Jumat, April 23, 2021

PKI dan Narasi Sejarah Indonesia

Menunggu Langkah Baru Jokowi untuk Papua

Risiko politik dari berbagai permasalahan yang mencuat di Papua ada pada pemerintah pusat (Presiden Joko Widodo), bukan pada unsur-unsur pemerintah daerah. Oleh karena itu,...

Apresiasi dan Masalah Tersisa Pencabutan Perpres Miras

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi...

Nasib Partai Islam dan Perjuangan PPP di Pusaran Pemilu Serentak 2019

Salah satu pertanyaan yang kerap saya terima belakangan adalah, bagaimana nasib partai Islam? khususnya PPP dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang dilaksanakan serentak. Asumsi dasar...

Menjadi Muhammadiyah Milenial

Tak heran jika Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) menjadi dua lembaga Muhammadiyah paling hits saat ini....
Israr Iskandar
Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang

Bagaimanakah kita menyikapi narasi PKI dalam sejarah Indonesia? Sejarah resmi mencatat PKI adalah organisasi politik yang telah menorehkan “tinta hitam” dalam lembaran sejarah nasional, khususnya sejak Indonesia merdeka. Setidaknya sudah dua kali PKI melakukan gerakan makar terhadap Republik, yakni Pemberontakan Madiun tahun 1948 dan Gerakan 30 September  1965.

Walaupun dalam Peristiwa Madiun PKI dituduh terlibat, melakukan tindakan “menusuk dari belakang” serta serangkaian aksi kekejaman terhadap para kiyai misalnya, namun secara organisasi PKI ternyata tidak dilarang untuk terus eksis. Hanya beberapa tokohnya saja yang dihukum atau dibunuh. Situasi revolusi dan darurat mengharuskan otoritas politik dan militer masa itu lebih fokus menghadapi agresi Belanda.

Latar situasi seperti itulah yang memungkinkan PKI bangkit lagi. Perkembangannya bahkan tergolong pesat. Pada Pemilu 1955 PKI berhasil masuk empat besar dengan perolehan suara sekitar 16 persen, di bawah PNI  22 persen, Masyumi 21 persen, dan NU 18 persen. Di daerah basis politik Islamis sekalipun, seperti Sumatera Barat, PKI juga memperoleh dukungan cukup signifikan, menduduki tempat ketiga dengan 7 persen suara, di bawah Masyumi (49 persen) dan Perti (28 persen).

Hasil pemilu pertama dalam sejarah Indonesia itu membuat posisi PKI makin kuat. PKI makin berkibar lagi pasca dibubarkannya Masyumi dan PSI, sebagai musuh-musuh politik PKI, karena sejumlah tokoh kedua partai terlibat dalam pemberontakan PRRI. Pada tahun 1962, PKI bahkan masuk ke dalam “Kabinet Nasakom”, sebagai realisasi konsepsi lama Soekarno. Secara pengaruh, PKI kemudian menjadi satu dari tiga kekuatan utama masa itu, selain militer (Angkatan Darat) dan Soekarno sendiri.

Membesarnya pengaruh PKI di zaman Demokrasi Terpimpin, bahkan melampaui PNI dan NU, tak terlepas juga dari efek atmosfir Perang Dingin antara Blok Barat (demokrasi liberal) versus Blok Timur (sosialis komunis) di mana Indonesia di bawah Soekarno memang “condong” ke blok pimpinan Uni Soviet. Sejarah dalam konteks lebih luas pun menunjukkan bahwa dinamika politik domestik akhir 1950-an dan awal 1960-an dalam batas tertentu adalah pencerminan perang “proxy” antara Blok Barat versus Blok Sosialis itu.

Namun pada bulan Oktober 1965 terjadi semacam arus balik sejarah bagi PKI. Salah satu partai komunis terbesar di dunia itu dituduh sebagai dalang tragedi pembunuhan sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Angkatan Darat pada malam 30 September atau dinihari 1 Oktober 1965 itu.  Militer di bawah kendali Soeharto dengan cepat menumpas dan menghalau gerakan bersenjata tersebut dan segera menguasai keadaan.

Peristiwa “malam jahanam” itu tak hanya menjadi akhir petualangan PKI, tetapi juga menandai proses peralihan kekuasaan pada tingkat pemerintahan nasional. Penguasa baru tak hanya membubarkan PKI dan menjadikan komunisme, Marxisme dan Leninisme sebagai paham dan ajaran terlarang, tetapi secara sistematis kemudian juga membangun narasi yang mengontraskan pemerintahan “Orde Baru” (Soeharto) dengan “Orde Lama” (Soekarno).

Sebenarnya yang tak kalah tragis sekaligus juga meninggalkan luka mendalam di tubuh bangsa adalah aksi-aksi pembalasan terhadap orang-orang PKI dan simpatisannya pasca Oktober 1965. Jika tindakan militer dan kebijakan politik terhadap PKI dan ajaran komunisme dilakukan atas nama negara, maka aksi-aksi pembalasan terhadap mereka yang dituduh komunis banyak dilakukan warga sipil juga, sekalipun sering dikatakan “difasilitasi” tentara. Aksi balas dendam itu bahkan menurut sejumlah sumber (yang terus diperdebatkan akurasi datanya) menewaskan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

Di atas puing-puing PKI dan Demokrasi Terpimpin itulah rezim “militer” Soeharto — didukung banyak elemen sipil lainnya dan juga (jangan lupa) negara-negara asing tertentu — meletakkan dan membangun basis legitimasi kekuasaannya. Memang banyak yang mengkritik bagaimana Orde Baru membangun narasi tentang PKI dan “Orde Lama”, antara lain lewat buku-buku pelajaran sejarah sampai pembuatan film Penumpasan G30S PKI dan lainnya. Bahkan Orde Baru tak jarang juga menggunakan lensa pasca 1965 dalam menyikapi sejarah komunis Indonesia secara umum, termasuk perannya melawan kolonialisme.

Namun kalau dilihat bagaimana konteks “jiwa zaman”nya maka dalam batas tertentu hal itu bisa “dipahami”. Termasuk juga “memahami” rangkaian kebijakan diskriminatif terhadap anak keturunan PKI, tindakan “pengendalian” terhadap elemen-elemen  pengikut Soekarnoisme, dan bahkan pembungkaman (represi) terhadap kelompok-kelompok kritis yang dianggap mengancam idiologi Pancasila.  Termasuk juga “memahami” betapa solidnya narasi antikomunis Orde Baru, sekalipun Uni Soviet runtuh dan komunisme dianggap “bangkrut” pada awal 1990-an.

Setelah lengsernya Presiden Soeharto situasinya sudah berbeda. Angin demokrasi tak hanya mengharuskan rezim reformasi membebaskan eks tapol, termasuk tapol PKI, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya aneka narasi “alternatif” mengenai Peristiwa 1965 dan bahkan sejarah PKI secara umum. Negara dalam batas tertentu bahkan juga mengakomodasi aspirasi yang menuntut “kebenaran” dan “keadilan” sejarah, misalnya tidak lagi memutar film “G30S/PKI”  di saluran televisi pemerintah, sekalipun tidak bisa pula melarang ketika (seperti sejak 2017 lalu) lembaga militer, TV swasta atau kelompok masyarakat tertentu menayangkannya.

Demikianlah tragedi 1965, sejarah PKI dan aneka sejarah politik kontemporer lainnya masih terus menyisakan polemik dan kontestasi yang terkadang (mengutip Buya Ahmad Syafii Maarif, 2017) membosankan. Memang pengaruh pemaknaan Orde Baru terhadap sejarah komunis masih sangat kuat sampai sekarang, sehingga tak heran isu kebangkitan PKI pun masih sering digulirkan, namun untuk kepentingan lebih luas, sikap “berdamai” dengan sejarah akan jauh lebih bijak, alih-alih menyikapi potongan-potongan tragedi penuh luka di masa lalu sekedar untuk kepentingan politik masa kini.

Israr Iskandar
Dosen Sejarah Fakultas IImu Budaya Universitas Andalas Padang
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

ARTIKEL TERPOPULER

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Lobi Lebanon terhadap Rusia Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi

Pada 15-16 April 2021, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad Hariri melakukan kunjungan ke Moskow dalam rangka meminta dukungan dan bantuan ekonomi kepada pemerintah Rusia....

Kartini, Tafsir Al-Fatihah, dan Al-Qur’an

Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pemikiran Kartini yang hari lahirnya dirayakan bangsa ini. Ia dijadikan sebagai pahlawan penggerak emansipasi perempuan lewat kekuatan...

Kado Ulang Tahun ke-46, Taman Mini Mau Dibawa Kemana?

20 April 2021 merupakan hari ulang tahun ke-46 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Momentum ulang tahun yang biasanya dirayakan secara meriah dan dikemas...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.