olah hanya mampu menghadirkan beragam tragedi di panggung politik negeri ini. Alih-alih bisa memberikan suatu pengharapan akan peningkatan kualitas hidup secara politik, baik pada level individu maupun kelompok, justru yang tampak adalah penipisan harapan tersebut. Politik, dengan demikian, hanya menghadirkan kegelapan.
Salah satu perhelatan politik yang telah menimbulkan kegaduhan bahkan turbulensi politik di negeri ini adalah Pilkada Jakarta 2017. Penggunaan isu-isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam skala masif atau manipulasi agama untuk kepentingan pragmatis politik kekuasaan telah meminggirkan politik substantif (baca: demokrasi) yang sebenarnya sedang dibangun susah payah di republik ini.
Masih Berlanjut?
Apakah kegaduhan politik tersebut akan berakhir seiring dengan selesainya Pilkada DKI Jakarta 2017? Kemungkinan besar jawabannya tidak. Bahkan jika mendapatkan peluang dan momentum yang serupa, model perilaku politik seperti tersebut di atas akan kembali dilakukan, di pilkada-pilkada di tempat lain atau bahkan di Pemilihan Presiden 2019.
Melihat pada keberhasilannya di ibu kota, kelompok pengusung isu-isu SARA tersebut tentu akan merasa mendapatkan kemenangan. Kelompok ini boleh jadi berpikir bahwa mereka merasa telah berhasil meruntuhkan asumsi kalangan yang mengabaikan mangkus dan sangkilnya isu-isu SARA dalam politik. Dengan demikian, mereka semakin percaya diri untuk terus melakukan hal yang sama.
Kelompok pendukung isu SARA agaknya tidak bisa membedakan kapan sebuah isu dianggap SARA atau tidak. Hal ini, misalnya, terlihat dari pernyataan, mengapa tidak boleh memilih berdasarkan kesamaan agama, bukankah setiap orang berhak memilih seorang calon pemimpinnya sesuai dengan keinginannya? Bukankah demokrasi memberikan kebebasan untuk memilih?
Tentu saja dalam konteks negara demokrasi, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan politiknya. Justru karena adanya kebebasan itulah, seperti halnya dikatakan Robert Dahl (1989), politik bisa disebut demokratis. Atau dalam ungkapan lain, salah satu indikator demokrasi adalah adanya kebebasan. Tentui saja termasuk dalam hal ini memilih berdasarkan kesamaan agama atau suku.
Maka, dalam perspektif demokrasi, boleh saja seseorang memilih calon pemimpinnya berdasarkan pertimbangan agama. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika pilihan politik berbasis agama itu dijadikan senjata untuk “mematikan” orang lain. Misalnya, memberikan label kafir kepada yang memilih berbeda dengan mereka. Bahkan yang lebih berbahaya, mengancam kepada mereka, misalnya, tidak akan menyalatkan orang Muslim yang memilih calon pemimpin dengan tidak berdasarkan pada kesamaan agama.
Di sinilah sebenarnya yang dimaksud dengan politik SARA atau politik dengan memainkan isu-isu SARA. Sekelompok orang memaksakan kehendak di sini agar semua warga (umat Islam) harus memilih calon pemimpinnya berdasarkan kesamaan agama. Hal yang sebenarnya berada pada posisi “boleh” dipaksakan menjadi “wajib”.
Perlunya Literasi Politik
Apa yang tersajikan di panggung politik Indonesia seperti yang telah disinggung di atas memperlihatkan dengan sangat jelas minimnya, kalau tidak boleh dikatakan, tiadanya literasi politik. Ironisnya, hal ini bukan hanya terjadi pada level masyarakat biasa atau awam, melainkan juga pada level elite politik.
Menurut Carol Casel dan Celia C. Lo dalam Theories of Political Literacy (1997), secara sederhana literasi politik dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang dianggap penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau proses politik lainnya. Namun, literasi politik menekankan pada sikap kritis warga terhadap semua proses politik tersebut. Misalnya, dalam konteks partisipasi politik, yang dimaksudkan adalah partisipasi yang bersifat aktif dan kritis. Dengan kata lain, literasi politik menghendaki agar semua warga menjadi peserta politik yang kritis dan cerdas.
Dalam konteks pemilu atau pilkada, misalnya, literasi politik sangat penting bagi seluruh warga negara, terutama yang sudah memiliki hak memilih. Mereka yang sudah terliterasikan secara politik, tentu mendasari partisipasinya dalam pemilu atau pilkada dengan cara yang kritis dan cerdas. Misalnya saat akan memilih calon presiden atau gubernur, mereka akan terdorong akan untuk mencari lebih jauh mengenai sosok si calon: rekam jejaknya (track record) dan program-program yang ditawarkannya.
Bahkan ketika dihadapkan pada kenyataan untuk memilih calon pemimpin yang dikaitkan dengan identitas keagamaannya, kaum literasi politik tetap akan mengedepankan sikap kritis. Dengan kata lain, desakan atau bahkan keharusan untuk memilih yang didasarkan pada kesamaan agama atau suku tentu akan ditolak jika diletakkan pada posisi yang pertama atau prioritas. Bagi mereka, pilihan prioritasnya tetap kemampuan politik calon yang dilihat antara lain dari rekam jejak dan programnya tersebut. Bahwa, misalnya, ada kesamaan agama atau suku, itu sekadar bonus saja.
Dengan demikian, dalam konteks literasi politik, meletakkan prinsip memilih calon pemimpin yang didasarkan pada kesamaan agama di posisi wajib atau harus dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Warga boleh saja memilih berdasarkan prinsip kesamaan agama, tetapi yang diletakkan sebagai prioritas adalah prinsip yang didasarkan pada kemampuan calon.
Berdasarkan pada catatan di atas, literasi politik menjadi sangat urgen bagi segenap warga negara Indonesia. Di sepanjang tahun 2017, literasi politik berada dalam lorong yang gelap. Maka di tahun 2018 yang sebentar lagi akan kita masuki, kita berharap ada peningkatkan, karena banyak perhelatan politik seperti pilkada serentak akan digelar di sejumlah provinsi, kabupaten atau kota. Dan puncaknya adalah Pilpres 2019.
Jika warga negara Indonesia terliterasikan secara politik, kita punya harapan besar bahwa perhelatan politik di negeri ini akan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
Kolom terkait:
Bukan Fundamentalisme yang Menguat
Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki
Ongkos-Ongkos “Aksi Bela Islam”
