Sabtu, Mei 15, 2021

Bahaya Pragmatisme dalam Pilkada Jakarta

Perppu Ormas, Islam, dan Pancasila

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) telah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (24/10/17). Terlepas dari prosesnya...

Perlukah Meluruskan Sejarah Tragedi 1965?

“Seorang sejarawan berkata: klaim mau "meluruskan sejarah" itu pongah. Masa lalu tak pernah diketahui lengkap dan selalu ditafsirkan.” ~Goenawan Mohamad~ Bisakah kita meluruskan sejarah yang...

Politik Kecebong

Kecebong semakin naik daun saja di ruang publik kita beberapa hari ini. Padahal, dipandang dari segi apa pun, nyaris tak ada yang menarik dari...

Kami Siap Diverifikasi

Hari ini, 18 Juli 2016, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah resmi mendaftar sebagai partai politik ke Kementerian Hukum dan HAM. Saya bersama Ketua Umum...
Avatar
Tobias Basuki
Master of Arts in Political Science dari Northern Illinois University, Peneliti bidang Politik dan Hubungan Internasional di Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Sumber: lipsus.kompas.com
[Sumber: lipsus.kompas.com]
Adagium bahwa tidak ada kawan maupun lawan abadi dalam politik terlihat sangat jelas dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta saat ini.

Pragmatisme politik 18 tahun semenjak reformasi juga masih mendominasi politik Indonesia. Namun, dalam Pilkada DKI kali ini pragmatisme tersebut bisa berbahaya bagi kelangsungan pertumbuhan demokrasi Indonesia.

Pilkada DKI dan Lemahnya Kaderisasi Parpol
Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur tanpa partai setelah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Pertikaian keras Gubernur Ahok dengan DPRD DKI Jakarta seakan mengokohkan sifat independennya sebagai politisi anti-partai.

Menjelang pencalonan, Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta KTP untuk maju sebagai calon gubernur independen. Namun setelah didukung tanpa syarat oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), melalui proses cukup panjang, akhirnya Ahok dicalonkan oleh parpol dengan dukungan tambahan dari PDI-P dan Partai Golkar.

Partai-partai lain yang terlihat kelimpungan dalam mencari lawan untuk menandingi Ahok bergerak kesana-kemari mencari calon yang dapat menandingi elektabilitas Ahok. Namun, terlihat cukup jelas bahwa kaderisasi partai sangat lemah, sehingga partai-partai tidak dapat menemukan calon dari dalam partainya sendiri.

Akhirnya, dalam kurun waktu hanya beberapa hari dengan sangat tiba-tiba koalisi Gerindra-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Anies Baswedan dan koalisi Demokrat-PAN-PKB-PPP mengusung Agus Yudhoyono sebagai calon gubernurnya. Ketiga calon gubernur untuk DKI 2017 bukan kader dari satu pun partai yang mengusungnya.

Hal tersebut hanya merupakan permasalahan awal dari kaderisasi yang lemah serta pragmatisme partai politik yang dapat menggerus fondasi demokrasi Indonesia. Sudah sering dibahas berbagai pengamat, kegagalan partai dalam menciptakan kader partai yang mumpuni membuat partai politik tidak mempunyai landasan kebijakan yang koheren.

Hal ini membuat kontestasi politik yang sedari dulu terus menerus hanya promosi janji abstrak. Tanpa landasan ideologi jelas serta paket kebijakan yang konkret, rakyat tidak dapat menjadi konstituen yang menagih akuntabilitas dari politisi dan partai yang dipilihnya akan janjinya bila tidak dipenuhi.

Hingga kini, sentimen anti-partai didasari oleh kekecewaan umum akan kasus-kasus korupsi politisi yang tertangkap dan digeneralisasi. Namun demikian, politisi-politisi secara individual susah untuk dianalisa performa dan kualitasnya. Sehingga satu-satunya tolak ukur masyarakat akan politisi adalah liputan media.

Sementara itu, setelah kampanye dengan slogan-slogan umum berakhir, pemilih dan rakyat sudah tidak mempunyai pegangan atau akses lagi untuk mengatakan apakah politisi/partai yang dipilihnya sudah melakukan janji dan performa yang baik atau tidak.

Pragmatisme Politik dan Ancaman Demokrasi
Kembali mengenai masalah Pilkada Jakarta 2017, pragmatisme partai politik dapat mengancam pematangan demokrasi Indonesia lebih jauh dari sekadar tidak menghasilkan politisi berkualitas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sentimen primordial agama dan etnis telah berkembang luas semenjak kasus tuduhan penistaan agama oleh Ahok.

Di luar janji ketiga pasang kandidat untuk tidak menggunakan isu identitas dalam politik, dengan besarnya pengaruh media sosial, gerakan oknum politik lain di masing-masing kubu untuk mengipas berbagai isu negatif guna menyerang lawannya hampir tidak mungkin dapat dibendung.

Ada dua bahaya yang cukup signifikan dalam pilkada kali ini yang mengancam persatuan bangsa serta konsolidasi demokrasi yang sehat.

Pertama, bahaya apabila partai dalam pragmatisme politiknya mendapat “pembelajaran” bahwa isu primordial yang tadinya sudah “tidak laku” sekarang bisa menjadi senjata ampuh untuk mengurangi elektabilitas lawannya. Hal ini telah terlihat bibitnya bahkan sejak perhelatan Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Kedua, pragmatisme partai politik yang bermanuver untuk keuntungan partainya sendiri dengan mengorbankan calon yang diusungnya karena bukan merupakan kader “asli” dari partainya. Calon seperti Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono, misalnya, berhasil mendongkrak elektabilitasnya, meski baru seumur jagung berkecimpung di politik Jakarta.

Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa yang akan terjadi apabila mereka tidak menang dalam pilkada mendatang?

Sudah sering disebut bahwa karir militer Agus Yudhoyono yang amat baik “terkorbankan” ketika tiba-tiba diusung menjadi politisi. Juga menjadi pertanyaan penting apa yang akan terjadi pada karir akademik Anies Baswedan yang bahkan diakui dunia internasional, setelah ditarik partai politik demi mendulang suara.

Apakah partai-partai tersebut akan tetap mengiringi karir kedua tokoh yang sudah berhasil sebagai profesional dalam bidangnya terdahulu? Ataukah seperti habis manis sepah dibuang, bila kalah mereka sulit melanjutkan karir barunya dalam politik ketika sudah keluar dari jalur karir sebelumnya?

Bahaya tersebut juga ada pada Ahok yang diusung secara relatif mendadak, khususnya oleh dua partai terbesar dalam DPR. Ada rumor yang mengatakan bahwa partai pengusung Ahok diuntungkan dalam skenario untuk tetap memenangkannya dalam pilkada ini namun membiarkan tekanan politis untuk tetap menjatuhkan dia dalam pengadilan penodaan agama tersebut.

Di luar kebenaran rumor itu, skenario tersebut memang secara logika dan kalkulasi jangka pendek menguntungkan partai. Ahok terkenal tidak dapat diatur oleh pengurus partai, sehingga partai pengusung tidak akan mendapatkan kemenangan optimal jika Ahok yang terus memimpin.

Akan tetapi bila Ahok dikorbankan hari ini, yang menjadi korban terbesar adalah pematangan demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan sebuah risiko jangka panjang. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, apabila Ahok diputus bersalah, maka akan menjadi “pembelajaran” politik bahwa isu primordial amat efektif digunakan.

Kedua, rakyat yang memilih Ahok akan mendapat “pembelajaran” bahwa ikut berpartispasi dalam pemilihan sangat mengecewakan. Kemauan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) guna memilih tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya permainan politik dan pragmatismenyalah yang menentukan arah.

Tulisan ini bukan dimaksudkan untuk meramalkan apa yang akan terjadi ataupun skenario riil yang sedang dilakukan partai, melainkan sebagai sebuah refleksi akan bahaya yang mengancam demokrasi kita, akibat pragmatisme politik dan kaderisasi lemah dalam parpol yang terus dilestarikan.

Avatar
Tobias Basuki
Master of Arts in Political Science dari Northern Illinois University, Peneliti bidang Politik dan Hubungan Internasional di Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Daud Sang Raja Kontroversial

Daud Bin Isai Raja kedua sekaligus paling terkenal dari Kerajaan Israel merupakan kombinasi yang unik antara hero dan anti hero. Dia dipuja sepanjang zaman...

OSINT, Jurnalisme Investigatif, dan Demokrasi

Pada Oktober 2020 lalu, NarasiTV mengunggah video berdurasi kurang lebih 10 menit yang menggemparkan media sosial. Video itu mencoba menguraikan kejadian pembakaran Halte Sarinah...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Perjuangan Dibalik Sosok dalam Uang Pecahan Rp.10.000

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan uang sebagai alat transaksi ketika belanja dan membeli barang di pasar.  Memang bukanlah suatu hal yang baru lagi...

Merambah Jalan Demokrasi

Iklim budaya di Indonesia menjadi cuaca yang sangat ekstream, kita tidak pernah menyangkal bahwa kita sedang mengalami kebinggungan besar bagaimana memutar kipas demokrasi ini....

ARTIKEL TERPOPULER

Inilah Pelanggaran EPI yang Banyak Kita Jumpai di Jalan

Iklan saat ini merupakan satu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kedihupan sehari-hari. Periklanan sendiri sudah merupakan kegiatan pokok setiap orang yang ingin...

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Umat Kristiani Bukan Nashara [Kaum Nasrani]

Dalam bahasa Arab, kata "nashara" merupakan bentuk jamak dari "nashrani". Sebutan "umat Nasrani" secara salah-kaprah digunakan untuk merujuk pada umat Kristiani, penganut agama Kristen....

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.