Persiapan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sudah memasuki babak baru dengan penetapan tiga pasangan calon pemimpin Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama-Syaiful Djarot (Ahok-Djarot), Agus Yudhoyono-Sylviana Murni (Agus-Sylvi), dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandiaga). Namun, jauh sebelum tenggat waktu pendaftaran para kandidat ke Komisi Pemilihan Umum, dunia maya, terutama Twitter dan Facebook, maupun forum chatting pada aplikasi Whatsapp (WA), sudah diramaikan dengan pro-kontra terkait kandidat petahana Ahok.
Perdebatan tersebut sudah sangat tidak rasional dan bernuansa hate speech karena membawa unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Publik tentu bisa mengingat dengan mudah hal yang sama pada Pemilihan Presiden 2014 ketika Joko Widodo diserang hate speech secara bertubi-tubi.
Namun, pembelaan terhadap hate speech tersebut pada akhirnya juga tidak rasional, karena beberapa kelompok tertentu juga mencari legitimasi berbasis SARA. Seakan-akan muatan perdebatan pilkada sudah melupakan empat pilar negara kita: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dirumuskan dengan sangat rasional oleh founding father kita. Di manakah rasionalistas netizen kita kini?
Basis filosofis dari rasionalitas manusia sudah dirumuskan dengan sangat baik oleh para filosof dari berbagai belahan dunia. Filusuf Muslim seperti Al-Farabi, Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ibn Rusyd menyerukan supaya kebenaran ilmiah ditemukan dengan investigasi ilmiah (scientific investigation), bukan pada spekulasi tanpa dasar.
Melanjutkan filusuf Muslim, Thomas Aquinas yang berasal dari tradisi Katolik juga berpendapat bahwa rasionalistas bermanfaat untuk memperkuat keyakinan. Setelah itu, filsuf Pencerahan Eropa, seperti Rene Descartes, Leibniz, dan Immanuel Kant menyerukan untuk kembali kepada akal budi, dalam rangka meninggalkan takhayul yang mematikan perkembangan ilmu pengetahuan.
Baik filsuf Muslim, Katolik, maupun Pencerahan berpegang teguh dengan postulat Aristoteles, bapak ilmu logika yang mendahului mereka semua, yang menyatakan bahwa mengikuti jalan yang moderat adalah penting untuk menghindari ekstrimitas. Dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa moderasi dan rasionalitas adalah satu paket yang holistik.
Setelah Barat terlena dengan Pencerahan, filsuf posmodern akhirnya mendekonstruksi semua narasi besar yang sebelumnya tercipta. Era posmodernisme diwarnai oleh narasi tanpa makna, karena narasi besar sudah tidak ada.
Aplikasi dari wacana posmodernisme juga terjadi di negara kita. Setelah pemerintah Orde Baru tumbang, tidak ada kekuatan politik yang dominan di negeri ini karena semua sumber daya politik terdistribusi ke banyak penjuru. Hal ini sesuatu yang sangat baik dan kita dukung, jika distribusi kekuasaan tersebut digarap secara terencana, rasional, matang, dan obyektif.
Amerika Serikat mampu menerapkan trias politika atau pemisahan kekuasaan dengan tegas, karena perencanaan cetak bangun politik mereka memang sangat matang. Di negeri kita, akhirnya semua akan menjadi masalah ketika proses tersebut tidak terjadi sama sekali. Memasuki posmodernisme tanpa diawali proses rasionalistas yang moderat akan menghasilkan chaos. Barat bahkan mampu memproduksi wacana posmodernisme yang “melampaui” nalar Pencerahan karena mereka sudah lebih matang terlebih dahulu dalam wacana rasionalitas dan moderasi.
Dengan melemahnya sentralisasi politik oleh negara seperti di zaman Orde Baru, netizen mulai didominasi oleh pendengung (buzzer) dan perusahaan agensi yang berjasa untuk mendukung kandidat tertentu dalam pilkada maupun pemilu. Tentu saja mereka adalah proksi dari partai politik yang menjadi klien masing-masing. Hal ini sah-sah saja karena tidak pernah dilarang oleh peraturan yang ada.
Pemilu di negara lain, seperti Amerika Serikat atau Jerman, juga tidak lepas dari peran buzzer dan agensi. Amerika Serikat mengenal tokoh Rob Alyn, founder agency Allyn and Company, yang banyak memberikan jasa konsultasi kepada politisi di negaranya maupun dunia.
Kembali ke Jakarta, banyak pengamat berharap naiknya Anies-Sandiaga sebagai kandidat dari Gerindra-PKS akan menjadikan diskursus politik kita lebih berkualitas dan jauh dari isu SARA. Ketokohan Anies yang moderat, inklusif, dan intelektual diharapkan bisa mengimbangi Agus dan Ahok yang populis.
Namun, walaupun di tataran elite sudah ada kesepakatan, kita tidak dapat memprediksi bagaimana sentimen akar rumput sesungguhnya pada semua partai. Beberapa partai, seperti PDIP, Demokrat, dan Gerindra, antara elite dan akar rumput bisa jadi sangat sinkron karena pengaruh ketokohan pimpinannya yang sangat karismatis. Tetapi, pada partai–partai lainnya, hal tersebut belum dapat dijamin karena ada beberapa faksi yang saling bersaing di dalam internal organisasinya.
Selama ini argumen rasional absen karena didominasi oleh narasi black campaign berbasis SARA, smear campaign, dan spin doctors. Semua belah pihak saling menyalahkan, mencaci-maki, menghujat, dan mendiskreditkan pihak lain di tengah absennya wacana yang sehat. Jika netizen menyangka bahwa dengan “menyuntikkan” kebencian kepada dunia maya akan meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap kandidat yang mereka dukung, hal tersebut jelas sangat keliru.
Hal yang sudah pasti terjadi bukanlah peningkatan kesadaran terhadap para kandidat, namun peningkatan eskalasi potensi konflik horisontal. Sudah terbukti bahwa konflik di dunia maya dapat diperpanjang ke dunia nyata, seperti yang dulu pernah dilakukan sepasang netizen yang berkelahi karena Twitwar yang berawal dari masalah kecil, tetapi menyinggung ego masing-masing.
Bagaimana kalau persitegangan tersebut memasuki eskalasi yang jauh lebih besar? Tentu saja potensi konflik horisontal juga semakin besar, dan hal ini harus dicegah dari awal. Kita semua sudah lelah dan jemu dengan “penggarapan” intelijen ala operasi khusus yang akhirnya berujung meletusnya konflik horisontal era 80-an seperti pembajakan Woyla, Peristiwa Lapangan Banteng, tragedi Tanjung Priok, dan pengeboman Candi Borobudur.
Menjadi netizen yang rasional adalah dengan tetap berkepala dingin, sejuk, dan tenang di tengah kebisingan twitwar yang ada. Pilkada ini diharapkan menjadi sejuk, karena ketokohan Anies dan Agus yang kalem dan bijak yang bisa mengimbangi Ahok yang sangat ekspresif. Di level elite, kita bisa berharap akal sehat tetap terjaga. Namun, apakah akar rumput bisa mengikuti kebijakan dari kandidat mereka, itu masih harus dilihat lagi.
Walakhir, kita mencari “oase sejuk” di tengah kebisingan narasi posmodern tanpa makna yang beredar di dunia maya. Dan saya menemukannya pada fatwa KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Sang penyair besar sahabat karib Presiden RI almarhum Gus Dur ini berpendapat, Ahok adalah “virus” yang menyerang akal sehat banyak orang, termasuk yang waras. Gus Mus sangat menekankan, menghadapi “virus” seperti ini harus bersikap sedang-sedang saja atau tidak berlebihan dalam mendukung atau membenci.
Di titik ini, saya setuju dan mendukung sepenuhnya pendapat Gus Mus, yang juga sejalan dengan pemikiran filsuf Aristoteles. Akhirnya apa pun pilihan politik kita dalam Pilkada DKI 2017, menjadi moderat dan rasional adalah sikap yang paling bijak dan nyaman.
.){kind=link}