Pragmatisme politik 18 tahun semenjak reformasi juga masih mendominasi politik Indonesia. Namun, dalam Pilkada DKI kali ini pragmatisme tersebut bisa berbahaya bagi kelangsungan pertumbuhan demokrasi Indonesia.
Pilkada DKI dan Lemahnya Kaderisasi Parpol
Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur tanpa partai setelah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Pertikaian keras Gubernur Ahok dengan DPRD DKI Jakarta seakan mengokohkan sifat independennya sebagai politisi anti-partai.
Menjelang pencalonan, Teman Ahok berhasil mengumpulkan satu juta KTP untuk maju sebagai calon gubernur independen. Namun setelah didukung tanpa syarat oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), melalui proses cukup panjang, akhirnya Ahok dicalonkan oleh parpol dengan dukungan tambahan dari PDI-P dan Partai Golkar.
Partai-partai lain yang terlihat kelimpungan dalam mencari lawan untuk menandingi Ahok bergerak kesana-kemari mencari calon yang dapat menandingi elektabilitas Ahok. Namun, terlihat cukup jelas bahwa kaderisasi partai sangat lemah, sehingga partai-partai tidak dapat menemukan calon dari dalam partainya sendiri.
Akhirnya, dalam kurun waktu hanya beberapa hari dengan sangat tiba-tiba koalisi Gerindra-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Anies Baswedan dan koalisi Demokrat-PAN-PKB-PPP mengusung Agus Yudhoyono sebagai calon gubernurnya. Ketiga calon gubernur untuk DKI 2017 bukan kader dari satu pun partai yang mengusungnya.
Hal tersebut hanya merupakan permasalahan awal dari kaderisasi yang lemah serta pragmatisme partai politik yang dapat menggerus fondasi demokrasi Indonesia. Sudah sering dibahas berbagai pengamat, kegagalan partai dalam menciptakan kader partai yang mumpuni membuat partai politik tidak mempunyai landasan kebijakan yang koheren.
Hal ini membuat kontestasi politik yang sedari dulu terus menerus hanya promosi janji abstrak. Tanpa landasan ideologi jelas serta paket kebijakan yang konkret, rakyat tidak dapat menjadi konstituen yang menagih akuntabilitas dari politisi dan partai yang dipilihnya akan janjinya bila tidak dipenuhi.
Hingga kini, sentimen anti-partai didasari oleh kekecewaan umum akan kasus-kasus korupsi politisi yang tertangkap dan digeneralisasi. Namun demikian, politisi-politisi secara individual susah untuk dianalisa performa dan kualitasnya. Sehingga satu-satunya tolak ukur masyarakat akan politisi adalah liputan media.
Sementara itu, setelah kampanye dengan slogan-slogan umum berakhir, pemilih dan rakyat sudah tidak mempunyai pegangan atau akses lagi untuk mengatakan apakah politisi/partai yang dipilihnya sudah melakukan janji dan performa yang baik atau tidak.
Pragmatisme Politik dan Ancaman Demokrasi
Kembali mengenai masalah Pilkada Jakarta 2017, pragmatisme partai politik dapat mengancam pematangan demokrasi Indonesia lebih jauh dari sekadar tidak menghasilkan politisi berkualitas.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sentimen primordial agama dan etnis telah berkembang luas semenjak kasus tuduhan penistaan agama oleh Ahok.
Di luar janji ketiga pasang kandidat untuk tidak menggunakan isu identitas dalam politik, dengan besarnya pengaruh media sosial, gerakan oknum politik lain di masing-masing kubu untuk mengipas berbagai isu negatif guna menyerang lawannya hampir tidak mungkin dapat dibendung.
Ada dua bahaya yang cukup signifikan dalam pilkada kali ini yang mengancam persatuan bangsa serta konsolidasi demokrasi yang sehat.
Pertama, bahaya apabila partai dalam pragmatisme politiknya mendapat “pembelajaran” bahwa isu primordial yang tadinya sudah “tidak laku” sekarang bisa menjadi senjata ampuh untuk mengurangi elektabilitas lawannya. Hal ini telah terlihat bibitnya bahkan sejak perhelatan Pemilihan Presiden 2014 lalu.
Kedua, pragmatisme partai politik yang bermanuver untuk keuntungan partainya sendiri dengan mengorbankan calon yang diusungnya karena bukan merupakan kader “asli” dari partainya. Calon seperti Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono, misalnya, berhasil mendongkrak elektabilitasnya, meski baru seumur jagung berkecimpung di politik Jakarta.
Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa yang akan terjadi apabila mereka tidak menang dalam pilkada mendatang?
Sudah sering disebut bahwa karir militer Agus Yudhoyono yang amat baik “terkorbankan” ketika tiba-tiba diusung menjadi politisi. Juga menjadi pertanyaan penting apa yang akan terjadi pada karir akademik Anies Baswedan yang bahkan diakui dunia internasional, setelah ditarik partai politik demi mendulang suara.
Apakah partai-partai tersebut akan tetap mengiringi karir kedua tokoh yang sudah berhasil sebagai profesional dalam bidangnya terdahulu? Ataukah seperti habis manis sepah dibuang, bila kalah mereka sulit melanjutkan karir barunya dalam politik ketika sudah keluar dari jalur karir sebelumnya?
Bahaya tersebut juga ada pada Ahok yang diusung secara relatif mendadak, khususnya oleh dua partai terbesar dalam DPR. Ada rumor yang mengatakan bahwa partai pengusung Ahok diuntungkan dalam skenario untuk tetap memenangkannya dalam pilkada ini namun membiarkan tekanan politis untuk tetap menjatuhkan dia dalam pengadilan penodaan agama tersebut.
Di luar kebenaran rumor itu, skenario tersebut memang secara logika dan kalkulasi jangka pendek menguntungkan partai. Ahok terkenal tidak dapat diatur oleh pengurus partai, sehingga partai pengusung tidak akan mendapatkan kemenangan optimal jika Ahok yang terus memimpin.
Akan tetapi bila Ahok dikorbankan hari ini, yang menjadi korban terbesar adalah pematangan demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan sebuah risiko jangka panjang. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, apabila Ahok diputus bersalah, maka akan menjadi “pembelajaran” politik bahwa isu primordial amat efektif digunakan.
Kedua, rakyat yang memilih Ahok akan mendapat “pembelajaran” bahwa ikut berpartispasi dalam pemilihan sangat mengecewakan. Kemauan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) guna memilih tidak ada gunanya. Karena pada akhirnya permainan politik dan pragmatismenyalah yang menentukan arah.
Tulisan ini bukan dimaksudkan untuk meramalkan apa yang akan terjadi ataupun skenario riil yang sedang dilakukan partai, melainkan sebagai sebuah refleksi akan bahaya yang mengancam demokrasi kita, akibat pragmatisme politik dan kaderisasi lemah dalam parpol yang terus dilestarikan.
