Vatikan menolak bergabung dalam arsitektur perdamaian Gaza yang digagas Washington. Alasannya jelas: menjaga netralitas, melindungi wibawa multilateralisme PBB, dan menghindari tuduhan berpihak. Dari sudut pandang etika, langkah ini tampak elegan. Vatikan ingin tetap bersih dari politik praktis duniawi, menegaskan identitasnya sebagai otoritas moral global. Namun, sikap ini sekaligus menciptakan ruang hampa. Tanpa pengawasan independen, birokrasi tertutup rawan kehilangan kompas kemanusiaan.
Abstensi moral Vatikan pada akhirnya hanya berfungsi sebagai simbol. Ia meneguhkan citra keagungan di mata umat, tetapi tidak memberi perlindungan nyata bagi korban perang. Posisi ini minimal-efektif: cukup menjaga reputasi, namun gagal memberi dampak transformatif. Di Gaza, sikap diam berarti membiarkan penderitaan berlanjut. Vatikan memilih aman, tetapi aman yang steril dari realitas darah dan air mata.
Indonesia Menanggung Risiko Terukur
Indonesia mengambil jalur berbeda. Ribuan pasukan stabilitas multinasional dikirim dengan aturan nir-tempur yang ketat. Langkah ini menegaskan identitas Indonesia sebagai negara yang berani menanggung risiko demi kemanusiaan. Namun, keterlibatan ini juga minimal-efektif. Pasukan hadir sebagai auditor moral dan penyeimbang diplomasi, bukan sebagai kekuatan tempur. Kehadiran fisik memberi daya tawar, tetapi tetap terbatas: mereka bisa ditarik mundur bila forum berubah arah.
Indonesia menolak sekadar menyumbang dana, memilih hadir langsung. Komitmen ini menghancurkan anggapan bahwa ukuran peradaban hanya ditentukan isi dompet. Namun, efektivitasnya tetap terukur. Pasukan tidak berperan sebagai pelindung penuh, melainkan simbol tanggung jawab. Mereka memastikan resolusi kemanusiaan dijalankan, tetapi tidak mampu menghentikan kekerasan secara langsung. Posisi ini minimal-efektif: cukup menunjukkan empati aktif, namun tidak menyelesaikan akar konflik.
Langkah Indonesia menegaskan bahwa komitmen sejati bukan retorika, melainkan keberanian menanggung risiko. Namun, risiko itu dibatasi oleh mandat nir-tempur. Jakarta hadir, tetapi hadir dengan batasan. Identitas Indonesia sebagai negara empatik tetap terjaga, meski efektivitasnya tidak maksimal.
Gaza dan Siklus Teror
Tahap perlucutan senjata di Gaza berpotensi memicu kemiskinan ekstrem. Jika dilakukan dengan represi birokrasi tanpa ruang budaya lokal, hasilnya justru melahirkan teror baru. Psikologi lintas budaya menunjukkan bahwa penindasan identitas sosial selalu berujung pada kekerasan. Karena itu, pendekatan humanis menjadi kunci. Indonesia menawarkan strategi berbasis resiprositas sosial: membangun stabilitas dengan memanusiakan manusia, bukan menindas martabat.
Namun, strategi ini juga minimal-efektif. Transparansi komunikasi publik, wadah negara selatan, dan advokasi psikologi kebijakan publik adalah langkah visioner. Tetapi semua itu bergantung pada konsensus global yang rapuh. Tanpa dukungan penuh, strategi hanya menjadi blueprint ideal. Indonesia berusaha memimpin, tetapi efektivitasnya tetap terbatas oleh realitas politik internasional.
Paradoks Gaza akhirnya jelas: Vatikan menjaga jarak demi kesucian moral, Indonesia hadir demi empati aktif. Keduanya menegaskan identitas masing-masing, tetapi sama-sama minimal-efektif. Vatikan aman namun steril, Indonesia berani namun terbatas. Di tengah arsitektur perdamaian yang buram, keduanya menunjukkan bahwa pilihan moral dan politik sering kali berhenti pada batas efektivitas minimal.
