Menengok hasil pilkada serentak baru-baru ini, banyak pelajaran dapat ditarik. Salah satunya adalah performa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di beberapa kawasan penting tak pelak lagi telah memberi peringatan yang berharga.
Di beberapa lumbung PDIP, calon yang mereka usung tak terpilih. Di Jawa Tengah, meski unggul, tetapi ada kejutan besar bahwa di kandang PDIP itu selisih suara dengan perolehan lawan cukup tipis. Di Sumatera Utara, calon PDIP kalah, begitu pula di Jawa Timur. Yang paling menyedihkan, meski Jawa Barat bukan lumbung PDIP, calon yang diusungnya berakhir dengan perolehan suara paling kecil.
Kalau kita mau jujur, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) tertolong oleh banyaknya calon yang diusung oleh berbagai partai. Andaikata Rindu hanya menghadapi satu calon lawan maka hasilnya bisa berbeda sama sekali.
Sebenarnya bila kita melihat Pilkada serentak secara keseluruhan seharusnya kita berbesar hati. Pilkada berjalan lancar dan damai di satu sisi dan hasilnya menunjukkan pemilih kita lebih cerdas dan rasional dalam menentukan pilihannya. Namun, di beberapa kawasan penting seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur umpamanya, pertimbangan primordial masih sangat menentukan.
Bila peristiwa tersebut dihubungkan dengan prospek terpilihnya kembali Jokowi pada pilpres 2019, maka PDIP sebagai partai penyalur aspirasi kaum abangan dan pengusung utama Jokowi bisa berbalik, dari yang tadinya modal besar untuk memenangkan calon presidennya menjadi beban atau liabilitas bagi Jokowi. Mengapa? Karena sejak 2014 politik identitas semakin menajam dan pada pilpres mendatang lawan Jokowi diperkirakan masih akan mengandalkan politik identitas dengan memecah publik menjadi “suara Islam dan non Islam”, untuk kemudian menggaet dukungan suara muslim, baik yang berhaluan keras maupun moderat.
Di sinilah letak permasalahan PDIP. Di bawah Megawati, PDIP diidentifikasi publik sebagai partai politik yang terjauh jaraknya dari konstituen Islam. Bila kita menarik sebuah garis horizontal di atas kertas, posisi suara Islam akan mendekat kepada partai-partai dari titik tengah ke kanan. Sedang PDIP dianggap sebagai partai pada titik paling kiri.
Meski PDIP mengklaim bahwa 92 persen kadernya muslim, citra demikian tidak tertanam di publik karena PDIP hampir tidak pernah menonjolkan tokoh yang dianggap muslim, baik dalam kepemimpinannya maupun dalam penampilan-penampilan di publik. Meski PDIP barangkali sering menyelenggarakan perayaan hari-hari besar Islam dengan menampilkan tokoh-tokoh Islam yang dikenal publik, namun hal ini tidak pernah terpublikasikan dengan baik.
Berbeda ketika almarhum Taufik Kiemas masih hidup. Saat itu beliau menyadari tentang perlunya membangun citra Islam dalam partai, antara lain dengan mendirikan Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) sebagai sayap Islam partai pada bulan suci Ramadan tahun 2007 dengan mendapat dukungan tokoh NU dan Muhammadiyah seperti Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin. Sayang sekali sejak wafatnya Taufik Kiemas, kiprah BAMUSI tidak banyak terdengar lagi.
Citra non Islam PDIP juga tidak tertolong oleh beberapa hal yang sifatnya superfisial, seperti Ketua Umum PDIP yang nyaris tidak pernah muncul di publik dengan mengenakan busana muslim seperti kerudung dan sejenisnya. Padahal beliau seorang hajjah dan ibunda beliau almarhumah Fatmawati Sukarno selalu berkerudung.
Ditambah lagi, sebagian orang yang cenderung kepada Jokowi juga bisa berbalik tidak memilih beliau disebabkan oleh seringnya PDIP mengulang-ulang bahwa presiden republik ini adalah petugas partai.
Karena adanya kekuatiran tentang merebaknya radikalisme dan kelompok garis keras di kalangan umat, sebenarnya partai-partai nasionalis di tengah dan sisi kiri seperti Golkar, Demokrat, dan PDIP dapat menarik keuntungan dengan meraih suara muslim moderat yang mayoritas dan yang umumnya merasa lebih aman bila keislaman di negeri ini dikelola oleh partai berideologi nasionalis namun bersahabat dengan Islam.
Menonjolkan citra Islam dalam PDIP juga tidak akan merugikan partainya dari sisi konstituen sekuler, abangan, dan non muslim, karena mereka berkeyakinan bahwa partai-partai nasionalislah yang dapat diandalkan untuk melindungi kepentingan mereka.
Bisa saja kesan publik terhadap PDIP itu keliru, karena dalam kenyataannya PDIP sangat mungkin bersimpati terhadap aspirasi muslim. Sebagai contoh di DPR, PDIP terbukti mendukung seluruh rancangan undang-undang yang bersentuhan dengan kepentingan muslim. Masalahnya, barangkali mesin komunikasi publik PDIP tidak berjalan dengan efektif sehingga hal-hal yang bisa dianggap positif oleh umat Islam tidak sampai kepada mereka.
Dalam politik, citra partai dan persepsi publik harus dikelola dengan baik. Berbuat positif saja tidak cukup bila tak sampai kepada pemilik suara dengan pas. Apalagi di era medsos, informasi mudah dipelintir oleh politisi lawan atau simpatisannya.
PDIP selalu menolak bila dikatakan bahwa pemilih muslim cenderung tidak bersimpati kepada partainya. Mereka selalu mengklaim bahwa sejauh ini 80 persen pemilih PDIP adalah muslim. Tentu saja sinyalemen yang diuraikan di atas baru bisa dibenarkan atau disalahkan setelah diadakan survei ilmiah yang dapat mengonfirmasi.
Namun demikian, banyak pihak sepakat bahwa itulah sebenarnya yang menjadi kesan umum para pemilih muslim ketika nama PDIP disebut. Menunggu hasil survei atau tidak, rasanya PDIP sudah saatnya berbenah diri untuk memperbaiki citranya di kalangan umat Islam sebelum terlambat.
Sisa waktu menjelang pemilu presiden dan legislatif tidak banyak lagi. Taruhannya sangat besar bila PDIP tidak menaruh perhatian penuh atas persoalan ini dan justru menjadikan partainya sebagai beban dalam menyukseskan kelanjutan pemerintahan Jokowi untuk periode kedua.
